Oleh: Benidiktus Fatubun)*
Tulisan ini ingin menjelaskan soal dua hal; pertama terkait adanya rencana pemekaran provinsi Papua Selatan pasca pertemuan 61 tokoh di istana negara dan kedua soal strategi politik (yang sudah dan akan dilakukan lagi) devide et impera yang diterapakan oleh Indonesia di Papua.
Saya akan membahas terlebih dulu beberapa orang yang tergabung dalam 61 tokoh tersebut, sebelum saya lanjut membahas terkait pemekaran wilayah sebagai bagian dari strategi devide et impera beserta tujuan-tujuannya.
Saya melihat kedua hal ini harus dijelaskan sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pemekaran wilayah merupakan sebuah strategi politik yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghancurkan persatuan masyarakat Papua. “Kesejahteraan” adalah dalil yang selalu digaungkan oleh pemerintah Indonesia guna merealisasikan berbagai “kebijakan”nya.
Untuk membuktikan pendapat saya, kita perlu melihat sebab-musabah munculnya rencana pemekaran Papua menjadi Papua Selatan. Untuk itu, perlu kita lihat siapa 61 tokoh tersebut. Tujuan saya mengulas secara singkat latar belakang 61 tokoh tersebut adalah guna memudahkan kita melihat untuk kepentingan siapa pemekaran tersebut dilakukan. Selanjutnya, adanya strategi devide et impera sebagai upaya memecah belah masyarakat Papua perlu juga dikaji dari sisi sejarah sebagaimana istilah tersebut sering digunakan demi kepentingan ekonomi politik.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah di Papua, Antara Solusi dan Masalah
Enam Puluh Satu Tokoh
Enam puluh satu tokoh yang dimaksud adalah mereka yang bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pasca terjadi demonstrasi besar-besaran di Papua dan Papua Barat guna memprotes tindakan rasisme dan persekusi yang dilakukan oleh oknum TNI (AD) dan ormas reaksioner di Surabaya dan Malang. Enam puluh satu tokoh yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat selanjutnya mengajukan 9 permintaan ke Jokowi. Salah satunya ialah pemekaran 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat. Abisai Rollo selaku Ketua DPRD Kota Jayapura yang ikut dalam rombongan tersebut mengatakan bahwa 9 poin tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini ada di Papua (Kompas, 10 September 19).
Informasi di atas dapat memunculkan pertanyaan lanjut seperti; Apakah benar mereka adalah representatif dari masyarakat Papua dan Papua barat? Apakah 9 poin yang diminta dapat menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat? Apakah 9 poin tersebut bebas nilai? Mari kita cermati lebih dalam.
Pertama yang perlu dilihat adalah latar belakang politik dari enam puluh satu tokoh yang mengklaim sebagai perwakilan dari masyarakat Papua dan Papua Barat. Di sini saya akan coba menjelaskan latar belakang politik beberapa tokoh yang terlibat dalam rombongan tersebut. Abisai Rollo (Ketua DPRD Kota Jayapura) adalah politikus dari partai Golkar yang pada pilpres 2019 menjadi ketua tim kampanye daerah Jokowi-Ma’ruf di Jayapura. Abisai buka satu-satunya tamu yang mendukung Jokowi, ada pula Ramses Ohee selaku Ketua Umum Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia. Dia (Ramses) adalah salah satu orang yang turut serta dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Ramses ditemani Yonas Alfons Nussy, Sekjen BMP Provinsi Papua. Selain itu, hadir juga Habel Melkias Suwae, bekas Ketua DPRD Jayapura yang berpindah-pindah partai dari Golkar, Gerindra, dan kini Perindo. Ada lagi Habelino Sawaki, yang pernah bergabung dalam Aliansi Masyarakat Merah Putih Indonesia (AMMPI). AMMPI bersama Sawaki membakar bendera Bintang Kejora di depan Kedubes Inggris. Hal tersebut mereka lakukan guna memprotes pernyataan Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn yang menyatakan Papua adalah daerah yang dianaktirikan oleh Pemerintah Indonesia.
Kehadiran enam puluh satu tokoh tersebut di istana tidak diketahui oleh Gubernur Papua dan Papua Barat. Mereka (kedua gubernur) juga tidak diberitahu soal pertemuan dengan Jokowi (Tirto 18 September 19). Informasi dia atas dapat menjelaskan bahwa, tak mungkin anak buah mengkritik bosnya. Jelas pertemuan tersebut sarat nilai dan tidak mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat.
Kedua, hadirnya enam puluh satu tokoh tersebut pasca demonstrasi besar-besaran di Papua dan Papua Barat guna merespon tindakan rasisme dan persekusi yang terjadi di Surabaya dan Malang patut dicurigai. Aksi massa yang awalnya menuntut agar pelaku rasisme ditangkap akhirnya berlanjut pada tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat agar segera diadakan referendum sebagai jalan demokratis guna menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di bumi Cenderawasih. Jika melihat konteks kejadian saat itu, sangat jelas pertemuan tersebut sarat kepentingan elit-elit politik di Papua dan Papua Barat. Saya melihat kehadiran enam puluh satu tokoh tersebut sebagai upaya memanfaatkan situasi Papua guna mendapat keuntungan pribadi. Pembagian jabatan dalam pemerintahan adalah salah satu keuntungan yang hendak dimanfaatkan dari situasi politik di Papua. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa enam puluh satu tokoh tersebut mengajukan harus ada pemekaran di lima wilayah adat di Papua. Logikanya sederhana, elit-elit Papua dan Papua Barat yang tidak mendapat posisi yang tinggi di pemerintahan daerah, harus melakukan berbagai strategi guna mendapatkan posisi yang diinginkan.
Baca Juga: Pembangunan dan Pemekaran di Papua Untuk Siapa?
Kedua poin di atas ingin menjelaskan bahwa, tak mungkin anak buah mengkritik bosnya. Selanjutnya kita diajak untuk melihat bahwa pertemuan tersebut sarat akan kepentingan pribadi.
Pemekaran: Strategi Devide Et Impera
Kalau ko mau kuasai daerah itu, ko harus buat dong baku tengkar dulu. Ko buat dong baku bunuh dulu. Bagaimana caranya? Ko kasih kekuasaan dan uang ke dorang supaya ko pu tujuan itu tercapai. Kalau dong sendiri sudah baku musuh, ko bisa dengan mudah ambil dong pu tanah, hutan bahkan ko bisa bunuh dorang. Cara-cara seperti itu disebut strategi pecah-belah atau Devite Et Impera yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Strategi yang sama pernah dilakukan Belanda untuk menguasai nusantara.
Cornelis Speelman adalah orang Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC sejak tahun 1680 hingga wafatnya pada 11 Januari 1684. Speelman tercatat dalam sejarah sebagai orang yang piawai menerapkan taktik devide et impera alias strategi pecah-belah untuk menguasai Nusantara. Speelman pernah mengadu-domba keluarga Mataram di Jawa dengan mempengaruhi Amangkurat II. Ia mendukung Arung Palakka saat berpolemik dengan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa, dan akhirnya menang lewat Perjanjian Bongaya. Kesultanan Banten pun sempat menjadi korban kelicikannya (tirto 11 Januari 19). Bertolak dari keterangan di atas, kita dapat melihat bahwa jika ingin menguasai wilayah tertentu, sebuah strategi harus dilakukan guna memicu sikap permusuhan diantara kelompok tersebut. Ketika kelompok-kelompok tersebut sudah saling bermusuhan, maka wilayah itu dapat dikuasai dengan mudah.
Pemekaran wilayah Papua dapat dijadikan contoh yang sangat baik untuk melihat bagaimana strategi pecah-belah diterapkan oleh sebuah bangsa kepada bangsa lain. Masifnya pemekaran di Papua dimulai sejak keluarnya Inpres No. 1 Tahun 2003 yang pada akhirnya membelah Papua menjadi dua provinsi besar; Papua dan Papua Barat. Pasca pemekaran daerah tersebut, banyak elit politik Papua yang tidak mendapat tempat strategis di pemerintahan mulai mencari cara untuk melakukan konsolidasi politik guna mengusulkan wilayah pemekaran baru. Alhasil terjadi banyak pemekaran yang tujuan hanya untuk memuaskan hasrat (ekonomi) elit-elit politik yang ada di Papua.
Baca Juga: Kampanye Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Bukan Program Kerja Gubernur Papua
Pernyataan yang saya tuliskan di atas dikonfirmasi oleh I Ngurah Suryawan melalui bukunya yang berjudul Papua Versus Papua. Suryawan menulis:
…Para elit lokal di Tanah Papua memobilisasi dukungan untuk mewujudkan pemekaran kampung, distrik atau kabupatennya, kadang-kadang hal itu tidak terlepas dari ambisi pribadi…
Pemekaran daerah dengan dalil “kesejahteraan rakyat” hanyalah omong kosong belaka. Pemekaran tidak hanya lahir demi ambisi kelompok elit-elit politik lokal di Papua, melainkan pemekaran juga menciptakan fragmen-fragmen dalam masyarakat. Masyarakat yang telah terkotak-kotak juga akan saling bermusuhan hanya karena memperebutkan siapa yang lebih layak menempati posisi tertinggi di pemerintahan yang baru dimekarkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jika kita lihat, Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki heterogenitas etnik yang cukup tinggi. Di setiap kabupaten terdapat lebih dari satu etnik. Hal ini berakibat pada pemilihan siapa yang lebih layak menjadi pemimpin di wilayah yang baru dimekarkan tersebut sering kali memunculkan konflik horizontal dikalangan beberapa etnik yang mendiami wilayah itu. Permasalahan terkait konflik horizontal antar etnik di Papua akibat adanya pemekaran juga dikuatkan oleh tulisan I Ngurah Suryawan di bukunya yang berjudul Papua Versus Papua:
Melalui pemekaran daerah, politik administrasi pemerintah menawarkan ‘panggung’ bagi orang papua untuk mengurus dirinya sendiri… Pada akhirnya, konflik horizontal yang terjadi mempertemukan berbagai macam orang-orang papua sendiri untuk ‘menguasai’ daerah pemekaran. Pemekaran daerah ‘menyediakan’ peluang konflik yang berujung kepada perpecahan di tingkat sosial paling mikro…ujung dari desain ini adalah keterpecahan di tingkat akar rumput bahkan berpotensi memicu konflik dan tindak kekerasan.
Saat terjadi perpecahan, saat itu pula tanah dan hutan masyarakat adat diambil. Upaya perlawanan yang dilakukan masyarakat guna mempertahankan tanah dan hutannya dari gempuran investor akhirnya menemui kekalahan. Sebuah kekalahan yang disebabkan dari hilangnya persatuan antar sesama manusia Papua untuk mempertahankan tanah yang adalah ibu. Pemekaran menciptakan konflik horizontal karena adanya ambisi elit-elit politik dari (individu atau kelompok) etnik tertentu menguasai wilayah pemekaran baru. Ketika (individu atau kelompok) etnik tertentu sudah menguasai daerah pemekaran baru, maka demi uang, berbagai konsesus diberikan kepada investor-investor yang ingin menghancurkan hutan Papua. Pada akhirnya, kita akan melihat bagaimana politik pecah-belah (devide et impera) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan nama “pemekaran” mendulang kesuksesan besar untuk menghancurkan bumi dan manusia Papua.
)* Penulis adalah Petani di Tanah Merah
