Oleh: Musa Pekei)*
Bukan sebuah kebetulan ketika masyarakat kelas tertindas –baik orang asli Papua (OAP) maupun orang pendatang di Tanah Papua– dibenturkan oleh sistem negara dengan berbagai isu sensitif –suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)– yang ujung-ujungnya mengarah ke konflik horizontal. Skenario besar ini dianggap negara sangat ampuh dalam memecah belah persatuan masyarakat sipil yang secara ekonomi sama-sama tertindas dari para penguasa elit lokal, nasional dan global atas masyarakat kelas tertindas.
Dengan target mendapat ruang bagi para penguasa (kapitalis dan kolonialis) memegang kendali sekaligus menghancurkan kekuatan rakyat dalam membangun persatuan dalam perjuangan pembebasan bangsa West Papua.
Lantas, apa yang harus dilakukan?
Negara Kapitalis Suka Berpolitik SARA
Negara kapitalis birokrat seperti Indonesia, senang sekali memainkan isu suku, ras, dan agama dalam menciptakan konflik di tengah masyarakat kelas tertindas untuk saling membunuh satu sama lain yang juga secara kelas sama-sama tertindas dan teraniaya dari sistem negara.
Isu SARA inilah suatu senjata yang paling ampuh dalam memecah belah persatuan masyarakat sipil yang secara ekonomi sama-sama tertindas dari para penguasa elit elit lokal, nasional dan global atas masyarakat kelas tertindas. Dengan demikian, di sana letak celah, jalur dimana para penguasa memegang kendali sekaligus menghancurkan kekuatan rakyat dalam membangun persatuan guna membebaskan suatu bangsa untuk merdeka sebagai negara baru, seperti West Papua.
Para elit lokal (kepala suku, pemilik perusahaan, pimpinan partai politik, kepala desa, kepala distrik, bupati, gubernur) termasuk kelompok inilah yang menghancurkan masyarakat sipil biasa dengan kepentingan ekonomi dan posisi mereka yang notabene enak dan berkuasa. Belum juga soal bagaimana negara bekerjasama dengan mereka untuk meloloskan berbagai kepentingan mereka. Sementara korban berdarah-darah adalah masyarakat biasa yang secara garis kehidupan sebagai kelas menengah dan bawah yang menjadi puncak korban.
Oleh karena itulah masyarakat Papua perlu mengerti arti kelas penguasa dan kelas tertindas. Mengapa penting memahami kelas penguasa dan tertindas?. Agar dalam membebaskan bangsa West Papua dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi dan penindasan dari berbagai sudut pandang, terlebih khusus dari perspektif kelas penguasa (kapitalis, kolonialis) dan kelas tertindas (proletar) yang secara garis kehidupan yakni ekonomi dan politik juga sama-sama tertindas walaupun dari perspektif suku, ras dan agama-nya berbeda-beda.
Jika orang Papua memahami dasar pemahaman ini dan peran organisasi politik perjuangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengambil kesempatan ini dan membangun penyadaran politik pembebasan bangsa, maka kesadaran masyarakat asli Papua akan berubah dan lebih pada tahapan membangun persatuan dan meletakan musuh dalam melawan sistem yang menjajah tanpa teralineasi dalam pemahaman NKRI Harga Mati.
Salah satu faktor dari orang pendatang di Tanah Papua, mengapa mereka tak mau mendukung kemerdekan Papua? Jelas karena Papua adalah lahan subur dan sumber kehidupan bisnis. Orang pendatang ke Papua melalui program nasional yaitu transmigrasi, juga melalui saudara-saudari mereka yang sudah lama hidup di Tanah Papua. Mereka memberikan informasi lowongan pekerjaan ke saudaranya di kampung dan mereka berlomba-lomba datang untuk mencari kehidupan mapan dan enak. Motivasinya mencari makan, hidup dan ekonomi demi keuntungan dengan notabene menjadi kaya: punya rumah mewah, tanah luas, usaha besar, dan terakhirnya menjadi penguasa juga (kapitalis nasional). Pada akhirnya mereka dikelilingi oleh aparat keamanan (TNI/Polisi) atas kekayaan dan harta mereka supaya tak dirampas dan kembali menindas orang asli Papua.
Hal ini terjadi karena orang pendatang juga terkonstruksi dengan konsep NKRI Harga Mati. Karena sehari-hari mereka hanya usaha (ekonomi) bagi masyarakat biasa, kalau guru pendatang hanya membaca buku pelajaran dan teori yang layaknya mengajar sebagai tugas dia dan pada dasarnya mereka juga tak mengajarkan dengan hati, namun sisi lain mereka pun merencanakan yang lain yaitu mencari kehidupan enak dan ekonomi, selain menjalankan profesinya sebagai guru.
Kemudian yang bertugas menjadi medis dan dokter juga tidak benar-benar dengan hati melayani, malah mereka termakan dengan konsep NKRI Harga Mati. Dengan situasi ini para penguasa negara memanfaatkan isu ini untuk memecah-belah dengan isu ras, suku dan agama, guna menghancurkan persatuan dan solidaritas orang Papua dalam membangun pemahaman persatuan tanpa batas di seluruh Papua.
Meskipun begitu, semua orang pendatang di Tanah Papua juga bukan musuh orang asli Papua. Malah banyak dari orang non Papua mendukung kemerdekaan West Papua dan sikap mereka jelas yakni sudah membentuk Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) sebagai bukti representasi orang non Papua mendukung kemerdekaan bangsa Papua.
Itulah sebabnya, FRI-WP didirikan untuk mendorong persatuan dan arti pentingnya memahami perjuangan Papua dari perspektif kelas penguasa (kapitalis) dan tertindas (proletar) dalam hidup bernegara dan berbangsa sekaligus menghargai hak-hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai negara. Karena pada akhirnya negara di dunia akan menjadi warga negara dimanapun, jika nasib dan kehidupannya dijamin tanpa memandang suku, ras dan agama dalam negara tersebut.
Mengapa Pengungsi Nduga Tidak Diekspos dan Tidak Diperlakukan Sama Seperti Pengungsi Pendatang di Wamena?
Prinsip dasarnya adalah karena pendatang yang sudah lama tinggal di Tanah Papua sudah terlena (teralienasi) dengan konsep NKRI Harga Mati, maka mereka juga memilih hidup netral dan menginginkan usaha-usaha mereka besar dan berkembang di seluruh Tanah Papua. Karena kehidupan mereka sudah menggantungkan hidup dengan usaha-usaha mereka dan situasi kehidupan masyarakat asli Papua kebanyakan mayoritas pembeli (konsumen) ketimbang produsen.
Dalam situasi kehidupan seperti itu, mau tak mau mereka hanya berpusat pemikirannya hanya bisnis (ekonomi) dan memilih jalan hidup dengan cara bersikap netral sama negara.
Nah, mengapa ketika pengungsi Wamena mayoritas pendatang dan semakin banyak solidaritas, kepedulian dan berita nasional melalui televisi mulai ramai datang dan membicarakan soal pengungsi Wamena?. Padahal Nduga yang sudah terjadi lama sejak awal Desember 2018 hingga sekarang tak ada media yang mengekspos baik di televisi, koran nasional, yang trending topic membicarakan krisis kelaparan, kemanusian dan peristiwa pembakaran rumah rakyat, gereja dan pembunuhan tokoh agama tanpa alasan dan penanganan hukum.
Yang jelas memang semua pemberitaan diblokade negara. Mengapa? Karena kepentingan negara (national interest) sekaligus penguasa hari ini diduduki oleh para sisa Orde Baru peninggalan Soeharto dan bisa dibilang para pelaku kejahatan hak asasi manusia (HAM) seperti Jend TNI (Purn) Wiranto Menteri Polhukam, Jend TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kemaritiman, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P yang mendikte kebijakan negara Jokowi-JK.
Situasi di kabupaten Nduga, masyarakatnya dibungkam karena konflik ini muncul dari akar persoalan pembebasan bangsa West Papua (Baca sejarah deklarasi West Papua) yang dilakukan oleh representasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM). Nama ini justru menurut versi pemerintah Indonesia dilabelkan sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Lalu, apa motivasi negara mengalihkan OPM sebagai kelompok teroris dan KKB?. Karena menurut Indonesia, jika isunya naik tentang nama OPM/TPN-PB, maka dunia sudah pasti segera tahu bahwa itu konflik konflik kemerdekaan bangsa West Papua.
Itulah alasannya mengapa media nasional dan TV berita selalu menggunakan standar berita KKB karena isu internasionalisasi tentang teroris dan kriminal bersenjata adalah salah satu isu yang dimusuhi dan diperangi oleh negara-negara di dunia dibawah kontrol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Nah, di situlah kebijakan politik luar negeri (foreign policy) dimainkan ke tingkat regional dan internasional sesuai dengan standar deklarasi The United of Nations (UN), sehingga letak pembacaan arah politik tentang isu domestik negara Indonesia sesuai dengan isu global. Dan negara-negara lain mendukung karena garis politiknya mereka mematuhi musuh terorisme dan kriminal bersenjata. Jika isu itu berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri, maka Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin itu, juga dengan piagam hak asasi manusia. Hanya karena kepentingan ekonomi politik dunia, kadang mereka tak mendukung itu dan lebih mendukung kolonialisme Indonesia atas Papua.
Jika pengungsi Nduga semakin banyak diekspos dari perhatian media nasional dan internasional, maka isu tentang kemanusiaan dan pembebasan bangsa West Papua juga akan semakin menguat. Di situlah kedok kebusukan sandiwara negara dalam pembungkaman isu krusial terhadap pengungsi Nduga akan semakin terlihat dan alasan itulah negara sengaja menggelapkan pemberitaan bahkan ada kebijakan negara membatasi media mengungkapnya ke publik. Termasuk tiadanya akses bagi jurnalis internasional, semua karena negara tidak mau kejahatan negara terekspos ke dunia internasional.
Kenyataan ini dapat kita lihat sendiri ketika kasus Nduga dibungkam, tak banyak media massa mengangkatnya secara utuh dan kontinu. Kejahatan negara terhadap rakyat sipil Nduga Papua dibungkam hingga hari ini.
Ada kekhawatiran negara dengan kondisi korban masyarakat yang notabene adalah masyarakat sipil yang tak seharusnya dalam hukum perang (humaniter law) tak boleh diganggu bahkan dihilangkan nyawanya. Seharusnya dicari dan dilawan dalam hukum perang itu adalah kelompok pemberontak yang punya alat sejata api juga, bukan dengan masyarakat sipil yang tak memiliki senjata apapun.
Monopoli negara terhadap semua media menjadi tolok ukur dalam pemberitaan informasi yang faktual dan aktual dalam semua peristiwa. Dan hari ini nyata bahwa media nasional dan internasional dikuasai oleh kepentingan kapitalis dan kolonialis yang berkedok pada kepentingan elit lokal, nasional dan internasional. Itulah sebabnya solidaritas dan pemahaman tentang arti penting kelas penguasa dan tertindas harus dibangun diantara relasi masyarakat sipil guna membangun pemahaman yang baik tentang perjuangan kelas tertindas dalam melawan kapitalisme dan kolonialisme di Tanah Papua.
Pemahaman ini harus menjadi kesadaran bersama dalam membangun persatuan dan kesatuan dalam melawan kapitalisme dan kolonialisme tanpa memadang suku, agama dan ras guna memenangkan kemerdekaan sebagai suatu negara yang nantinya kita sama-sama nikmati sama seperti negara-negara lain di dunia yang tak memandang suku, agama dan ras dalam bernegara dan berbangsa serta menikmati kehidupan negara berdaulat dan saling hormati martabat bangsa dan negara satu sama lain.
)* Penulis adalah Aktivis Papua, aktif di Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang, Jawa Timur
