Penjajahan adalah Akar, Rasisme adalah Imbasnya (Bagian 1)

1
54

Oleh: Zaqarias Tabuni)*

Pertama-tama, saya akan menjelaskan batasan-batasan dalam melihat apa yang akan dibahas berikut ini. Terlebih akan menjelaskan bagaimana orang Indonesia melihat orang Papua selama ini. Penjelasan ini akan dibagi ke dalam dua macam cara memandang orang Indonesia terhadap orang Papua.

Pertama adalah kacamata mereka yang sangat menghargai martabat manusia. Mereka memandang orang Papua sebagai manusia yang sederajat. Secara umum, mereka yang mengerti (dalam bahasa aktivis ‘selesai’) dengan persoalan di Papua. Tindakan yang mereka pilih adalah terlibat langsung untuk membantu, memperjuangkan, dan membimbing masyarakat Papua, dan seterusnya. Beberapa diantaranya hadir secara sukarela terlibat di dalam berbagai bidang. Misalnya Dayu dengan Buku untuk Papua, Veronica Koman melalui pembelaan hukum, Andreas Harsono, Dandhy dengan keahlian mereka dan masih banyak lagi. Ada juga melalui gerakan solidaritas seperti FRI-WP, Pembebasan, dan gerakan solidaritas lainnya. Kemudian, juga melalui kelembagaan seperti LIPI, ICP, Franciscan International, Amnesty International, dan lain-lain. Masih banyak kelompok  rela  berbela rasa sebagai sesama manusia terhadap orang Papua yang tidak saya sebutkan di sini.

Kedua adalah mereka yang memandang orang Papua sebagai objek kepuasan pribadi atau kelompok. Begitu banyak juga orang yang tidak mau terlibat, pura-pura terlibat, bahkan tidak terlibat dan menggunakan persoalan Papua untuk keuntungan pribadi. Misalnya, jadikan lahan demi mendapat gelar, syarat mengikuti event tertentu, dan yang lainnya. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang Papua, tetapi juga dilakukan oleh mereka yang cuek terhadap penderitaan orang Papua. Yang lebih parah lagi menggunakan “kelemahan” orang Papua untuk mengelabui sekaligus dengan menempelkan label buruk demi mengembangkan wacana di Publik. Misalnya dengan membentuk ormas-ormas di Papua dan menghambat segala usaha orang Papua untuk maju di berbagai bidang. Ini adalah bentuk perendahan dan diskriminasi terhadap orang Papua dan menjadi ‘neurosis kolektif’ (dalam bahasa psikologi) atau kesadaran bersama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memandang orang Papua dalam kacamata perendahan. Apa yang pernah dilihat di Papua hanya dengan modal datang sehari, dua hari bawa sangu label-label buruk yang telah didapat di Papua dan membagi dengan masyarakat di luar Papua.

Itu selalu terjadi. Akhirnya, label tersebut menjadi kesadaran bersama dan kemudian hal itu menjadi pendasaran untuk memahami Papua dengan simbol “NKRI Harga Mati” yang merupakan tubuhnya. Sehingga, gambaran mereka memandang orang Papua secara biasa hingga yang paling ekstrim yang sampai pada tindakan yang semena-mena yang terjadi di Papua.

 Melihat Masalah Papua

Masalah Papua yang yang paling mendasar dan mendalam adalah tatapan perendahan terhadap harkat orang Papua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana orang Indonesia melihat orang Papua dengan kaca mata atau pandangan yang merendahkan derajat. Yang mana, Pdt. Dr. Benny Giyai dengan jujur mengatakan bahwa orang Papua dipandang sebagai manusia kelas dua. Tetapi bila hanya dilihat sebagai kelas dua, hanya pada tataran penghinaan dan pelabelan negatif. Tetapi maksud saya bukan itu, lebih dari itu. Orang Papua juga mengalami kematian setiap harinya secara sistematis di setiap hari. Entah itu melalui minuman keras (peredarannya dibiarkan bebas dan bahkan dijual dengan label khusus Papua), keracunan makanan (kadaluarsa), obat kadaluarsa di rumah sakit, akibat operasi militer (Nduga saat ini), akibat penembakan semena-mena dan  pembunuhan tokoh penting dalam perjuangan (dengan “penyakit jatuh”), tabrak lari (Jitmau dan masih banyak lagi yang tidak diketahui) dan penembakan brutal oleh aparat (kejadian Biak Berdarah, Abepura Berdarah, Deiyai Berdarah sebanyak 4 kali, Paniai Berdarah, dan lainnya) yang ditutup rapat dengan impunitas. Perlakukan itu tidak hanya dilihat sebagai kelas dua tetapi harkat/derajatnya yang dipandang lebih rendah dari makhluk hidup. Persis pandangan seperti ini adalah “tatapan kolonial” (colonial gaze) yang diulas Ligia[1].

Namun, tidak hanya di situ, keadaan ini sekaligus akan menyerempet genosida (bila diabaikan banyak pihak). Ada beberapa tahapan dalam terjadinya genosida, saat ini bila diselidiki, Papua sudah termasuk pada tahapan kelima, yakni terbentuknya organisasi yang bertentangan. Selain kelompok pro Papua, ada kelompok kontra Papua. Oposisi biner seperti itu menguatkan kelompok-kelompok bertentangan akan tumbuh subur. Pembentukan ormas yang kontra terhadap orang Papua yang berasal dari bukan orang Papua dan Papua sendiri yang diberi senjata untuk membunuh orang Papua sendiri. Keadaan itu dapat dilihat dari kasus penembakan di Deiyai, konflik horizontal di Jayapura, dan konflik di Wamena pasca kasus rasialisme di Surabaya.

Selain itu, ada peredaran senjata yang masif di Papua bahkan diperjualbelikan yang tertangkap hanya baru-baru ini di Timika[2]. Sebenarnya, selain di Timika, ruang gerak jurnalis dan aktivis tertutup, sehingga belum terungkap di media. Juga karena persoalan itu sengaja disembunyikan rapat supaya persoalan tidak diarahkan kepada Penegak hukum karena ada indikasi sumbernya berasal dari oknum TNI yang mengarah ke lembaga keamanan. Jual-beli senjata tidak hanya terjadi kepada OPM, tetapi dijual juga kepada masyarakat sipil yang mau membayar. Tidak berhenti di situ, ada kelompok juga bentukan oknum militer.

Catatan penting dan belum dibuktikan bahwa, dahulu KKSB atau KKB yang diarahkan ke TPN-PB, kini semakin nyata dalam kelompok di luar TPN-PB yang dibentuk oleh oknum demi kepentingan tertentu dengan menyediakan fasilitas senjata api. Persoalan berasal dari mana sumbernya, hanya lembaga berwenang yang dapat membuktikannya dan catatan ini hanya berupa asumsi yang bisa saja memberikan informasi awal untuk lembaga tertentu bisa menindaklanjutinya dalam hal pembuktian fakta-faktanya.

Mengapa tatapan perendahan itu dapat dianggap sebagai perendahan martabat  dan dikatakan lebih dari makhluk hidup?

Dewasa ini, hak hidup tidak hanya dilekatkan kepada manusia saja. Melainkan juga kepada hewan dan tumbuhan. Kita menikmati hewan dan tumbuhan itu hal lain. Tindakan Menghabiskan, membunuh, melenyapkan, memusnahkan secara brutal (bersamaan dengan impunitas) menjadi perhatian penting disini. Perilaku/tindakan  itulah yang sedang diwacanakan dewasa ini, yakni dalam wacana perlindungan hewan (langka) dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tentu saja derajat sebagai manusia tinggi, tetapi diperlakukan sama atas hak hidup sesuai dengan derajatnya. Oleh karena itu, tindakan pembunuhan brutal yang dilakukan oleh aparat dengan dorongan awal tatapan perendahan martabat. Kemudian menjadi penghilangan hak atas hidup yang ada pada setiap individu.

Tindakan perendahan terhadap orang Papua yang berimbas pada  tindakan penembakan. Penembakan yang dilakukan oleh pelaku lapangan atas perintah atasan. Penembakan tersebut diperintahkan oleh aktor atau otak dari tindakan penembakan tersebut. Sederhananya,  oknum penembak (pelaku) di lapangan tidak bekerja sendiri. Ia melakukan tindakan menembak atas perintah atasan (bahkan ada aktor). Sehingga, tindakan tersebut kesalahannya (pertanggungjawaban) haruslah jatuh pada petugas keamanan secara keseluruhan yang bertugas pada saat itu. Terlebih kepada mereka yang melakukan perintah dan melakukan penembakan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pembunuhan atau penghilangan hak atas hidup dilakukan secara sadar dan direncanakan. Tentu wacana mereka tidak terlepas dengan alasan, atas nama pengamanan. Tidak sedikit orang Papua mati di tangan aparat. Lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International, menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010[3]. Ini adalah yang tercatat. Yang tidak terpantau dan tidak tercatat lebih banyak. Oleh karena itu, ruang investigasi di rapat mati demi menutupi kesalahan itu.

Tidak hanya melalui penembakan militer. Pembunuhan tokoh-tokoh juga dilakukan terus menerus. Pembunuhan diarahkan kepada tokoh-tokoh Papua yang berpengaruh seperti Agus Alua, Pastor Nato Gobai, Hans Wospakrik, Pater Neles Tebay, Pater Yulianus Bidau Mote, dan tokoh-tokoh lainnya memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesejahteraan orang Papua. Terhadap mereka terindikasi pembunuhan “tak terlihat” dan berjangka panjang dan pendek. Riwayat sakit yang diderita sesuai laporan medis “aneh-aneh” dan “tidak masuk akal” secara medis. Hal ini berlaku juga kepada orang-orang bukan orang Papua yang berjuang untuk orang Papua seperti Muridan[4] dan Uskup Timika Mgr. John Philip Saklil yang meninggal secara tiba-tiba seusai sarapan. Cara ini menjadi khas yang diarahkan kepada tokoh-tokoh alih-alih mematahkan semangat melawan, protes, dan investigasi langsung kepada dari masyarakat. Investigasi tidak pernah dilakukan oleh orang Papua akibat keterbatasan orang yang memiliki motivasi atas dasar kemanusiaan, fasilitas, dan tidak adanya ruang untuk melakukannya. Ini menjadi ruang terbaik juga bagi mereka untuk melakukan tindakan perendahan secara terus menerus alih-alih tidak dilawan dan mengiyakan laporan medis. Hampir setiap hari terjadi kematian dengan cara ini. Selain itu, melalui tabrak lari seperti yang dialami oleh Rojit Jitmau[5] dan masih banyak orang Papua yang mengalami hal demikian.

Beberapa kasus di Jawa melalui cerita teman, beberapa mahasiswa yang mengalami tabrak lari mengalami kematian yang tidak wajar. Ada indikasi senggolan dan dilakukan pembunuhan yang dibuat seakan-akan mati tertabrak juga setelah tertabrak mereka lakukan pemukulan hingga meninggal. Mahasiswa lain (rekan) selalu diinformasikan setelah mayat tiba di rumah sakit. Masih banyak cara kematian yang dialami oleh orang Papua. Tetapi sayang, ini tidak menjadi perhatian penting bagi lembaga-lembaga penegakan HAM untuk dilakukan investigasi. Mereka semua jatuh dalam neurologis (ketakutan) kolektif akibat tekanan besar yang dilakukan terus menerus oleh Negara untuk menjadi orang takut bicara Papua. Sehingga, semua pembicaraan ini hanya berakhir berupa asumsi karena tidak ada pembuktian melalui investigasi. Bahkan ruang itu ditutup rapat oleh negara.

Ketakutan kolektif sebagai ‘penumpul pandangan kemanusiaan (empati)’  terhadap  orang Papua

Jelas bahwa berbagai kejadian terhadap orang Papua tidak menjadi perhatian publik. Dibungkam habis-habisan supaya persoalan yang sebenarnya tidak diketahui oleh umum. Akhir-akhir ini, semua orang menjadi kaget setelah kemunculan Veronica Koman yang memperjuangkan dengan gagah berani setelah melampaui ketakutan kolektif melampaui batas-batas negara yang menekan kebanyakan orang dalam simbol NKRI Harga Mati yang saya sebut sebagai tubuhnya, untuk melempar yang berlawanan. Dengan ditangkapnya Surya Anta, pemeriksaan terhadap Dandhy, dan Kriminalisasi terhadap Veronika seharusnya  sedikit bisa membuka mata untuk kita lebih mendalam memandang orang Papua. LIPI pun dengan 4 akar masalah yang dirumuskannya berusaha menyuarakan itu dalam kapasitasnya sebagai peneliti (akan dibahas bagian kedua).

Negara menjadi gelisah karena beberapa tindakan yang ia lakukan. Beberapa orang yang memperjuangkan suara rakyat Papua pun diteror, dikriminalisasi, dan ditangkap oleh aparat militer. Jelas tindakan ini juga merupakan memelihara ketakutan kolektif dalam bahasanya Natalius Pigai adalah ‘Papua fobia’.

Sekali lagi mereka menguatkan ketakutan kolektif tersebut. Ketakutan kolektif menjadi senjata ampuh psikis untuk menekan  atau saya sebut saja “penumpul rasa kemanusiaan” terhadap orang Papua. Hal tersebut dapat diukur dengan, misalnya pada saat mendengar beberapa aktivis yang menyuarakan penderitaan orang Papua ditangkap ada perasaan penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut. Perasaan penasaran itulah awal keterbukaan seseorang yang kemudian mulai lebih terbuka melihat persoalan sebenarnya. Sikap simpati inilah yang menandakan rasa kemanusiaan seseorang mulai nampak dan sedang ditanggapi yang akan menuntun kita untuk merasa empati. Jika tidak maka, pudar semua perasaan kemanusiaan itu. Apalagi jika ditutup rapat dengan langsung menganggap mereka adalah pengkhianat, itu tanda-tanda perendahan itu telah penuh dan mendalam di dalam diri seseorang tersebut.

Tatapan perendahan itu sudah dan sedang mendarah daging. Perasaan empati sudah menjadi hal yang tidak penting. Yang mana tatapan seperti itu persis yang disebut oleh Frantz Fanon adalah tatapan penjajah. Melihat orang Papua hanya sebagai objek kepentingan ekonomi yang harus ditaklukkan untuk menguasai kekayaan alam yang menjanjikan Indonesia menggantikan hutan dengan Sawit dan Padi setelah menyingkirkan hutan, sagu, dan ubi.

)* Penulis adalah mahasiswa eksodus dan Aktivis Papua, kuliah di Makassar

Referensi
_____________________

[1] Rasisme adalah masalah Indonesia bukan Orang Papua, https://tirto.id/rasisme-adalah-masalah-indonesia-bukan-orang-papua-egA9

[2] Oknum TNI yang menjual amunisi ke OPM bertugas di Kodim Mimika, https://regional.kompas.com/read/2019/08/06/19093951/oknum-tni-yang-jual-amunisi-ke-opm-bertugas-di-kodim-mimika?page=all

[3] Hampir ‘100 warga Papua meninggal dunia di tangan aparat’, penyelesaian ‘berjalan di tempat’, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44674702

[4] Peneliti Muridan S Widjojo Meninggal, https://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/1917509/Peneliti.Muridan.S.Widjojo.Meninggal

[5] Robert Jitmau, Pejuang Pedagang Asli Papua yang Tewas Ditabrak https://regional.kompas.com/read/2016/05/21/15525671/robert.jitmau.pejuang.pedagang.asli.papua.yang.tewas.ditabrak?page=all

Print Friendly, PDF & Email