Kinerja Petugas di Dukcapil Jayapura Dikeluhkan

0
1973

SENTANI, SUARAPAPUA.com — Selain prosesnya yang berbelit-belit, disiplin pegawai dalam melayani warga mengurus berbagai surat di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten Jayapura, Papua, masih dikeluhkan.

Kolis Kobak, warga Sentani yang dijumpai suarapapua.com, mengaku sangat kecewa terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor tersebut.

“Saya masukan berkas untuk pindah penduduk dari Kabupaten Jayapura ke Yahukimo sudah dari bulan Agustus lalu, tetapi sampai sekarang belum jadi juga. Mereka ini kerjanya seperti begini, harus diberi sanksi,” tuturnya, Senin (11/11/2019).

Persoalan lain, sesuai pengamatan Kolis, masih kuat unsur kekeluargaan saat melayani warga masyarakat. Jika ada orang terdekat dari petugas, berkasnya diselesaikan lebih cepat ketimbang yang lain hingga berkasnya ditaruh tercecer.

Baca Juga:  Akomodir Aspirasi OAP Melalui John NR Gobai, Jokowi Revisi PP 96/2021

“Pelayanan harusnya sesuai nomor antrian yang dibagi. Ada urutannya. Berkas kami diterima, tidak boleh ditaruh begitu saja. Berkas dari keluarga yang masuk dari belakang malah diproses duluan. Itu bikin jengkel,” ujarnya dengan nada marah.

ads

Petugas menurutnya melayani semua orang dengan adil. “Kita semua punya keperluan, semua butuh cepat selesai. Sebaiknya jangan pakai cara-cara begini,” ujar Kobak.

Sementara, Frans Ebalkoy, juga datang dengan tujuan untuk membuat akte kelahiran cucunya, tak mengerti dengan pelayanan di kantor Dukcapil Jayapura.

Baca Juga:  Media Sangat Penting, Beginilah Tembakan Pertama Asosiasi Wartawan Papua

“Dari tanggal 20 Oktober, sampai hari ini belum selesai. Kami datang tiap hari,” kata Frans.

Dengan begini ia menilai kinerja pegawai di kantor ini kurang baik.

Frans menyarankan para petugas kerja adil dan serius menjalankan tugasnya.

“Ya, dorang harus kerja sungguh-sungguh karena ditugaskan untuk melayani masyarakat. Stop diskriminasi. Harus kerja dengan jujur dan takut akan Tuhan,” tuturnya.

Selain diskriminasi, praktek suap diduga terjadi dalam pelayanan di sana. Jika itu benar, pimpinan instansi mesti jeli menyikapinya karena hal ini melanggar aturan.

Baca Juga:  MRP Sesalkan Pernyataan Ismail Asso dan Mendukung Proses Hukum

Dugaan ini didasarkan fakta yang menurut dia aneh pada siang itu ketika banyak orang hendak mengurus KTP, tetapi petugas beralasan blankonya habis.

“Petugas bilang harus tunggu satu atau dua minggu lagi. Tetapi ada seorang bapak yang masuk mencetak KTP dan diberikan blangko, satu blanko dikenakan biaya sebesar 100 ribu. Aneh, di baliho sudah tertulis kata ‘gratis’, tetapi mau ambil blanko KTP mesti bayar,” tandasnya.

Pewarta: SP-CR02
Editor: Markus You

Artikel sebelumnyaUsai Banjir Bandang, Penjual Ikan Danau Sentani Merugi
Artikel berikutnyaReferendum Bougainville, Pelajaran Bagi Papua Barat