JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dialog antara pemerintah Indonesia tidak akan pernah terwujud untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di Tanah Papua jika tidak ada niat baik dan tidak pernah ada pertemuan antara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan pemerintah Indonesia.
Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy kepada suarapapua.com di Manokwari pada Jumat (15/11/2019) kemarin.
Menurut Yan, dialog damai menuju terbangunnya rekonsiliasi tidak akan bisa terjadi jika pemerintah Indonesia tidak mau duduk dialog dengan ULMWP dan demikian pula jika ULMWP tidak mau duduk dialog dengan pemerintah Indonesia.
“Semua gerakan sosial politik rakyat Papua dengan mengusung aspirasi yang berbeda dengan negara ini sudah semestinya direspon secara lunak dan diwadahi melalui Dialog Damai. Dengan melibatkan semua pihak yang selama lebih dari 50 tahun telibat konflik bersenjata dan kekerasan di Tanah Papua,” katanya.
Yan mendesak presiden Jokowi untuk mewujudkan ide dan rencana untuk berdialod dengan pimpinan ULMWP.
“Dua bulan lalu Jokowi sudah bilang bersedia dialog dengan ULMWP dan KNPB. Saya desak supaya ide itu diwujudkan dalam waktu dekat. Jangan hanya bicara saja,” katanya.
Sementara itu, Pada 30 September 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak masalah dengan usulan dirinya bertemu dengan tokoh pro referendum Papua. Tokoh pro referendum antara lain berada dalam organisasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
“Tidak ada masalah, bertemu saja kok,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Sebelumnya, menanggapi rencana itu, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi dari presiden Joko Widodo terkait dengan pernyataan presiden yang menyatakan siap bertemu dengan ULMWP.
Dalam surat elektronik yang diterima media ini pada Senin (7/10/2019), Benny Wenda mengatakan, sebagai ketua ULMWP, sudah mengikuti pemberitaan media di Indonesia yang menyatakan presiden Joko Widodo bersedia ketemu dengan ULMWP. Namun, Wenda mengatakan belum menerima surat resmi dari presiden Indonesia.
“Kami belum menerima surat resmi dari Presiden yang meminta pertemuan. Saya berharap dia [Presiden Joko Widodo] mau duduk bersama saya untuk membahas masa depan West Papua,” ungkap Wenda.
Dalam surat tersebut, Wenda menjelaskan, Orang Papua telah dikhianati oleh janji-janji palsu Indonesia selama beberapa dekade.
“Indonesia menduduki tanah kami, membunuh ratusan ribu orang Papua, dan kemudian mengklaim bahwa mereka ingin ‘berbicara’. Kita tidak akan terkecoh dengan gerak-gerik ramah dan berjabat tangan sementara orang-orang kita masih dibunuh [seperti di Nduga, di Wamena, di Jayapura dan daerah lain di tanah Papua],” jelasnya.
Baca Juga: Untuk Ketemu ULMWP, Wiranto Beda Pendapat dengan Jokowi dan Moeldoko
Menurut Wenda, pihaknya sudah duduk bersama dengan Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional. Dalam forum tersebut, pihaknya sudah mengangkat masalah Papua dan forum internasional lainnya.Tetapi, kata dia, Indonesia tidak menunjukkan kemauan untuk benar-benar menyelesaikan akar penyebab konflik.
“Indonesia belum menunjukkan keinginan yang tulus untuk terlibat – satu-satunya tanggapan mereka adalah membunuh orang kami [orang Papua], merusak aksi di Kepulauan Pasifik, dan menyebarkan propaganda tentang gerakan [pembebasan] ini,” ujar Wenda.
Agar pertemuan yang tulus dapat terjadi, ia meminta presiden Widodo agar harus menunjukkan bahwa ia serius menangani akar penyebab masalah Papua.
Pewarta: SP-CR14
Editor: Arnold Belau
