MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Wakil Gubernur Papua Barat, Muhamad Lakatoni mengungkapkan, sejak 2017 semua dana yang dikelola pemerintah diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KNP).
“Dana Otsus dan semua dana yang di kelola pemerintah provinsi Papua Barat sejak 2017, tiap tahun selalu diaudit KPK. Dan kalau kedapatan korupsi langsung tangkap,” ungkapnya saat menyampaikan materi dalam seminar pertumbuhan ekonomi Papua Barat terhadap nasional yang diselenggarakan kementerian pertahanan negara di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis, (7/11/2019).
“Saya sebenarnya selalu tantang para jaksa dan KPK, kalian harus Audit kalau ada yang korupsi itu harus ditangkap,” katanya.
Menurutnya, tidak perlu dengan banyak komentar di media tentang data indeks koruptor selalu meningkat di Papua Barat namun tidak ada pelaksanaan eksekusi.
“Tidak perlu banyak bicara angka-angka yang muncul tapi tidak ada yang ditangkap-tangkap. Kalau ada, tangkap saja supaya kita semua biasa lihat dan menjalankan tugas dengan benar,” tegasnya.
Kata Lakatoni, begitu juga dengan dana Otsus yang selalu mendapatkan sorotan masyarakat sama dana-dana yang lain.
“Semua diperiksa. Tidak ada yang lulus dari pemeriksaan. Semua yang menggunakan anggaran harus diperiksa kalau selama ini tidak ada yang di tangkap berarti tidak ada yang korupsi,” ucapnya.
Dikatakan, kedepannya seluruh laporan penggunaan anggaran dikelola pemprov Papua Barat akan diumumkan secara terbuka bisa diakses masyarakat.
Pewarta : SP-CR14
Editor: Arnold Belau
