Untuk Ketemu ULMWP, Wiranto Beda Pendapat dengan Jokowi dan Moeldoko

1
6702
Presiden Joko Widodo menyikapi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta, di Istana Merdeka, Rabu (22/5/2019). Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (kompas.com)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Menteri Koordinator Polhukam, Wiranto beda pendapat dengan Presiden Joko Widodo dan Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan. Jokowi dan Moeldoko menyatakan siap bertemu dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Wiranto menyatakan tidak akan bertemu dengan ULMWP.

Pada 24 September lalu, DPRD se-Papua bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan. Ketua DPRD se-Papua, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB,” kata Ferdinando dalam forum bersama Moeldoko di Kantor Staf Presiden.

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua.

Usulan itu, kata Ferdinando, merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

Solossa menyebut dialog antara pemerintah pusat dan pimpinan organisasi yang berseberangan ini mampu meredam konflik yang ada. Ia berkaca pada proses dialog antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditengahi oleh Finlandia. Saat itu, dialog bisa berjalan ditengahi oleh satu pihak independen yang dipercaya kedua belah pihak.

Ferdinando menilai, dialog harus dilakukan secara bertahap, tanpa mengandalkan pendekatan militer. Artinya, pihak yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia bisa menyampaikan poin apa saja yang menjadi harapan mereka. Apalagi, ia merasa bahwa Otonomi Khusus (Otsus) yang dijalankan di Papua dan Papua Barat tidak optimal.

Usulan dari ketua DPRD Maybrat disambut dan ditanggapi positif oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana respon mereka yang kemudian pendapat Wiranto berbeda dengan Moeldoko dan presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan mereka?

Kepala Staf Kepresidenan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut baik usulan dari ketua DPRD Maybrat. Ia mengaku siap bertemu Ketua ULMWP, Benny Wenda. Menurut Moeldoko, pertemuan tersebut (jika terlaksana) akan membuka ruang dialog dengan pemerintah.

Satu hari setelah menerima saran dan usulan aspirasi dari ketua DPRD Maybrat, pada 25 September, Moeldoko mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

“Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban,” kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Moeldoko mengatakan dirinya siap lebih dahulu bertemu dengan Benny, sebelum tokoh ULMWP maupun KNPB bertemu dengan Presiden Jokowi. Moeldoko mengaku siap bertemu di manapun dengan Benny.

“Maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang,” ujarnya.

Namun, mantan Panglima TNI itu belum mau berbicara apakah dirinya sudah membuka komunikasi dengan Benny, yang kini tinggal di Oxford, Inggris.

Moeldoko menyatakan dalam waktu dekat pertemuan antara Gubernur Papua dan Papua Barat, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), pimpinan DPR Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat, wali kota/bupati se-Papua dan Papua Barat, hingga para tokoh masyarakat akan digelar bersama Jokowi.

Menurut Moeldoko, niat untuk bertemu dengan Benny Wenda adalah sebagai jawaban atas permintaan DPRD se-Papua supaya pemerintah berdialog dengan tokoh yang berseberangan. Ia berkomitmen mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

Apabila sudah bertemu dengan Benny Wenda, ia akan bertanya soal keinginan mereka. Pemerintah siap berdialog dan membuka ruang mengakomodasi keinginan mereka, selain melepaskan diri dari NKRI.

Menurut Moeldoko, dialog adalah jalan terbaik dan bermartabat. Ia juga menyampaikan pemerintah menaruh perhatian tinggi terhadap Papua.

“Semua dari kita juga menginginkan untuk dialog yang terbaik, yang bermartabat, untuk menuju pada pencapaian kemanusiaan yang tertinggi, sehingga tidak ada satu pun dari kita ini merasa terpinggirkan, merasa tidak didengarkan, dan seterusnya. Pemerintah sungguh menaruh atensi yang sangat tinggi atas kesejahteraan Papua. Ini perlu nanti terkomunikasi dengan baik oleh semua pihak,” ujarnya.

Saat ketemu Moeldoko, perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan sejumlah poin aspirasi, salah satunya dialog dengan ULMWP dan KNPB. Namun Moeldoko tak mau membocorkan isi permintaan lain dan mengaku akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi.

“Dari teman-teman anggota DPRD tadi juga menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan kepada Presiden melalui saya, Kepala Staf Presiden, dan nanti akan segera kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Ada beberapa hal tadi, ada delapan hal. Harus saya sampaikan dulu kepada Bapak Presiden dulu, baru diumumkan,” ucapnya.

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan, tak masalah dengan usulan dirinya bertemu dengan organisasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan KNPB. Jokowi juga mengatakan akan bertemu (dengan ULMWP dan KNPB) jika memang ingin bertemu.

“Tidak ada masalah, bertemu saja kok. Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) lalu.

Wiranto

Berbeda dengan Moeldoko dan presiden Jokowi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah menegaskan bahwa ia menolak bertemu secara formal dengan Benny Wenda. Menurut Wiranto, pertemuan formal justru akan mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.

“Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa. Dengan cara lain bisa, tapi bukan pertemuan formal, karena itu berarti kita mengakui,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Pernyataan ini disampaikan Wiranto pada hari yang bersamaan dengan DPRD Se-Papua bertemu Moeldoko dan menyampaikan aspirasi rakyat Papua.

Wiranto menyebut, pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar. Namun, khusus untuk kelompok yang dinilai pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

“Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa,” kata Wiranto.

Wiranto menolak permintaan DPRD Papua yang mengajak pemerintah pusat berdialog dengan kelompok ULMWP-KNPB. Menurutnya, pintu diskusi antara pemerintah dengan kelompok yang menentang NKRI akan sulit terealisasi. Sebab Papua dan Papua Barat sudah 100 persen milik NKRI yang tak perlu diperdebatkan lagi.

“Papua, Papua Barat, yang dulu namanya Irian Barat itu sudah menyatu dengan Indonesia sejak tahun 1969 melalui resolusi PBB nomor 25 dan 24. Itu sudah sah. Sah diperdebatkan oleh banyak negara, mayoritas setuju Irian Barat menjadi bagian dari NKRI, itu final. Lalu kita mau berunding lagi dengan pihak-pihak yang ingin merdeka, pihak yang ingin referendum lagi? Gak bisa,” tegasnya.

Pimpinan DPRD akan Diundang

Moeldoko menyampaikan akan ada pertemuan yang lebih luas antara Gubernur Papua dan Papua Barat dengan sejumlah stakeholder. Pertemuan itu direncanakan oleh Kemendagri.

“Sudah direncanakan oleh Pak Mendagri, nanti akan ada pertemuan yang lebih luas yang bisa diwakili oleh satu, Bapak Gubernur Papua dan Papua Barat, berikutnya dari MRP, berikutnya juga dari DPRD se-Papua dan Papua Barat, berikutnya bupati/wali kota, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, perguruan tinggi. Semuanya nanti akan direncanakan ada sebuah pertemuan. Rencana Pak Mendagri nanti setelah pascapelantikan,” jelas Moeldoko.

Mendagri, Tjahjo Kumolo menyebut mengajak 48 orang pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat untuk bertemu langsung dengan Moeldoko. Pertemuan itu bertujuan membicarakan otonomi daerah hingga situasi Papua terkini.

“Kita undang dalam rangka memberikan SK sebagai pimpinan, sebagai ketua DPRD, kemudian ada beberapa hal-hal yang kami sampaikan terkait keuangan daerah, terkait otonomi daerah. Dan tadi kita ajak ke Pak Moeldoko, di mana Pak Moeldoko tadi menyampaikan beberapa hal yang menyangkut situasi nasional, langkah-langkah kebijakan nasional dalam lingkup yang sudah disampaikan secara keseluruhan,” tutur Mendagri.

Pewarta: Arnold Belau