Forum Kebebasan Media Melanesia Dideklarasikan di Australia

0
120
Melanesian Media Freedom Forum yang diselenggarakan di kampus Universitas Griffith, South Bank Campus, Brisbane, Queensland, Australia 11 - 12 November 2019. (IST - SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bertempat di Kampus Universitas Griffith, South Bank, Brisbane, Queendsland, Australia telah dideklarasikan Forum Kebebasan Media Melanesia atau Melanesia Media Freedom Forum. 

Dalam siaran pers yang diterima media ini, Forum ini mewakili media dari negara Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Papua Barat. Forum ini dideklarasikan pada Senin 12 November 2019. Berikut isi deklarasinya:

Deklarasi

Melanesian Media Freedom Forum 11-12th November 2019

- Iklan -

Diadakan di Griffith University, Southbank, Brisbane.

Kami, para partisipan di Melanesian Media Freedom Forum mewakili media dari Fiji, Vanuatu, kepulauan Salomon, Papua Nugini, dan Papua Barat, ingin menyampaikan keprihatinan tentang meningkatnya ancaman terhadap kebebasan media di wilayah kami dan memanggil para anggota dari industri kami dan organisasi serta individu lainnya untuk mengambil aksi guna membantu masa depan dari keempat wilayah sebagian pilar vital demokrasi.

Media profesional, melalui pelaporan yang akurat dan tidak memihak, memiliki peran penting untuk dimainkan. Seperti yang dikatakan António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Hari Kebebasan Pers Dunia 2019:

“Tidak ada demokrasi yang lengkap tanpa akses yang transparan dan informasi yang terpercaya. Itu adalah dasar untuk membangun institusi yang adil dan tidak memihak, meminta pertanggungjawaban pemimpin dan berbicara jujur pada kekuasaan. “

Kami mencatat bahwa Artikel 19 dari Universal Declaration of Human Rights menyatakan: “Semua orang memiliki hak untuk kebebasan beropini dan berekspresi; hak tersebut meliputi kebebasan untuk memegang pendapat tanpa interupsi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas ”.

Di konteks ini kami mengobservasi bahwa,

  • Pengertian yang lebih baik diperlukan bagi jurnalistik di demokrasi Melanesia. Kesadaran akan peran akuntabilitas yang dimainkan oleh para jurnalis dan perlunya mereka untuk dapat menggunakan keterampilan professional mereka tanpa rasa takut sangat penting untuk berfungsinya demokrasi kita.
  • Media telah siap untuk berpartisipasi dengan semua pihak yang ingin meningkatkan sosial media. Ada kebutuhan mendesak bagi media untuk menegaskan perannya sebagai sumber yang akurat dan tidak memihak, dan untuk memainkan peran dalam membangun literasi media sosial dan pengertian publik tentang cara mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel.

Kami menyatakan keprihatinan kami tentang

  • Meningkatnya kisaran ancaman terhadap kebebasan media. Ini termasuk undang-undang yang membatasi, intimidasi, ancaman politik, ancaman dan penuntutan hukum, penyerangan dan kekerasan polisi dan militer, penahanan ilegal, penyerangan online, rasisme terhadap kelompok etnis dan ancaman yang selalu terjadi yang dihadapi, terutama pada wartawan muda dan wanita yang mungkin menghadapi kekerasan baik di pekerjaan dan di dalam rumah mereka sendiri.
  • Ancaman terhadap kebebasan media memiliki dampak professional, pribadi dan kesehatan pada para jurnalis di seluruh Melanesia. Situasi di Papua Barat menjadi perhatian khusus terhadap penyerangan jurnalis yang menyebabkan kematian dan cedera.
  • Keengganan para politisi dan pejabat untuk berdialog merusak peran akuntabilitas media: tokoh publik menjadi lebih anti untuk merespon pertanyaan langsung dari media, lebih memilih untuk merilis isu di media atau menyatakan pernyataan di media sosial atau outlet media yang mereka sukai. Selain merusak peran akuntabilitas media yang krusial, ini menempatkan media siaran (yang membutuhkan fakta) pada posisi yang tidak menguntungkan.

Menjadi penghalang bagi mitra pembangunan dan konsultan komunikasi, termasuk dari Australia, dalam beberapa kasus berkontribusi terhadap malah kurangnya akses kepada pembuat keputusan.

  • Penurunan demokrasi global mempermudah pemerintah kami untuk membungkam media. Telah diprediksi hal ini akan menjadi tantangan yang lebih besar di masa depan apabila hal ini tidak ditangani, karena para pemimpin nasional, organisasi media, dan jurnalis berada di bawah tekanan dan kampanye yang salah terus berlanjut.
  • Informasi yang salah, propaganda dan berita palsu adalah masalah yang terus berkembang: Ada kekhawatiran yang meluas tentang informasi yang salah dan materi ofensif yang diposting di platform media sosial, terkadang oleh sumber-sumber anonim, beberapa dari mereka adalah aktor negara dan politis-partisan. Peran media sebagai penangkal, dan sebagai sumber penyeimbang informasi yang diverifikasi kurang diakui dan kurang didukung. 
  • Media sosial adalah ancaman yang eksistensial yang merusak perusahaan media Melanesia: berkurangnya anggaran editorial dan kerentanan model bisnis media (arus utama terhadap penerbangan pendapatan iklan dan audiensi ke media sosial) merupakan ancaman yang mendesak bagi media di seluruh Melanesia dan juga terhadap kebebasan media. 
  • Bagian dari populasi yang signifikan di beberapa negara Melanesia tidak memiliki akses ke layanan informasi. Ini merusak peran media dalam menyediakan akses ke informasi dan debat. Beberapa media organisasi, termasuk lembaga penyiaran publik, kekurangan bahan dasar tang di perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.
  • Para wanita di media menghadapi tantangan tambahan. Para wanita kurang terwakili di banyak ruang redaksi dan manajemen media. Mereka dapat mengalami tantangan tambahan dalam diakui dan ditanggapi oleh orang-orang yang berwenang dan mereka juga menghadapi ancaman keselamatan termasuk pelecahan seksual, kekerasan berbasis gender, dan harapan dari partner dan keluarga. 

Kami menyanjung

– Karya yang tak ternilai dari Organisasi Media Nasional, the Pacific Island News Association (PINA), the Pacific Freedom Forum (PFF), dan the Pacific Media Watch Freedom Project (berbasis di Pusat Media Pasifik AUT) dalam membela kebebasan media (termasuk di IFEX).

Rekomendasi

Kami meminta pemerintah Melanesia untuk:

  • Menghormati media dan tempat yang diperlukan dalam percakapan nasional.
  • Mengharuskan pemimpin politik dan pegawai negeri senior sendiri bersedia untuk wawancara dengan media lokal mereka.
  • Mengenali, menghormati, dan mendukung Asosiasi Media Nasional sebagai suara media industri.
  • Mendanai lembaga penyiaran publik dengan benar untuk memastikan mereka memiliki peralatan dan karyawan yang memadai dan memungkinkan pelayanan mereka untuk menjangkau seluruh warga negara di negara mereka dan memerankan peran mereka sebagai anjing penjaga.
  • Menjamin keamanan para jurnalis saat mereka mengejar kegiatan professional mereka. 

Kami meminta pemerintah Papua Nugini untuk

  • Menghormati independensi media institusi dan para jurnalis.
  • Memperkuat undang-undang anti-korupsi dan perlindungan whistle-blower untuk memasukkan jurnalis dan praktisi media.

Kami menyerukan kepada institusi sipil di Bougainville untuk

  • Menghormati dan menanggapi dengan segera permintaan informasi pada saat yang genting ini.

Kami meminta pemerintah Vanuatu untuk

  • Menjunjung tinggi banding Daily Post terhadap penolakan izin kerja Dan McGarry. Dia telah dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai direktur media di Daily Post/BuzzFM
  • Akhiri serangan terhadap Asosiasi Media Vanuatu, yang mana merupakan suara yang diakui oleh industri media. 

Kami meminta pemerintah Fiji untuk

  • Membatalkan keputusan media. Hukuman kejam dan ketidakjelasan pelanggaran yang ditimbulkannya memiliki efek mencekik pada media bebas.

Kami meminta Perdana Menteri Provinsi Barat di Kepulauan Solomon untuk

  • Mengakhiri ancaman terhadap organisasi berita yang sah.

Kami meminta pemerintah Indonesia untuk

  • Berhenti membunuh dan mengkriminalkan jurnalis.
  • Membuka akses kepada jurnalis asing, anggota parlemen dan pengamat independen ke Papua Barat.
  • Selidiki dan bawa ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap jurnalis.
  • Akhiri informasi state-sponsored dan informasi yang salah tentang Papua Barat.
  • Hentikan stigmatisasi rasis terhadap jurnalis asli Papua Barat.

Kami meminta semua mitra pembangunan dan komunitas internasional untuk

  • Mengakui dan mengadvokasi peran media yang bebas dan independen sebagai lembaga akuntabilitas yang penting di Melanesia.
  • Bertindak sebagai teladan dengan membiarkan media mereka sendiri yang bebas dan mandiri berkembang.
  • Sediakan perwakilan untuk wawancara dengan media Melanesia.
  • Mengenali dan mendukung Asosiasi Media Nasional dan Regional sebagai suara media

industri, termasuk melalui pendanaan untuk memungkinkan mereka mengembangkan kebijakan dan tindakan.

  • Memberikan dukungan kelembagaan untuk Asosiasi Media Nasional untuk membantu mereka memperkuat suara kolektif mereka dan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan.
  • Melanjutkan kerja penguatan kapasitas dengan media termasuk untuk membantu model bisnis mereka menavigasi penerbangan pendapatan iklan ke media sosial.
  • Memfasilitasi hubungan antara organisasi media Melanesia dan organisasi di negara maju.

Sebagai peserta di Forum Kebebasan Media Melanesia kami berkomitmen untuk

  • Membangun jaringan untuk membantu para peserta merespons dengan cepat dan efektif ancaman terhadap keamanan jurnalis atau kebebasan media.
  • Perluas jangkauan kami untuk memasukkan Kanaky.
  • Mengadvokasi pendanaan agar organisasi media nasional dan regional dapat merespons masalah.
  • Mengejar pembagian konten antara organisasi kami dan, khususnya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah di Bougainville dan Papua Barat.
  • Bekerja secara konstruktif dengan semua jaringan media kami di Melanesia, Pasifik dan sekitarnya.

Media Contacts:
Scott Waide, Papua New Guinea Ph: +675 7030 0459 Email: scott.waide@gmail.com
Samisoni Pareti, Fiji Ph: +679 747 2658 Email: paretis@gmail.com

 

REDAKSI

Print Friendly, PDF & Email