JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2019 yang akan dilantik untuk masa jabatan 2019-2024 diharapkan lebih bergigi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta responsif terhadap berbagai persoalan di daerah.
Hal ini diungkapkan tokoh intelektual, pemuda dan mahasiswa suku Ketengban dari kabupaten Pegunungan Bintang, Rabu (2/10/2019) di Sentani, kabupaten Jayapura.
Terutama anggota DPRD dan DPRP dari kabupaten Pegunungan Bintang yang segera dilantik dalam waktu dekat harus bisa menjalankan amanat rakyat termasuk bagaimana mengatasi persoalan di tengah masyarakat.
Salah satunya, kasus pembakaran 151 kios oleh beberapa oknum di Oksibil, ibukota kabupaten Pegunungan Bintang, 26 September 2019 lalu.
Panuel Salawala, tokoh intelektual Ketengban, mengatakan, satu masalah serius saat ini adalah minuman keras (miras) yang memicu terjadinya banyak masalah. Untuk itu, wakil rakyat di gedung parlemen harus sikapi dengan sebuah peraturan daerah (Perda).
“Dewan dipilih dan diutus oleh rakyat, maka harus turun langsung di setiap persoalan. Harapan kami, anggota DPRD maupun DPRP yang baru, segera sahkan Perda tentang miras. Perda selanjutnya diterapkan dan dikawal legislatif sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni pengawasan. Ini sangat mendesak karena sudah banyak masalah akibat dari miras. Kami mau ada kedamaian,” tuturnya.
Baca Juga: Polisi dan Pemerintah Diminta Serius Berantas Miras di Pegunungan Bintang
Ia menyebutkan beberapa orang dari suku Ketengban akan dilantik untuk menduduki kursi DPRD kabupaten Pegunungan Bintang.
“Harapkan kami, persoalan peredaran Miras yang sebenarnya pemicu persoalan, harus dibuatkan perda,” ujar Salawala.
Selain di kabupaten, kata dia, wakil suku Ketengban juga akan dilantik sebagai anggota DPRP.
“Baik DPRD maupun DPRP seluruhnya ada 9 orang yang akan dilantik. Kepada mereka harapan masyarakat dibebankan, semoga mereka nantinya mau mendengar suara rakyat dan diperjuangkan sesuai jalur.”
Salawala mengaku sebelumnya sudah ada Perda tentang pelarangan miras. Semua komponen masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, perempuan, mahasiswa, termasuk pemerintah, TNI dan Polri, sudah melakukan penandatanganan bersama di atas kertas putih bermeterai. Tetapi, miras tetap leluasa masuk dan beredar hingga saat ini.
“Jadi, kami masih bingung dengan janji pemerintah. Kami berharap DPR yang baru tidak memberikan janji saja. Harus lakukan fungsinya. Miras segera ditutup total dan aktor penjualnya harus ditangkap,” tegasnya.
Baca Juga: 20 Mahasiswa Pegunungan Bintang Mengaku Diinterogasi Aparat di Bandara
Fiter Tengket, tokoh pemuda suku Ketengban yang menetap di Oksibil mengungkapkan fakta di ibu kota kabupaten Pegubing banyak jenis minuman beralkohol yang biasa dijual oleh sejumlah oknum yang diduga mempunyai akses dengan institusi tertentu.
“Akar rumput sampai dengan pemimpin sudah bikin kesepakatan pelarangan miras. Tetapi melalui jalur udara, Miras tetap masuk Oksibil. Kita tidak bisa salahkan pembeli, mereka beli karena ada yang jual. Saya juga melihat sendiri, di sana ada aparat dan intel yang biasa jual miras,” ungkapnya.
Hal ini menurutnya harus diseriusi oleh wakil rakyat yang akan dilantik. Jika tidak ada tindak tegas, dikhawatirkan akan terjadi konflik lebih besar, kemudian tuduh kepada mereka yang selalu dipersalahkan sebelumnya.
“Sebelumnya ada pembakaran kantor bupati, itu juga salahkan kami suku Ketengban. Sekarang ini juga salahkan kepada suku kami. Tanpa data dan bukti. Kami tidak mau kami disalahkan terus menerus. Padahal kejadian itu ada oknum pelakunya,” ujar Fiter.
Nothy Urwan, ketua ikatan mahasiswa, pelajar, pemuda dan masyarakat suku Ketengban, mengaku telah berkomunikasi dengan para senior termasuk mahasiswa dan pemuda untuk memberikan pernyataan sikap terhadap situasi terkini di Oksibil.
“Saya kumpulkan kawan-kawan mahasiswa dan senior dengan tujuan untuk bicara tentang kabupaten kami yang beberapa hari lalu terjadi pembakaran oleh oknum tidak bertanggungjawab,” jelas Nothy.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
