JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pengurus posko umum mahasiswa eksodus asal kabupaten Yahukimo menyatakan dengan tegas kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk tidak mengambil data mahasiswa eksodus tanpa ada kejelasan dari pemerintah itu sendiri.
Rafeal, ketua posko umum dari luar Papua di kota Jayapura, Selasa (16/10/2019) lalu, mengatakan, ribuan mahasiswa pulang ke Papua karena mendapat tindakan diskriminasi rasial dan tak nyaman untuk menjalankan aktivitas perkuliahan. Hal ini juga setelah pemerintah pun menyatakan untuk pulang jika merasa tak aman di kota studi.
“Kami sudah pulang ikuti arahan pemerintah dalam hal ini bapak gubernur sendiri, termasuk MPR sebagai lembaga representasi kultural orang Papua pun sudah keluarkan maklumat. Oleh karena itu, kami tegaskan pemerintah dan siapa pun tidak mengambil data mahasiswa eksodus,” ujarnya.
Baca Juga: 2000 Mahasiswa Yahukimo Sudah Pulang ke Papua
Kata Rafeal, sebelum ada pertemuan dengan pemerintah secara resmi, pihaknya membatasi siapapun untuk mengambil data secara sepihak karena tak mau terjadi hal yang tak diinginkan terhadap nasib mahasiswa Papua.
“Pemerintah daerah sendiri maupun utus oknum tertentu tidak boleh datang bagi formulir untuk mendata mahasiswa eksodus ini.”
Ia juga menggarisbawahi sikap mahasiswa tak berubah alias masih tetap pada keputusan bersama.
“Pada intinya kami tidak akan kembali kuliah di kota studi. Itu hasil keputusan bersama. Sebab kalau kami kembali, ungkapan rasisme dan diskriminasi serta tindakan lainnya akan tumbuh lebih subur. Jadi, sebelum adakan pertemuan dengan kami, kami minta pulangkan yang sisa itu dulu,” pungkasnya.
Pernyataan senada dikemukakan Noseler, mahasiswa eksodus lainnya di tempat yang sama. Menurutnya, sikap mahasiswa sudah bulat, sehingga pemerintah diminta segera pulangkan mahasiswa yang masih ada di beberapa kota studi.
“Semua mahasiswa sudah nyatakan keputusan tegas. Memang ada beberapa teman masih di sana, jadi kami minta pulangkan mereka segera karena sebagian besar kami pulang atas dasar pernyataan dan maklumat,” ujar Nos.
Baca Juga: Inilah Keputusan 2000 Mahasiswa Eksodus Asal Yahukimo
Sebelumnya, mahasiswa eksodus dalam sebuah pertemuan telah menyepakati dua imbauan untuk pemerintah.
Pertama, menolak upaya pemerintah provinsi dan kabupaten secara persuasif dengan cara pengambilan data mahasiswa eksodus.
Kedua, menolak upaya pemerintah pulangkan seluruh mahasiswa eksodus kembali ke kota studi di luar Papua.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
