Darah Musuh

0
629

KEBIJAKAN negara kerap tidak tepat menanggapi suara rakyat Papua. Suara rakyat menuntut penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di Surabaya, misalnya. Negara respons dengan mengirim pasukan bersenjata dalam jumlah besar.

Mau hadapi siapa jika kebijakannya demikian? Rakyat Papua ini apakah musuh negara?

Memang penugasan pasukan bersenjata jelas: redam suara rakyat. Larang siapapun bicara. Dibubarkan paksa dan dilumpuhkan jika melawan.

Itulah yang terjadi selama sebulan terakhir sejak medio Agustus 2019. Ini bukti negara tutup rapat ruang demokrasi. Tiada ruang bagi rakyat berekspresi di muka umum. Rakyat tidak bisa sampaikan pendapatnya. Ini sesuatu yang sangat aneh di negara demokrasi. Tindakannya memberi kesan negara ikut lindungi pelaku rasisme.

Hingga hari ini pasukan bersenjata kuasai seantero Tanah Papua: provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Negara mengirimnya dari berbagai daerah di penjuru Indonesia.

Otorita negara berdalih, pengiriman pasukan ke Papua demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tetapi, apa yang kemudian terjadi? Kehadiran aparat keamanan lengkap dengan alat negara tidak membuat pemilik negeri emas ini aman. Mungkin bagi sekelompok orang bersama warga migran, patut bersyukur karena mendapat perlindungan.

Ketakutan begitu dirasakan orang Papua. Apalagi ada perlakuan berbeda kepada orang asli dan amber, misalnya saat aksi massa, diperlakukan kasar, bahkan tidak ada perlindungan. Orang Papua dicap separatis. Dianggap pendukung kelompok garis keras. Mereka jadi sasaran kekerasan negara.

Dampak dari itu tentu saja takut beraktivitas. Maklumlah, luka batin belum sembuh. Trauma masa lalu masih lekat dalam ingatan (memoria passionis). Kehadiran pasukan –apalagi saban hari menenteng senjata berseliwerang di tengah kota hingga perkampungan– kian menambah ketakutan dan kecemasan. Apalagi tindakan represif sulit dihindarkan.

Belum lagi operasi diberlakukan. Rumah-rumah warga digeledah, seperti baru-baru ini di wilayah Kabupaten Deiyai. Alat-alat budaya, parang, kampak, pacul, anak panah, disita. Pisau dapur pun bahkan diambil pasukan gabungan.

Banyak peristiwa tragis sudah sejak lama dialami orang Papua. Ini diakui Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam bukunya berjudul “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat” (2007). Dalam buku yang dilarang beredar negara melalui keputusan Kejaksaan Agung, ia mengungkapkan derita orang Papua berlangsung puluhan tahun lamanya sejak proses aneksasi berlangsung.

Pelarangan buku ini justru bikin penasaran banyak pihak untuk baca lebih lanjut suara gembala umat Tuhan yang coba diungkap ke publik kesuksesan negara dengan misinya di Tanah Papua.

Victor Yeimo sependapat dengan Yoman, bahwa orang Papua tidak akan pernah selamat jika tetap bertahan dalam penguasaan kolonial.

“Hari ini orang Papua membayangkan masa depan yang amat suram, karena watak kolonial yang rasis dan anti kemanusiaan tidak akan pernah dirubah. Itu sudah membudaya. Praktek rasial itu struktural. Kami hadapi setiap hari di segala sektor kehidupan.”

Karena itulah Victor tegaskan sikap rakyat sudah sangat jelas untuk menentukan sendiri masa depannya. “Tiada lain, selain kemerdekaan sebagai jalan keluar terbaik demi penghormatan harkat dan martabat bangsa Papua.”

Kita bandingkan dengan fakta selama ini. Pendekatan yang salah selalu memakan korban. Itu sudah nyata. Papua tiada hari tanpa tragedi berdarah. Pola militeristik gemar diterapkan di hadapan orang Papua yang sejatinya adalah juga warga negara Indonesia.

Lucunya, aparat keamanan dengan alat negara harus berhadapan sama warga negara yang tidak membawa alat tajam alias tangan kosong. Apakah mereka teroris? Apakah mereka musuh negara?

Mungkin di mata penguasa negara dan aparat keamanan, orang Papua adalah musuh negara yang harus dibasmi. Padahal, mereka warga negara sama seperti sesama anak bangsa yang perbedaannya hanya dari aspek ras, suku, dan bahasa.

Lantaran negara bersama aparatusnya terlanjur mencap orang Papua musuh, maka darah musuh akan selalu membasahi negeri emas ini. Seperti tragedi berdarah Senin (23/9/2019), menewaskan puluhan orang di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Waena, Kota Jayapura.

Amnesty Internasional Indonesia mencatat dua kejadian ini sebagai “tragedi paling berdarah dalam 20 tahun terakhir di Papua, terjadi selama satu hari dalam tempo 24 jam dengan merenggut lebih dari 24 nyawa”.

Kita berharap situasi segera pulih. Kita berharap ini yang terakhir. Peristiwa tragis sama tidak boleh terulang lagi. Tetapi, agaknya harapan ini sulit selama tidak ada perubahan kebijakan negara dan pola pendekatannya masih tetap sama.

Selama tindakan represif terus menerus diberlakukan, selama itu pula darah musuh akan bercucuran di atas Tanah Papua. ***