JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengagendakan konferensi pusat khusus (Konferpussus) pertama di Kota Jayapura yang direncanakan pada 11-14 November 2019.
Musa Haluk, ketua KAPP Provinsi Papua mengatakan, kegiatan tersebut menghadirkan Jhon Wempi Wetipo, wakil menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR).
“Kami sedang rencanakan untuk menyelenggarakan satu kegiatan besar yaitu Konferpussus istimewa KAPP yang diawali dengan seminar nasional,” jelasnya, Selasa (29/10/2019) pekan lalu.
Ia menganggap kegiatan tersebut sangat penting bagi segenap pengusaha asli Papua sebab merupakan ajang konsolidasi pembenahan internal organisasi, penyamaan persepsi, ajang konsolidasi dengan pengusaha Papua se-Tanah Papua tentang arah dan pola pengembangan ekonomi Papua yang pada akhirnya bisa mendesign Papua road map of economic development (Peta pengembangan ekonomi Papua).
“Wamen PUPR akan menyampaikan langsung penjelasan mengenai Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Kegiatan ini juga sebagai langkah awal untuk semua pengusaha asli Papua dan asosiasi pengusaha di Tanah Papua,” kata Haluk.
KAPP menurutnya menargetkan jumlah peserta yang akan hadir sebanyak 500-700 orang pada seminar nasional di hari pertama dan 300 peserta tetap yang adalah pengusaha maupun pemerhati bidang usaha baik jasa, konstruksi, perdagangan, ekonomi mikro maupun aspek usaha lainnya.
“Targetnya peserta tetap sekitar 300an orang, sedangkan peserta dalam pembukaan yang akan diawali dengan seminar, diharapkan 500-700 orang.”
Untuk menyelenggarakan kegiatan besar itu, pihaknya sedang mempersiapkan beberapa hal penting.
“Antara lain penentuan tempat kegiatan, juga kami pengurus KAPP sedang melakukan komunikasi dengan pemateri, undangan termasuk pemerintah provinsi Papua,” jelasnya.
Khusus pemateri di kegiatan ini, lanjut Haluk, KAPP akan mengundang beberapa pemateri dari kementerian, provinsi Papua dan Papua Barat serta beberapa SKPD terkait dengan KAPP.
Haluk mengaku telah bertemu dengan Jhon Wempi Wetipo di Jayapura. Saat itu pihaknya menyerahkan Term of Reference (ToR) yang sudah disiapkan dan ada respons kesediannya untuk hadir memberikan materi.
“Pak Wetipo telah merespons usulan dari KAPP dengan sangat baik dan akan dikomunikasikan lebih lanjut tentang kepastian kehadirannya,” imbuh Haluk.
Sementara, Jhon Wempi Wetipo, Wamen PUPR mengaku telah diinstruksikan Presiden Jokowi untuk mengawal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 dalam rangka keberpihakan terhadap pengusaha orang asli Papua.
“Bapak presiden sampaikan kepada saya untuk kawal ini dengan baik supaya anak-anak Papua khususnya pengusaha orang asli Papua bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” kata Wetipo.
Untuk itu, mantan Bupati Jayawijaya dua periode itu menyatakan siap melakukan pengawasan langsung ke 28 kabupaten dan satu kota di provinsi Papua, juga Papua Barat untuk melihat realisasinya di lapangan.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
