JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi dari presiden Joko Widodo terkait dengan pernyataan presiden yang menyatakan siap bertemu dengan ULMWP.
Dalam surat elektronik yang diterima media ini pada Senin (7/10/2019), Benny Wenda mengatakan, sebagai ketua ULMWP, sudah mengikuti pemberitaan media di Indonesia yang menyatakan presiden Joko Widodo bersedia ketemu dengan ULMWP. Namun, Wenda mengatakan belum menerima surat resmi dari presiden Indonesia.
“Kami belum menerima surat resmi dari Presiden yang meminta pertemuan. Saya berharap dia [Presiden Joko Widodo] mau duduk bersama saya untuk membahas masa depan West Papua,” ungkap Wenda.
Dalam surat tersebut, Wenda menjelaskan, Orang Papua telah dikhianati oleh janji-janji palsu Indonesia selama beberapa dekade.
“Indonesia menduduki tanah kami, membunuh ratusan ribu orang Papua, dan kemudian mengklaim bahwa mereka ingin ‘berbicara’. Kita tidak akan terkecoh dengan gerak-gerik ramah dan berjabat tangan sementara orang-orang kita masih dibunuh [seperti di Nduga, di Wamena, di Jayapura dan daerah lain di tanah Papua],” jelasnya.
Baca Juga: Untuk Ketemu ULMWP, Wiranto Beda Pendapat dengan Jokowi dan Moeldoko
Menurut Wenda, pihaknya sudah duduk bersama dengan Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional. Dalam forum tersebut, pihaknya sudah mengangkat masalah Papua dan forum internasional lainnya.Tetapi, kata dia, Indonesia tidak menunjukkan kemauan untuk benar-benar menyelesaikan akar penyebab konflik.
“Indonesia belum menunjukkan keinginan yang tulus untuk terlibat – satu-satunya tanggapan mereka adalah membunuh orang kami [orang Papua], merusak aksi di Kepulauan Pasifik, dan menyebarkan propaganda tentang gerakan [pembebasan] ini,” ujar Wenda.
Agar pertemuan yang tulus dapat terjadi, ia meminta presiden Widodo agar harus menunjukkan bahwa ia serius menangani akar penyebab masalah Papua.
Meski demikian, Wenda membeberkan beberapa alasan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar ULMWP dapat bertemu dengan presiden Widodo.
Alasan tersebut antara lain:
- Orang Papua sudah dari lama menuntut untuk referendum penentuan nasib sendiri tentang kemerdekaan termasuk dalam agenda pertemuan
- Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (misalnya, diselenggarakan oleh PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati
- Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi West Papua sesuai dengan seruan yang dilakukan oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019
- Semua tambahan 16.000 personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik
- Semua tahanan politik dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, dan semua siswa yang telah ditangkap selama aksi baru-baru ini
- Semua pembatasan terhadap media internasional maupun LSM untuk masuk ke West Papua segera dicabut.
Wenda juga mengatakan, Indonesia selalu mengabaikan kehendak rakyat West Papua. Pada tahun 1962, Belanda, Amerika Serikat dan PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia tanpa berkonsultasi dengan satu pun orang Papua.
“Pada tahun 1969, kami dijanjikan referendum yang bebas dan adil, dan ini diambil dari kami oleh Negara Indonesia. Seruan kami untuk kemerdekaan, keadilan dan referendum untuk memutuskan nasib kami sendiri telah diabaikan oleh Indonesia sejak saat itu,” katanya.
Agar ULMWP dan rakyat Papua percaya komitmen Indonesia tersebut, kata dia, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan menyetujui prasyarat ULMWP.
“Kami ingin mencapai referendum dengan cara yang demokratis untuk menegakkan hak kami untuk menentukan nasib kami,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, tak masalah dengan usulan dirinya bertemu dengan organisasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan KNPB. Jokowi juga mengatakan akan bertemu (dengan ULMWP dan KNPB) jika memang ingin bertemu.
“Tidak ada masalah, bertemu saja kok. Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) lalu.
Pewarta: Arnold Belau
