Berita203 Kepala Sekolah dan Pengawas Dilantik Bupati Jayapura

203 Kepala Sekolah dan Pengawas Dilantik Bupati Jayapura

SENTANI, PT/SUARAPAPUA.com — Dua ratus tiga pejabat orang Kepala Sekolah TK, SD dan SMP serta Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dilantik Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, Jumat (11/10/2019).

Dari 203 Pejabat yang dilantik, terdiri dari TK 40 orang, SD 159 orang, SMP 44 orang dan Pengawas 6 orang.

Baca juga: Warga Jemaat GKI Revelin Sentani Butuh Uluran Tangan Pemerintah

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw berpesan kepada kepala sekolah yang sudah dilantik bahwa, anak SD kelas 3 dan 4 sudah wajib baca tulis dan hitung.

Baca Juga:  Ratusan Calon Dokter Muda FK Uncen Terancam DO

“Dengan demikian, IPM bisa lebih baik dan fisik anak anak juga harus diperhatikan kerjasama dengan PKK yang ada di kampung untuk di sekolah itu ada PMTAS untuk peningkatan gizi keluarga dengan usaha usaha dan Posyandu,” kata Bupati Awoitauw.

Ia juga minta agar ada kerjasama semua elemen maupun pemerintah kampung dan masyarakat dengan baik untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua di Manado Minta Komnas HAM RI Investigasi Kematian Goliat Sani di Intan Jaya

Baca juga: Polisi Diminta Tindak Oknum yang Ganggu Jemaat Gereja Kingmi Diaspora Sentani

“Pengawasan harus kerjasama tim, distrik menjadi pilot project, supaya semua berbasis IT, agar lebih efektif. Karena distrik sudah sebagai pilot project untuk itu tahun ini sudah bekerja dengan database yang sudah disarankan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, untuk tidak ada lagi anak yang putus sekolah, hak mereka semua harus terjamin dengan sistem yang bagus.

Baca Juga:  Audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Wabup Lanny Jaya: Fokus Kembangkan Potensi Daerah

Baca juga: Lima Jenazah Dugaan Penembakkan Oknum Aparat Ditemukan di Mbua

“Kepala sekolah harus bertangungjawab bahwa di sekolahnya tidak boleh masalah masalah sosial, termasuk putus sekolah, apabila ada masalah ya dibicarakan, karena itu dorong sistem data base yang kuat,” tukasnya.

Sumber: papuatoday.com

Terkini

Populer Minggu Ini:

Solidaritas Merauke Desak Komnas HAM Terbitkan Rekomendasi Hentikan PSN

0
“Masyarakat terdampak langsung maupun organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian AMDAL dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan,” ujar Franky Samperante.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.