Apeniel Sani: Berikan Rasa Aman untuk Masyarakat, Jangan Bicara Pemekaran

0
1464

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pada 1 November lalu, tujuh bupati yang terdiri dari bupati Timika, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Papua sepakat untuk mendukung pembentukan DOB Pegunungan Tengah.

Menanggapi hal ini, Apeniel E Sani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta para bupati tujuh kabupaten di Pegunungan Tengah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tidak bicara soal pemekaran provinsi baru.

“Mereka [bupati dari tujuh kabupaten di Pegunungan Tengah] harus memberikan rasa aman untuk masyarakat. Jangan cepat untuk memperjuangkan pemekaran DOB,” tegas Sani menyikapi rencana pemekaran DOB provinsi Papua Tengah yang sedang diperjuangkan tujuh bupati kepada suarapapua.com pada Kamis (7/11/2019) di Jayapura.

Apeniel mengatakan, memberikan rasa aman kepada masyarakat di tujuh kabupaten lebih penting. Saat ini masyarakat tidak merasa aman tetapi kalau dipaksakan untuk mekarkan DOB, kata dia, itu justru menciptakan penjara yang akan membuat masyarakat terus termarjinalkan.

Baca Juga:  Dewan Pers Membentuk Tim Seleksi Komite Perpres Publisher Rights

Baca Juga: Laurenzus Kadepa: Rakyat Papua Tidak Butuh Pemekaran Provinsi

ads

Ia menegaskan, para bupati yang perjuangkan pemekaran tersebut membawa kepentingan pribadi dan bukan kepentingan rakyat.

“Kalau mereka bilang ini untuk kepentingan publik, saya pikir ini sangat subjektif,” tegasnya.

Menurutnya, para bupati yang sedang bersemangat mendorong DOB Pegunungan Tengah adalah murni membawa kepentingan pribadi dan punya ambisi dalam jabatan di DOB tersebut.

“Mereka ini tidak lihat kepentingan dan nasib masyarakat dan tidak lihat situasi dan kondisi masyarakat di Meepago. Mereka juga harus bertanggungjawab terhadap kabupaten yang mereka pimpin untuk sejahterakan masyarakat,” katanya.

Baca Juga:  PMKRI Kecam Tindakan Biadap Oknum Anggota TNI Siksa Warga Sipil di Papua

Baca Juga: Suku Yerisiam: Kami Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Ia mencontohkan, hampir semua kabupaten di pegunungan tengah, pembangunan tidak nampak dan tidak signifikan di kabupaten masing-masing. Katanya, harusnya mereka fokus untuk membangun, memberikan rasa aman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan secara fisik bukan tujuan paling utama. Yang utama adalah perkembangan manusia dan memberikan rasa aman, damai dan damai kepada masyarakat. Bukan membentuk provinsi baru,” tegasnya.

Sementara itu, kesepakatan tujuh bupati untuk mendukung pembentukan DOB Pegunungan Tengah dilakukan di Timika pada 1 November lalu dengan membentuk tim yang diketuai Bupati Nabire, Isaias Douw dan Wakil Ketua, Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Dikutip dari Timik Express, Eltinus Omaleng,  mengatakan, pertemuan yang dilakukan sebagai upaya untuk membicarakan nasib anak-anak Meepago guna membahas pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Baca Juga:  Hilang 17 Hari, Anggota Panwaslu Mimika Timur Jauh Ditemukan di Potowaiburu

“Para bupati berkumpul di sini bukan untuk intervensi, tapi berdiskusi yang akan kita bawa ke Pemerintah Pusat, untuk penentuan nasib Papua Tengah. Walaupun pertama kali, tetapi pertemuan ini sudah diatur oleh Tuhan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Kami harus bergerak cepat, untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah,” katanya ketika itu.

Baca Juga: Mahasiswa Uncen Tolak Pemekaran Provinsi di Papua

Isaias Douw, bupati Nabire mengatakan, pembentukan DOB Papua Tengah bukan baru, tetapi sudah diwacanakan sejak lama.

“Papua Tengah bukan barang baru, ini [wacana pembentukan DOB] sudah ada, sekarang kami hanya minta untuk diaktifkan kembali karena kami bagian dari NKRI,” kata Isaias.

 Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaPemekaran Wilayah: Strategi Devide Et Impera
Artikel berikutnya27 Terdakwa Mulai Disidangkan di PN Jayapura