MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Isak Sedik, ketua asrama mahasiswa kabupaten Tambrauw di Manokwari, Papua Barat, mengaku minim perhatian pemerintah daerah sejak kabupaten Tambrauw dimekarkan 11 tahun lalu.
“Jujur, sampai saat ini tidak ada perhatian bagi mahasiswa asal Tambrauw. Kalau kita mau dapat bantuan, kita harus buat proposal dan antar sendiri ke Tambrauw masukan di kantor bupati, ya kebanyakan kita masukan kadang dijawab dan kadang tidak,” katanya kepada suarapapua.com di asrama mahasiswa Tambrauw, Amban, Manokwari, Sabtu (9/11/2019).
Meski pemerintah sempat menjawab proposal bantuan biaya pendidikan yang diajukan melalui ikatan mahasiswa Tambrauw, tetapi ia mengaku di sisi lain Pemda kerap abaikan.
“Waktu itu kita yang di Papua dapat tiga jutaan, sedangkan di luar Papua mereka tujuh juta. Kemarin ada yang datang dari Jayapura (orang Pemda), kita ajukan proposal, tetapi belum ada jawaban,” kata Sedik.
Sementara, Hengki Syufi, mahasiswa senior, mengatakan, rata-rata mahasiswa asal Tambrauw yang menempuh pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia bernasip sama.
Ia menyebut nominal uang yang pernah diterima mahasiswa sangat kecil bila dibandingkan dengan biaya transportasi ke Tambrauw.
“Sangat kecil, misalnya teman-teman yang kuliah di Jawa demi mendapat bantuan tujuh juta mereka mau antarkan proposalnya ke Tambrauw menggunakan pesawat pulang pergi, kemudian proposal itu tinggal bertahun-tahun tidak dijawab. Uang yang dipakai ke Tambrauw jauh lebih mahal dari pada bantuan yang dicairkan Pemda. Ini yang terjadi sampai sekarang,” tuturnya.
Syufi berharap Dinas Pendidikan melakukan pendataan yang baik terhadap mahasiswa. Ia mencontohkan kabupaten lain yang pemerintah daerahnya buat pendataan mahasiswanya dengan benar.
“Seperti kabupaten Manokwari dan Bintuni, kita ikuti mereka punya penertiban untuk pembiayaan pendidikannya bagus, didata dengan baik dan dibayar juga dengan baik. Kita Tambrauw tidak seperti itu, jadi kita sangat kecewa,” kata Hengki.
Isak menjelaskan, tanah dan bangunan asrama telah menjadi aset pemerintah daerah kabupaten Tambrauw, namun tanpa sertifikat. Akibatnya, tak ketahui batas tanah.
“Sebelumnya Pemda sudah bangun asrama ini, tanah ini dibayar lunas tahun 2016, sementara sertifikat foto copy kami tidak miliki dan juga bangunan yang kami tempati ini fasilitasnya sangat kurang. Terus perlu diperbaiki karena banyak yang sudah rusak,” tandasnya.
Masih menurut dia, jumlah penghuni melebihi kemampuan daya tampung asrama, sehingga sekitar 200 lebih mahasiswa Tambrauw tinggal di indekos.
“Kami ada 50 orang putra-putri, rata-rata orang tua kami petani dan nelayan. Sama juga teman-teman yang di kos-kosan,” jelasnya.
Ishak berharap, Pemda Tambrauw agar memperhatikan nasip mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota studi dan memperbaiki asrama agar dapat menampung seluruh mahasiswa asal Tambrauw.
Pewarta: SP-CR14
Editor: Markus You
