JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua tidak dibutuhkan masyarakat di Tanah Papua. Pemekaran provinsi itu bukan untuk kepentingan masyarakat, itu murni ada kepentingan politik,” tegas anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa, kepada suarapapua.com di Jayapura, Selasa (5/11/2019).
Kadepa mengatakan, ada kepentingan politik yang sedang dibawa dalam isu pemekaran DOB dan itu merugikan pemerintah dan rakyat Papua.
“Pemekaran DOB akan menghancurkan keutuhan orang Papua yang sudah terjalin selama ini. Justru ide pemekaran DOB itu atas saran dan ide intelijen. Ini berarti ada kepentingan politik,” ujarnya.
Kadepa juga menjelaskan, isu DOB lebih banyak didorong oleh bupati yang sudah berkuasa dua periode. Ia sarankan agar para bupati yang sedang berkuasa di kabupaten di Papua untuk bersaing secara profesional pada provinsi yang sudah ada.
“Coba bersaing di provinsi yang sudah ada. Jangan ada pemekaran lagi,” tegasnya.
Menurutnya, pemekaran DOB akan menambah masalah baru, bukan membawa solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi rakyat Papua. Kata dia, kalau dilihat dari jumlah penduduk, orang asli Papua tidak lebih dari tiga juta jiwa, sehingga jumlah populasi yang sedikit seperti saat ini tidak membutuhkan pemekaran daerah.
“Semua elite politik dan pengambil kebijakan di Tanah Papua harus bekerja dengan hati nurani untuk menyejahterakan masyarakat,” jelas Kadepa.
Baca Juga: Tokoh Agama: Pemekaran Provinsi Tidak Dibutuhkan Masyarakat
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Pastor paroki Kristus Raja (KR) Malompo, Nabire, Selpius Goo, Pr mengatakan, pemekaran DOB di Papua tidak dibutuhkan masyarakat Papua.
Pastor Goo beralasan, dengan pemekaran itu akan mempersempit nasib rakyat pribumi di segala bidang kehidupan, sehingga hal tersebut menjadi malapetaka bagi masyarakat Papua.
Ia mengatakan, wacana pemekaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah dan Papua Selatan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan pemekaran, tetapi pemberdayaan masyarakat dalam segala segi hidup,” katanya.
Sementara itu, Pendeta Wim Wanimbo mengatakan, pemekaran hanya mempersempit nasib orang asli Papua.
“Semua bidang kehidupan akan dikuasai non Papua, dan OAP akan tersingkir dari tanahnya,” ujar Wim.
Menurutnya, pejabat yang meminta pemekaran DOB harusnya berpikir terlebih dahulu.
“Pikir nasib rakyat kedepan itu seperti apa, jangan asal bertindak,” pungkasnya.
Pewarta: SP-CR08
Editor: Arnold Belau
