Nasional & DuniaMarshall Islands dan Taiwan Menandatangani Kesepakatan Dagang

Marshall Islands dan Taiwan Menandatangani Kesepakatan Dagang

AUCKLAND, SUARAPAPUA.com — Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine telah bertemu dengan mitranya dari Taiwan dan menyaksikan penandatanganan perjanjian perdagangan antara kedua negara.

Perjanjian kerjasama ekonomi ditandatangani pada hari, Jumat di Tapei setelah pertemuan antara Dr.Heine dan mitranya dari Taiwan, Tsai Ing-wen.

Baca juga: Debut Piala Dunia, Timnas Solomon akan Melawan Italia

Baca Juga:  Gereja Protestan Kanaky Minta Presiden Prancis Bekukan Perubahan Konstitusi dan Melanjutkan Dekolonisasi

Menurut rilis dari kantor Tsai, perjanjian itu akan meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara, dan “meningkatkan kemitraan bilaterial ke tingkat yang lebih tinggi”.

Prosesi pertemuan kedua pimpinan negara itu juga diposting di akun resmi Tsai Ing-wen, dimana ia menuliskan bahwa “kami bangga memiliki rekan seperti Marshal Islands.

President Heine yang mendukung partisipasi internasional Taiwan dan berbagi dedikasi penuh dengan semangat kami pada nilai-nilai demokrasi. ECA bilateral yang kami tandatangani hari ini memberikan kesaksian atas kerjasama kami yang beragam dan rasa solidaritas yang kuat.”

Baca Juga:  Mantan PM Fiji Frank Bainimarama Dipenjara

 

 

Baca juga: Tiga Orang Terbunuh Jelang Kunjungan Presiden ke Papua

Sebuah nota kesepahaman tentang kerjasama pariwisata juga ditandatangani.

Berdasarkan pernyataan dari kantor Dr.Heine, pada hari Senin, Kepulauan Marshall dan Taiwan juga menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan kota kembar antara Jaluit Atoll dan Kota New Taipei.

Sumber: radionz.co.nz

Editor: Elisa Sekenyap

Baca Juga:  Dewan Gereja Pasifik Minta Dukungan Doa dan Solidaritas Rakyat Kanak Hadapi Tangan Besi Prancis

Terkini

Populer Minggu Ini:

POHR Desak TNI Ungkap Proses Hukum Kasus Penganiayaan Moses Yewen

0
“Harus ada keterbukaan informasi, apakah kedua oknum anggota TNI itu sudah divonis oleh pengadilan militer atau belum? Bila sudah, berapa tahun hukumannya? Ataukah memang belum diputus karena kendala apa? Kiranya ini perlu penjelasan secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat. Sekaligus masyarakat juga bisa dapat memastikan bahwa hukum tegak secara fair atau tidak,” ujar Syufi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.