Dokter Muda: Pernyataan Sekda Papua Soal Beasiswa Kurang Tepatdos

0
58

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dokter muda asli Papua menganggap peryataan Sekda Papua tentang “Pemprov Papua pertimbangkan beri beasiswa S2 dan S3 bagi dokter muda” adalah kurang tepat.

“Pernyataan Sekda Papua Heri Dosinaen itu perlu kami perjelas bahwa istilah dokter muda sebenarnya adalah sebutan bagi mahasiswa Koas (ko-assisten) atau yang sedang praktek profesi untuk jadi dokter umum, bukan untuk dokter umum. Sedangkan istilah S2 dan S3 jelas merujuk pada jenjang magister dan spesialis maupun sub spesialis atau doktor. Oleh karena itu, penggunaan istilah dokter muda S2 dan S3 oleh Sekda Papua waktu itu kurang tepat, sehingga perlu diperjelas dan dipertegas,” kata Benyamin Lagowan, dokter muda asal Jayawijaya melalui release ke redaksi suarapapua.com, belum lama ini.

Baca Juga: Pemprov Papua Pertimbangkan Beri Beasiswa S2 dan S3 untuk Dokter Muda

Dikatakan, jika maksud Sekda Papua dokter muda adalah dokter umum yang akan ambil S2 dan S3 (spesialis), menurut Lagowan sebetulnya keliru dan tidak perlu (harus) dibiayai oleh Pemprov. Sebab para dokter umum baik yang PPT/PNS sudah kerja dan memiliki penghasilan, maka penghasilan itu dapat dipakai membiayai studi S2 atau S3.

- Iklan -

Ia mengatakan, yang perlu dibiayai adalah dokter muda, yang sedang Koas atau yang sedang studi profesi untuk menjadi dokter umum. Mereka ini yang biasanya disebut dokter muda, bukan dokter yang hendak berstudi S2 atau S3. Mereka ini yang mestinya didata dan dibiayai oleh Pemprov Papua, khususnya mahasiswa asli Papua yang tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemda kabupaten/kota asalnya.

“Selama ini dalam perjalanan banyak sekali dokter muda asli Papua yang tidak bisa selesai tepat waktu, karena kendala biaya yang dihadapi. Itu karena hampir semua bagian yang akan dilalui membutuhkan biaya yang tidak sedikit.”

“Maka konsekuensinya banyak dokter muda yang cuti dan putus karena tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan praktek di stase. Inilah yang buat anak-anak Papua yang sekolah kedokteran, tapi tidak selesai, jikapun selesai sangat lama. Berbeda dengan kawan-kawan pendatang, mereka selalu lebih siap biaya, sehingga bisa selesai tepat waktu. Jadi, jangan heran jika setiap kelulusan di Uncen dalam beberapa tahun terakhir selalu didominasi orang non Papua,” tuturnya.

Baca Juga: Bupati Abock Minta Petugas Kesehatan Agar Segera Kembali ke Dekai

Menurut dia, pihaknya heran karena pemerintah tidak pernah mengerti dan melihat fenomena itu, walaupun Dinkes selalu menyasar dokter asli Papua, termasuk pemerintah kabupaten.

Mereka juga selalu incar dokter anak daerah untuk diangkat jadi dokter PTT yang dipekerjakan di Puskesmas terisolir, tapi kontribusi ketika studi tidak pernah ada.

“Yang mendesak sekarang adalah memperbanyak tenaga dokter umum dengan mendukung mereka di kampus dan dokter muda yang Koas,” katanya.

Luther Kogoya, dokter muda asal Lanny Jaya menyesalkan sikap pemerintah yang selama ini lebih fokus memberi dukungan kepada mahasiswa Papua di luar negeri. Kemudian hanya membantu mahasiswa S2 dan S3.

Ia juga mengatakan, jika hal ini terus dilakukan, maka kesenjangan tenaga dokter di Papua tidak akan diatasi, justru memunculkan kesenjangan antara spesialis dan dokter umum. Sementara yang akan menjadi korban adalah daerah-daerah yang tidak adanya dokter umum, apalagi dokter spesialis.

“Pemerintah perlu melihat bagian ini. Karena ini sangat penting jika ingin mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, sebab indikator utamanya adalah kesehatan rakyat. Tanpa sehat tidak bisa pintar, maka pendidikan sia-sia. Tanpa sehat, tidak mungkin bangkit dan sejahtera, maka Papua bangkit, mandiri dan sejahtera akan sia-sia. Maka kesehatan itu inti.”

“Maka pemerintah perlu melihat soal bagaimana pemerataan SDM dokter ini, khususnya produksi tenaga-tenaga dokter asli dari Papua yang paham betul karakteristik suku, daerah, bahasa dan budayanya,” jelas Luther.

Baca Juga: YKKMP Siap Berikan Laporan Penembakan 5 Warga Sipil di Nduga

Ismas Wandik, dokter muda asal Lanny Jaya juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, Pemprov Papua harus perhatikan mahasiswa Papua, sebab biaya SPP direncanakan dinaikan Rp 11 juta per-semester.

“Kami tidak bisa berpikir kalau biaya meningkat, apakah bisa lanjut kuliah atau tidak. Ini yang menjadi beban kami,” ujarnya.

Yulius Ambolon, dokter muda asal Yahukimo, mengatakan, pihaknya adalah aset daerah Papua, sehingga harus diperhatikan.

“Tidak usah juga saling lempar tanggungjawab. Pemprov mestinya melihat kami karena kesehatan ini bidang esensi kehidupan. Soal mati dan hidup, soal kesejahteraan, keselamatan eksistensi hidup OAP. Maka ini penting untuk lihat kami,” tukas Ambolom.

Pewarta: Elisa Sekenyap