Papua Bukan Tanah Damai

0
125

Oleh: Yoseph Bunai)*

Tema utama dalam tulisan ini berangkat dari diskusi kelompok dalam perkuliahan kami dengan sebuah Mata Kuliah Proyek Perubahan Sosial (STFT ”Fajar Timur”) yang telah direfleksikan oleh penulis. Dengan melihat situasi Papua dalam aspek sosio-budaya saat ini di Papua. Saya terinspirasi dari diskusi perubahan sosial yang telah kami bahas dalam pertemuan, berkaitan dengan beberapa masalah yang sedang marak dibicarakan di pulau Papua, sebutan familiarnya pulau Cenderawasih.

Masalah Papua adalah masalah kemiskinan yang mengakar. Kemiskinan yang dibahas dalam pertemuan kami yakni, kemiskinan yang dimengerti dalam pandangan Pieris dari perspektif alkitabiah adalah kelompok umat yang merana dan tertindas. Persoalan Papua bukan terletak pada kemiskinan struktural.

Papua disebut sebagai Papua Tanah Damai. Namun kenyataannya, Papua hanyalah indah sebagai alam semesta. Seluk-beluk kehidupan manusia Papua dan sebagian alam tidak seindah yang dibayangkan, sebab keindahannya hanya semata diungkapkan oleh segelintir orang saja. Manusia Papua dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi selalu mengalami kisah yang pahit dan traumatis sifatnya. Sehingga Papua dan Orang Papua hidup dalam kategori kemiskinan, yang disebabkan oleh sistem Indonesia. Apakah situasi situasi ini dapat disebut dengan “Papua Tanah Damai”?

- Iklan -

Sering disebut-sebut dalam acara-acara resmi atau berbagai sambutan-sambutan bahwa, “Papua Tanah Damai”. Sekalipun demikian, mereka belum merasakan dan memahami situasi Papua yang sebenarnya. Papua sebenarnya benar-benar hidup dalam konflik massal. Saya bertanya, Apakah benar Papua itu Tanah Damai? Saya pikir damai itu hanya ucapan atau sebuah wacana segelintir orang tertentu.

Tanah Damai dalam aspek kehidupan sosial budaya tidak perlu dipastikan dengan kaca mata pembangunan, tetapi harus melihatnya dari masyarakat Papua melalui aspek Antroplogisnya. Kenyataannya, kehidupan orang Papua sedang dalam situasi krisis. Hutan dirampas, kali dan sungai serta isinya dicuri, gunung diperkosa, dan lainnya. Papua tidak hanya dirampas alamnya dan segala isinya, tetapi juga penjaga alamnya dimiskinkan oleh orang pendatang.

Baca Juga: Mungkinkah Papua Tanah Damai?

Papua di mata dunia, mereka menganggap Papua sebagai tanah yang sudah berkembang, maju, sejahtera, bersatu dan damai. Namun pada kenyataannya tidak. Sebab dalil ini bisa dilihat kembali. Dalam rangka menciptakan tanah damai di Papua, berarti mesti mendamaikan manusianya bukan hanya membangun infrastrukturnya. Kita mesti melihat masalah yang sedang dihadapi. Manusia Papua bukan hidup dalam kemewahan sehingga pemerintah berusaha membuat jalan raya, bangunan-bangunan, toko-toko, ruko-ruko dan lainnya. Apakah pemerintah menilai masyarakat kecil memiliki mobil, motor, atau uang yang banyak sehingga masyarakat diharuskan dalam sistem tersebut?. Dalam hal ini, pemerintah keliru akan menyejahterakan masyarakat melalui sistem pemerintah yang tidak kontekstual di Papua.

Kebiasaan hidup atau pola hidup orang Papua tidak sama dengan kehidupan yang ditawarkan pemerintah dalam hidup kemewahan. Sifat hidup manusia Papua dalam kemewahan seperti yang sedang hidupi masa sekarang. Hidup masa kini bergaya santai dan mudah (instan). Kehidupan bersandar pada orang lain.

Proses itulah diharapkan pemerintah terhadap masyarakat sekarang. Sehingga dampak dari budaya paksa-memaksa akan membawa masyarakat pada kemiskinan. Sejatinya, gaya hidup orang Papua adalah kerja dan bekerja. Bukan hidup dalam ketergantungan atau bermental santai dan instan. Papua dan manusianya tidak miskin. Sebab, mereka memiliki alam yang kaya. Alam itulah yang menggerakan masyarakat Papua untuk bergerak dan hidup. Alam sebagai tempat produk kehidupan Orang Papua. Tempat produk kebutuhan sekunder bagi Orang Papua adalah lingkungan sekitar warga. Tempat produk kebutuhan primer bagi Orang Papua adalah hutan, kali, sungai, danau. Namun sayangnya, aturan dan sistem memaksa akan membawa kemiskinan terhadap Orang Asli Papua

 Masalah Papua adalah Sistem Ketergantungan.

Masyarakat Papua setelah berhasil masuk dan bergaul dalam ketergantungan. Orang Papua yang dulunya bergaya kerja langsung berubah total menjadi manusia yang santai dan tidak bekerja. Tidak bekerja bukan berarti tidak mau kerja melainkan tidak diberi kebebasan untuk bekerja. Apakah menjadi karyawan disetiap kantor atau pembersihan kota (Clining Servis), penjaga parkiran, dan pekerjaan lain. Mereka harus membutuhkan syarat sehingga semuanya diambil alih oleh Orang non Papua? Hal ini menjadi pertanyaan mendasar untuk kebutuhan hari ini.

Masalahnya adalah tempat kerja mereka di kebun atau tempat olahan makanan dan minum dari alamnya sendiri. Semua ini merupakan  kebutuhan pokok atau primer yang mereka harapkan. Namun, lahan itu telah diambil alih pemerintah dengan membangun ruko dan toko-toko.

Baca Juga: Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM

Tempat produksi bahan sekunder bagi warga setempat misalnya di sekitar lingkungan Jayapura seperti jalan pasar Youtefa adalah tempat menanam sayur-mayur milik masyarakat, tetapi diusir untuk membangun tempat pasaran para kapitalis. Sentani dan sekitar Jayapura, dulunya lahan kebun dan dusun sagu milik masyarakat, sekarang dibangun rumah BTN. Kurangnya kesadaran akan kebun dan sagu di dekat kota atau pinggiran rumah merupakan tempat produk kebutuhan sekunder bagi warga setempat. Usaha semacam itu adalah cara halus yang sedang dibuat untuk menyingkirkan masyarakat setempat dan memiskinkan Orang Asli Papua.

Realitas sekarang, hutan yang merupakan tempat produk makanan dan minuman orang asli Papua telah menjadi lahan investasi dan proyek-proyek perkebunan serta hutan menjadi lahan industri. Pada masa-masa ini, masyarakat Papua yang disiksa di atas alam beserta leluhurnya yang berskala besar seperti masyarakat adat Yerisiam Gua di Kabupaten Nabire oleh PT Nabire Baru yang sedang beroperasi  di distrik Sima-Nabire Barat. Hadirnya Perusahaan MIFEE di Merauke yang akan berdampak penderitaan pada masyarakat Malind. Kehilangan hak atas tanah adat yang dialami masyarakat di sana telah diceritakan dan diproduksi oleh Yayasan Pusaka, SKP KAME dan Gekko Studio berjudul “Mama Malind Su Hilang”. Kemudian Perkebunan Kelapa Sawit di Timika, yang dikelola oleh PT Pusaka Agro Lestari (PAL) di Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika juga akan mengalami kehilangan hak masyarakat tujuh suku adat di Timika.

Baca Juga: Papua Tanah Damai: Harkat dan Martabat OAP Harus Dihormati

Kemudian, Sering juga meliput berbagai media Papua dan mendengar cerita tentang kerusakan alam dan ikut disiksa manusia sebagai pemiliknya oleh para penambangan emas ilegal terhadap masyarakat Krowai di Kab Boven Digul. Pendulangan Emas Ilegal Sepanjang Kali Degeuwo, Distrik Baya Biru Kab. Paniai. Pendulangan Emas Ilegal, Kampung Kawe distrik Awinbon Kab. Pegunungan Bintang. Kampung Kotaim distrik Seradala, Kab Yahukimo dan lain-lainnya. Di tempat-tempat lokalisasi tersebut terjadi banyak hal persoalan ketidak adilan terhadap masyarakat adat dan juga penyiksaan terhadap alam milik serikat fam tersebut.

Papua Tanah Damai Adalah Harapan

Hidup damai adalah usaha manusia. Perjuangan hidup dibangun dalam diri setiap orang. Papua dan orang Papua pada dasarnya telah diatur dalam kedamaian itu.  Semua suku Papua hidup dalam pemetaan tanah yang secara adat telah diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta. Pola hidup dan kebiasaan hidup OAP pada dasarnya bukan miskin, terlantar dan tidak damai. Kehidupan telah dibangun sejak nene moyang OAP terbentuk. Itulah surga kecil bagi masyarakat setempat. Alam disediakan untuk hidup bahagia. Kesederhanaan bukan mengukur miskin dan kaya. Apapun usaha-usaha yang bersifat Orang Papua ikut dalam sistem ketergantungan dan kepaksaan, maka Papua kapanpun tidak akan mengalami damai. Usaha pembangunan Papua, tentu bertujuan baik bagi masyarakat. Namun, cara perlakuan yang merugikan masyarakat adalah tindakan yang kurang cocok bagi masyarakat Papua.

Baca Juga: Makna Perdamaian Bagi Orang Asli Papua

Albert Einstein seorang fisikawan “Hidup damai dan Sederhana jauh lebih memberi Kebahagian Daripada Mengejar Kesuksesan Berbalut Kegelisahan Terus Menerus”. Hidup OAP dulunya sebenarnya damai, adil, makmur dan bahagia. Siapa sebenarnya yang berhak untuk mengembalikan kedamaian Papua. Penulis telah bergumul akan kedamaian Papua kini dan masa mendatang sekiranya pemerintah Indonesia membuka dialog bukan dengan tokoh-tokoh kepentingan politik, tetapi harus berdialog dengan pihak-pihak yang merasakan kemiskinan di Papua. Mengembalikan Papua tanah damai adalah upaya kita semua.

Harapan Gereja-Gereja Papua

Gereja-gereja di Papua tidak pernah diam untuk memperjuangkan kedamaian itu sebagai wujud misi Kristus. Para tokoh gembala yang telah berjuang untuk melindungi umat sebagai wujud misi Kristus tidak hanya melibatkan tokoh dalam politik peraktis. Misi mengajarkan keberpihakan pemimpin gereja akan umat yang ditindas  telah dibuat sesuai profesi yang telah dimiliki oleh seorang gembala itu. Misalnya tokoh gereja Protestan oleh Pdt, Sokrates Sopian Joman (GIDI) dan  Pdt. Beny Giyai (GKIP) yang aktif menyuarakan dalam bentuk tulisan lewat media masa maupun dalam bentuk buku-buku mengenai situasi Papua adalah sala satu upaya untuk mengembalikan Papua yang dulu Dami dan Surga Kecil itu.

Uskup Keuskupan Timika (Alm) Mgr. Jhon Philip Saklil Pr juga dalam surat ke-gembala-annya telah mengakhiri hidupnya dengan kata-kata wasiat terhadap umatnya, “STOP JUAL TANAH”. Gerakan Tungku Api harus dibangun dalam setiap keluarga. Tungku tidak menyalah dan rumah tidak berasap berarti tungku kita akan diisi oleh orang lain karena tungku tanpa asap sama dengan tidak ada pemiliknya. Jual dusun berarti jual generasi penerus. Jual tanah berarti jual modal hidup generasi penerus Orang Asli Papua. Perjuangan seorang gembala dengan misi gerakan Tungku Api merupakan upaya untuk melindungi hak orang Asli Papua yang sedang dirampas oleh orang lain.

Upaya masyarakat adat untuk Papua Tanah Damai

Upaya masyarakat adat juga sedang diperjuangkan salah satunya oleh ketua YLSM PTPB Tuan Servius Kedepa telah merintis Program “Famisasi Dan Demiliterisasi Untuk Sekuritisasi” di Papua untuk mengurangi kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan yang berlebihan terhadap orang asli Papua yang telah diresmikan Oleh mantan bupati Paniai, Januarius L Douw, SH. Pada tanggal 7 Januari 1998 di Paniai. Beliau pernah dihadirkan untuk presentasikan materi Penyelamatan Manusia dan Tanah Adat dalam Rapat Pansus Pokok-Pokok Pikiran MRP di Hotel Horizon Jayapura pada tanggal 24 April 2019.

Baca Juga: Dewan Gereja Dunia: Orang Papua Terpinggirkan Secara Sistematis

Papua merupakan tanah yang telah dilindungi oleh adat. Usaha-usaha yang dasarnya merupakan penyingkiran warga setempat atau pemilik tanah adalah perlakuan yang kurang etis dan tidak dihargai usaha para tokoh yang sedang berjuang untuk melindungi tanah adat dan masyarakatnya. Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang telah dilindungi UUD Republik Indonesia sehingga tindakan dan perlakuan Negara terhadap warga masyarakat Papua perlu ditegakkan. Pemerintah harus hargai UU Otsus Papua no 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Tanah Papua bukan lagi tanah kosong dan bukan juga sebagai tanah perampasan dan lainnya maka hargailah alam kami sebagai modal kehidupan bagi Orang Asli Papua. Semoga Papua juga ingin kembali menjadi Tanah Damai yang kami harapkan itu.

)* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana STFT Fajar Timur, Abepura, Papua

Print Friendly, PDF & Email