JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kepulauan Marshall, salah satu negara di kawasan Pasifik terpilih sebagai anggota baru di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.
Sebagaimana dilaporkan radionz.co.nz, selain Marshall Islands, ada lima negara dari kawasan Asia Pasifik yang juga terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, diantaranya Indonesia, Jepang, Korea Selatan, sementara Irak tidak lolos karena jumlah suaranya sedikit.
Pemilihan ini untuk mengisi 14 kursi mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia serta Eropa Barat.
Baca juga: Australia Sambut Pemimpin Keamanan Pasifik Dalam Sebuah Pertemuan di Brisbane
Negara-negara yang baru terpilih akan menjabat selama tiga tahun di 47 kursi Dewan HAM, yang akan memulai pada awal 2020.
Kepulauan Marshall akan bergabung dengan Australia dan Fiji, yang saat ini bertugas di Dewan HAM.
“Kami akan menjadi suara independen – pendengar dan pembangun jembatan yang hati-hati, dan kami juga tidak takut untuk mengambil posisi kuat di dunia, di mana itu dibutuhkan,” kata Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Kepulauan Marshall, John M. Silk, dalam sebuah pernyataan kepada pncguam.com.
Silk juga mengatakan bahwa Kepulauan Marshall akan membawa “pengalaman uniknya pada masalah hak asasi manusia yang kompleks”, seperti perubahan iklim dan dampak pengujian nuklir ke dewan.
“Dalam suasana di mana negara-negara besar kadang-kadang bisa mendominasi agenda dengan kekuatan politik mereka, saya sangat bangga bahwa RMI dan orang-orang Marshall berdiri dengan bangga pada catatan hak asasi manusia kita sendiri. Kami mendapat banyak teman baru,” kata Silk.
Silk mengatakan, “Di Dewan, kita akan menjadi suara independen – pendengar dan pembangun jembatan yang cermat, dan kita juga tidak takut untuk mengambil posisi kuat di dunia, di mana itu dibutuhkan.”
Baca juga: Pengadilan Kaledonia Baru Menolak Permintaan Ekstradisi Tiongkok
Dalam rilisnya, Presiden Kepulauan Marshall Dr. Hilda Chaty Heine juga menyampaikan penghargaannya kepada semua negara anggota PBB yang mendukung negara pulau kecil dan negara berkembang kecil dan rentan lainnya.
“Kami setuju Dewan HAM memiliki kekurangan, dan terkadang gagal untuk bertanggungjawab, tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar berubah adalah dengan berpartisipasi,” kata Heine.
“Membangun kampanye kami, kami akan bekerja tanpa lelah di Dewan Hak Asasi Manusia untuk memastikan suara masyarakat yang paling rentan didengar, terlepas dari politik. Kami akan memastikan bahwa lebih banyak perhatian diberikan kepada negara-negara berkembang pulau kecil, dan kami akan bekerja dengan yang lain untuk meningkatkan peran vital negara-negara kecil di panggung global,” katanya.
Pewarta: Elisa Sekenyap
