Bougainville Mengusulkan Yudisial Review, Kaledonia Baru: Referendum 2018 Positif

0
46
Lokasi tambang yang saat ini tidak beroperasi di Bouganville karena pergerakan tentara pembebasan Bouganville. (internationalaffairs.org.au)

AUCKLAND, SUARAPAPUA.com — Pengadilan Nasional Papua Nugini telah memberikan tinjauan yudisial atau yudisial review kepada kepala sekretaris Bougainville yang telah digulingkan. 

Joseph Nobetau didorong keluar pada bulan Agustus oleh presiden Bougainville, John Momis, yang mengklaim dia bekerja melawan kepentingan daerah otonom.

Tetapi Nobetau mengatakan pemecatannya tidak konstitusional, dan tuduhan yang diajukan terhadapnya mencemarkan nama baik.

Baca juga: Vanuatu dan Solomon Islands Angkat Soal Pelanggaran HAM Papua Barat

- Iklan -

Hari ini, Pengadilan Nasional memberikan cuti kepada Nobetau untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan pemerintah.

Perwakilan Kaledonia Baru Mengatakan Referendum 2018 Positif

Perwakilan Kaledonia Baru yang pro-kemerdekaan telah mengatakan kepada PBB bahwa referendum tahun lalu (2018) tentang kemerdekaan dari Prancis positif, karena pemilih 80 persen adalah penduduk asli Kanak.

Berbicara di New York, Mickael Forrest dari FLNKS mengatakan kepada komite dekolonisasi PBB bahwa ada grup lain yang telah bergabung dengan organisasinya yang selama ini mengkampanyekan kemerdekaan.

Baca juga: PM Kepulauan Solomon Mengadakan Pembicaraan di Cina

Forrest mengatakan, waktu itu mereka kalah dalam pertempuran angka tetapi mereka memenangkan pertempuran politik.

Bendera Kaledonia Baru. (ist)

Tahun lalu, hanya di bawah 57 persen yang menentang kemerdekaan, sementara menentang prediksi jajak pendapat yang memperkirakan lebih dari 70 orang akan memilih status quo.

Forrest juga mengatakan bahwa ada masalah dengan daftar pemilih yang bersifat memalukan dan mereka perlu merapikan untuk referendum berikutnya pada 2020.

Dia juga mengecam apa yang dia sebut imigrasi terorganisir besar-besaran ke Kaledonia Baru.

Baca juga: 1500 Pesan Solidaritas Untuk Papua Diserahkan Kepada Kantor PBB Fiji

Setelah Perang Dunia Kedua, Perancis memperluas hak suara di penduduk asli Kanak, Kaledonia Baru, tetapi karena imigrasi pada dekade-dekade berikutnya, penduduk asli menjadi minoritas, yang jumlahnya kurang dari 40 persen dari populasi.

Kaledonia Baru dimasukkan kembali dalam daftar dekolonisasi PBB pada tahun 1986 dan Polinesia Prancis pada tahun 2013.

Sumber: radionz.co.nz

Editor: Elisa Sekenyap