NABIRE, SUARAPAPUA.com — Ketua Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Deiyai, Mando Mote mengatakan kebijakan mendatangkan guru dari luar negeri, setelah Pemda Provinsi Papua menyediakan fasilitas pendukung adalah sebuah gebrakan inovatif menggenjot pembangunan SDA di Papua.
Mote mengatakan, kualitas dan kuantitas SDM di Papua perlu diperhatikan dan harus proporsional.
“Kita tidak harus kejar kuantitas pendidikan sementara proses pendidikan untuk mencapai kualitas belum memadai,” kata Mote kepada suarapapua.com, Sabtu (26/10/2019).
Baca Juga: Warga Keluhkan Sweeping Aparat Gabungan di Pasar Nabire
Menurutnya, kebijakan rencana mendatangkan guru dari luar merupakan hal penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggal di Papua.
“Papua akan tertinggal jauh, jika kebijakan pembangunan SDM tidak diperhatikan secara aktif, efektif dan berkelanjutan dari sekarang,” katanya.
Ia lalu menambahkan bahwa apa yang menjadi persoalan telah dijawab oleh pemerintah provinsi Papua.
“Pertama kita harus siap dari kualitas dan kuantitas, kedua itu kesiapan pemerintah daerah yang dibekali sarana penunjang pendidikan, dan yang ketiga adalah proses pembenahan baik tenaga pengajar dan anak didik agar tercipta SDM yang unggul,” tutur Mando.
Baca Juga: NZ Membantu Negara-Negara Pasifik Dengan Merespon Campak
Terpisah, ketua Komunitas Peduli Masyarakat dan Alam Deiyai (KPMAD), Dominikus Badii mengatakan, Pemprov Papua harus mengkaderkan anak-anak usia sekolah di Papua, agar pemberdayaan pendidikan merata.
“Banyak sekolah mati, hanya karena tidak ada tenaga guru, sehingga anak-anak terjebak dalam pergaulan lingkungan yang negatif,” pungkasnya.
Badii juga minta agar Pemprov mensinkronkan pendidikan yang berbasis kearifan lokal Papua.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Elisa Sekenyap