NABIRE, SUARAPAPUA.com — Percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Intan Jaya, Papua, terus dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Sejumlah program prioritas sedang digenjot untuk menjawab harapan bersama.
Dibawah kepemimpinan Bupati Natalis Tabuni dan Yan Kobogoyau, beberapa program pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan tanpa mengesampingkan program pembangunan di bidang lainnya.
“Sudah merupakan satu keharusan pemerintah daerah, maka pada tahun ini kami tetap melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur, lebih fokusnya adalah membenahi wajah ibukota kabupaten dan membangun jalan penghubung antar distrik-distrik ke ibukota kabupaten,” kata Natalis Tabuni, Jumat (13/9/2019) pada sidang paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
Dikemukakan, Pemkab Intan Jaya lebih fokus ke pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan kantor-kantor instansi pemerintahan yang dibakar oknum tertentu beberapa waktu lalu.
Tugas berat ini menurutnya, harus segera dituntaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bisa berkantor dari ibukota kabupaten untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab demi membangun daerah dan melayani masyarakat Intan Jaya.
Bupati Natalis saat ini merasa beban berat sedikit berkurang karena selain kantor bupati dan beberapa kantor OPD tuntas dibangun, juga tidak lagi berkutat memikirkan pembangunan jalan darat lintas kabupaten.
“Untuk pembangunan jalan darat lintas kabupaten antara Intan Jaya – Paniai dan Intan Jaya – Puncak sudah diambil oleh Balai Besar Provinsi Papua sesuai instruksi Presiden Indonesia. Oleh karena itu, fokus kami saat ini adalah pembangunan jalan lintas distrik,” tuturnya.
Program pembangunan jalan penghubung antar distrik yang sedang dilanjutkan tahun ini, kata Tabuni, arah ke tiga distrik; yaitu distrik Tomosiga, Agisiga, dan Ugimba.
“Tiga distrik ini beban utama kami sekarang. Pembangunan sedang dikerjakan, dan semoga sebelum tahun ini aksesnya sudah terhubung,” harapnya.
Pembangunan jalan ke tiga distrik itu bila rampung, Natalis memastikan seluruh wilayah di Kabupaten Intan Jaya sudah bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sebelumnya, jalan yang sudah dibangun dan terhubung dengan ibu kota kabupaten adalah distrik Homeo, Biandoga, Wandae, dan Hitadipa.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya dukungan dan kerjasama dari Legislatif untuk mengawalnya bersama. Selain itu, masyarakat juga tentunya perlu mendukung program dari pemerintah daerah.
“Karena ini merupakan kepentingan dan kebutuhan untuk kita semua di kabupaten Intan Jaya,” ujar Natalis.
Pendapat Legislatif
DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam pandangan akhir gabungan fraksi menyampaikan pendapat, secara umum menyatakan program prioritas untuk membuka keterisolasian daerah sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus.
“Beberapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terutama jembatan konstruksi Kemabu Distrik Wandae harus mendapatkan prioritas dalam penganggarannya, sebab ini merupakan satu kebutuhan masyarakat, bahkan semua menginginkan bisa dilalui transportasi darat dari Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai menuju Sugapa ibukota Kabupaten Intan Jaya dan begitupun sebaliknya,” kata Panius Wonda membacakan pandangan umum gabungan fraksi DPRD Intan Jaya.
Panius mengungkapkan hal sama juga untuk jembatan gantung Kali Kombogoabu di Distrik Agisiga, serta jembatan kali Iyabu di Distrik Hitadipa.
“Dengan demikian, gabungan fraksi mengusulkan kepada kepala daerah agar semua infrastruktur jalan dan jembatan agar haru diprioritaskan demi percepatan pembangunan daerah dan mendukung perekonomian masyarakat Intan Jaya,” kata Wonda.
Dari hasil pembahasan Anggota DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, diungkapkan bahwa ada program kegiatan yang belum terealisasi misalnya pengadaan air bersih di 8 distrik.
Selain itu, program pembangunan yang telah dijabarkan kedalam program kegiatan di setiap OPD belum sesuai dengan prioritas dengan mengacu pada visi misi Bupati Intan Jaya, antara lain kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi sesuai harapan.
Hal urgen lainnya, Panius membeberkan hasil kunjungan kerja dan reses di 8 distrik, banyak kepala distrik tidak menjalankan tugas dengan baik. Fakta memprihatinkan itu diharapkan segera direspons Bupati sebelum melakukan rolling jabatan. Bupati diminta turun ke setiap distrik untuk melihat langsung kondisi riil.
Karena Legislatif melihat kenyataan kantor distrik tidak terawat baik, bahkan rumput tinggi tumbuh subur di halaman dan sekitar kantor distrik. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa kepala distrik tidak berkantor dan tidak mendukung visi misi Intan Jaya Sehat, Pintar dan Sejahtera.
Sejumlah rekomendasi dan saran dari DPRD itu selanjutnya pemerintah daerah sampaikan ke Gubernur Provinsi Papua untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2019 dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, seluruh Kepala OPD, Danramil, Kapolsek Sugapa, para pejabat ASN, pimpinan BUMN dan BUMD, serta disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, juga undangan lainnya.
Pewarta: Markus You
