Oleh: Rawarap)*
Wacana Presiden Joko Widodo untuk berdialog dengan kelompok yang pro Papua merdeka atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dapat dipastikan hanya angin lalu. Hal ini tidak saja karena materi yang hendak didialogkan tidak jelas. Apakah yang hendak didialogkan adalah persoalan etis yang mendasari protes ribuan massa rakyat Papua di sentero Tanah Papua yang turun ke jalan-jalan kota dengan membawa atribut Papua merdeka, bendera Bintang Kejora. Bahkan ada yang kibarkan di kantor-kantor pemerintah Indonesia.
Atau persoalan teknis yang berdampak pelanggaran HAM dari aksi anti rasisme yang meluas di seantero Papua, terutama di Jayapura dan Wamena yang menelan korban jiwa dari para demonstran dan satu anggota keamanan, yang akan didialogkan untuk mencari titik temu siapa salah dan siapa yang benar? Mengingat peristiwa Jayapura dan Wamena mendapatkan perhatian dan intervensi dari Komisi Tinggi Bidang Hak Asasi Manusia PBB (UN OHCHR), Michelle Bechellet dan diangkat dalam sidang umum PBB sesi ke-74 tahun ini? Ini pun belum jelas.
Juga ketidakjelasan lain yang membuat dialog yang diwacanakan hanya akan menjadi angin lalu adalah wacana dialog dari Jokowi tidak memiliki kekuatan hukum dan politik karena disampaikan oleh Presiden, tidak melalui siaran pers resmi kenegaraan. Namun hanya menjawab usulan dari Forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat), yang mengusulkan perlunya dialog antara pemerintah dengan tokoh-tokoh yang bertentangan dengan negara di Papua, ketika Jokowi ditanya wartawan.
Usulan dialog sendiri disampaikan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua ketika melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Mendagri Tjahjo Kumolo, di kantor KSP Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Sehingga bagi penulis, walau mulut dan lidah seorang presiden adalah hukum dan politik, namun wacana dialog dengan ULMWP hanya pernyataan kosong di media.
Mengapa? Jawabnya, pernyataan itu bukan melalui pidato kenegaraan yang mengikat secara hukum dan politik. Atau seperti yang disampaikan diatas, bahwa tidak melalui siaran pers kenegaraan. Bahkan tidak melalui surat resmi bercap Garuda yang ditandatangani oleh presiden Jokowi.
Sudah begitu, pernyataan ingin berdialog dengan kelompok Papua merdeka sangat datar, tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai dalil kuat bahwa Jokowi memiliki keinginan politik dan hukum yang kuat untuk berdialog dengan ULMWP.
“Nggak ada masalah, bertemu saja kok, dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” kata Jokowi di istana kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dilansir detiknews, Senin (30/9/2019). Pernyataan ini bukan saja tawar, tetapi seakan-akan dialog adalah agenda sekaligus tuntutan perjuangan dari ULMWP dan KNPB.
Tidak saja datar dan tawar. Tetapi orang Papua belum lupa dengan janji Jokowi di depan ribuan rakyat Papua ketika menghadiri natal nasional di Stadion Mandala (27 Desember 2014) untuk menyelesaikan kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014. Namun sayang, hingga kini kasus yang dijanjikan Jokowi di depan ribuan orang Papua, jangankan diselesaikan, pelakunya saja tidak disentuh oleh hukum. Padahal Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.
Pada saat yang sama, Jokowi juga mengatakan bahwa untuk mengakhiri konflik dan kekerasan di Papua. Rakyat Papua bukan saja membutuhkan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan, dan pelabuhan saja. Namun rakyat Papua juga butuh didengar dan diajak bicara. Bahkan lebih tegas, Jokowi mengatakan bahwa semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati yang menjadi fondasi untuk dirinya menatap massa depan Tanah Papua.
“Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati inilah saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depa Tanah Papua,” kata Jokowi, Tempo.co (27/12/2014). Tetapi apa? 5 tahun masa kepemimpinan pertamanya akan berakhir, dialog untuk menyelesaikan perosalan Papua masih sebatas wacana di media. Dan memang ULMWP tidak punya agenda dialog dengan Indonesia.
Juga bagaimana mungkin dialog tersebut dapat terlaksana, jika dominasi militer di Tanah Papua masih sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari pernyataan Jokowi. Lihat saja praktek pengamanan dan keamanan di Papua dalam menyikapi demonstran anti rasisme di Papua dan Papua Barat. Jokowi sebagai Presiden melalui Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas yang digelar Presiden bersama jajarannya di Istana Merdeka, Senin (23/9/2019), meminta agar aparat tidak represif. Tetapi realita di lapangan berkata lain. Aparat tetap represif, bahkan nyawa manusia dianggap barang dagangan di pasar.
“Tidak ada perintah represif. Semuanya diminta untuk menahan diri, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB. Jadi jangan kita munculkan situasi yang tidak bagus,” kata Moeldoko.
Jokowi menurut Moeldoko memerintahkan agar aparat keamanan bertindak proporsional dan profesional dalam mengatasi aksi yang berujung ricuh di Wamena dan Jayapura. Namun faktanya berbicara lain. Operasi liar dan pendekatan yang tidak proposional dan tidak profesional masih terus dilakukan militer Indonesia di Papua.
Terkait dengan dominasi militer yang sangat kuat di Papua, Ketua Eksekutif ULMWP, Benny Wenda dalam lima poin yang disampaikannya menanggapi pernyataan Jokowi untuk berdialog dengan ULMWP, satu poinnya ialah meminta agar 16 ribu personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segara ditarik, dilansir Tirto.id, Selasa (10/8/2019).
Dan, hemat penulis, dominasi militer yang masih kuat ini, membuat ULMWP akan menolak berdialog dengan Indonesia. Sehingga wacana dialog akan menjadi angin lalu saja.
Walau demikian, penulis menyarankan ULMWP sudah harus berpikir secara strategis hingga teknis dan etis. Juga sudah harus mempersiapkan mental untuk berhadapan muka dengan Indonesia. Sebab peristiwa berhadap-hadapan di satu forum resmi yang berlegalitas dan berlegitimasi internasional. Guna mendudukan kelompok pro Papua merdeka dan pemerintah Indonesia untuk membicarakan penyelesaian konflik di Tanah Papua berpeluang terjadi kapan saja. Mengingat persoalan Papua telah mendunia dan mendapatkan perhatian serius dari beberapa organisasi internasional yang punya pengaruh kuat di dunia, serta beberapa negara anggota PBB.
Organisasi tersebut diantaranya Dewan Gereja se-Dunia dan Komisi Tinggi HAM PBB. Dua lembaga dunia ini telah mendesak Jakarta untuk berdialog dengan rakyat Papua. Bahkan Komisioner HAM PBB baru-baru ini mendesak Indonesia agar berdialog dengan orang Papua mengenai aspirasi dan keprihatinan orang Papua. Sehingga bisa jadi, sebelum masalah Papua menjadi agenda resmi PBB, ULMWP akan didudukan satu meja dan berunding dengan Indonesia di forum Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun ini atau Pasifik Islands Forum (PIF) tahun depan.
Jadi, ULMWP sudah harus siap karena bisa jadi penyelesaian persoalan dan konflik di Papua akan sedikit bergeser dari road map ULMWP. Mengingat ULMWP tajam di luar, tapi belum merakyat secara kuat di dalam.
)* Penulis adalah aktivis SONAMAPPA
