JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menanggapi isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang sedang hangat dibicarakan, Samuel Tabuni Direktur Papua Language Institute (PLI) mengatakan, harus melihat keuntungan dan kerugian untuk orang Papua.
Hal itu disampaikan Tabuni di Cafe sundshine Waena, Kamis (7/11/2019).
“Menurut saya pemekaran itu boleh-boleh saja. Tapi kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Misalnya dua Provinsi yang ada ini ada keuntungan untuk kita pemilik negeri ini atau tidak,” katanya
Selain itu, harus juga harus melihat dari sisi perkembangan global di era ini. Untuk memproteksi orang Papua, saat ini sudah cukup dengan dua provinsi dan 40-an sekian kabupaten kota yang ada.
“Perubahan era globalisasi ini, ikut berperan dalam pembangunan di Papua, jadi apa yang diperjuangkan tentang pemekaran adalah sebenarnya produk global. Karena secara struktur semua diatur dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan,” ujar Tabuni.
Baca Juga: Alfred Anouw: Saya Tolak Pemekaran DOB di Papua
Menurut Tabuni, dengan adanya pemekaran orang Papua tidak mungkin atur seenaknya saja karena tentu akan diatur mekanisme itu sendiri, meskipun Otsus ada.
“Karena itu harus dilihat secara baik apakah ada keuntungan untuk Orang Asli Papua (OAP) atau tidak untuk di era ini,” katanya.
Selain itu, sebuah evolusi, peradaban, perubahan yang terjadi di bumi sekarang jangan pikir itu sedang terjadi di bumi lain.
“Sekarang semua orang di muka bumi sedang mencari tempat yang layak tanah yang bebas, yang luas untuk hidup. Sehingga kalau kita bikin pemekaran ini untuknya apa, semua sisi ini harus kita kaji lebih jauh lebih baik,” ujarnya.
Kata Tabuni, pemekaran penting untuk orang Papua, sehingga dia berharap, sebelum dimekarkan sebaiknya harus mencari solusi dan duduk bersama membahas lebih jauh.
“Saya pikir semua baik, namun kita harus bahas misalnya Otsus ini kita bicarakan, kita minta ke jakarta berikan Otsus dengan kewenangan yang seluas-luasnya, jika itu disetujui maka kita minta pemekaran itu baru pas menurut hemat saya,” tukasnya.
Baca Juga: Soal Pembentukan DOB, MRP: Intelijen Sedang Menghancurkan Papua
Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, mahasiswa Uncen menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, karena mahasiswa sebagai agen perubahan di atas tanah Papua menilai pembentukan daerah tidak ada manfaatkan bagi orang Papua.
“Pemimpin kepala daerah jangan seenaknya meminta Pemekaran diatas penderitaan orang Papua kepada Jakarta. Kita harus sadar bahwa ini setingan yang dipermainkan Jakarta, jangan sampai kita terjebak dalam setingan ini,” kata Demianus Sabu ketua BEM Fisip Uncen.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
