JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Lumpuhnya seluruh aktivitas pendidikan di Kabupaten Yahukimo, Papua, sejak akhir Agustus 2019 hingga kini, disesalkan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Pontius Omoldoman, kepala Departemen Masyarakat Adat (DMA) DPP GAMKI menyatakan, anak-anak Yahukimo sebagai generasi masa depan merasakan langsung dampak dari macetnya kegiatan belajar mengajar (KBM) di semua tingkatan pendidikan.
“Sejak bulan Agustus sampai November ini tidak ada aktivitas pendidikan di Yahukimo. Situasi ini sangat memprihatinkan, dan tentu saja korbannya adalah generasi anak bangsa di kabupaten Yahukimo,” ujarnya kepada suarapapua.com di Kota Jayapura, Kamis (21/11/2019).
Fakta menyedihkan yang terlihat di ibukota kabupaten Yahukimo, sebut Omoldoman, sekolah-sekolah tak melaksanakan KBM sejak tanggal 28 Agustus 2019.
“Aktivitas pendidikan di semua tingkatan sudah macet. Ini sudah masuk bulan keempat, anak-anak tidak sekolah. Kami sangat sedih dengan libur panjang di luar kalender pendidikan,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, lumpuhnya KBM di semua sekolah terjadi dengan alasan yang tak jelas. Sekalipun ada ancaman dan intimidasi dari rekan-rekan yang dikabarkan untuk sekolah akan dibakar dan lain-lain saat aksi anti rasisme oleh massa pendemo.
“Tetapi hal ini perlu diatasi dan perlu segera cari solusi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Sampai sejauh ini belum juga diadakan dialog atau rapat terbuka untuk dengar pendapat antar pihak pemerintah dan orang tua wali murid,” ujar Omoldoman.
Macetnya KBM di Yahukimo, kata dia, tentu merugikan semua generasi penerus bangsa dan itu tak sesuai regulasi mengenai pendidikan nasional.
“Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan sudah jelas. Jadi, jangan meliburkan aktivitas belajar mengajar tanpa tanggal libur nasional. Libur sampai empat bulan lebih ini sudah sorotan publik. Kita bingung, bagaimana dengan semester ganjil besok? Kasihan anak-anak ini,” tuturnya.
GAMKI berharap proses KBM segera diaktifkan seperti sebelumnya, untuk itu Pemda harus tegas dan fungsikan Satgas Yahukimo Bangkit.
“Pemda dan DPRD harus tindak tegas dan aktifkan kembali roda pendidikan,” usul Pontius.
Terpisah, Alfons siswa di salah satu SMP di Dekai mengaku tiap hari tinggal di rumah sejak tak ada KBM. Kata dia, para pelajar sedang kebingungan dengan nasib mereka, termasuk ulangan dan ujian nasional.
“Kami tidak ke sekolah lagi. Katanya kami libur sampai tahun depan, jadi sekarang saya hanya tinggal di rumah saja,” singkatnya.
Situasi ini sangat disayangkan orang tua murid di Dekai. Seperti diungkapkan Yoren Pahabol, salah satu orang tua yang mengaku sedih melihat anaknya tak lagi belajar sejak Agustus 2019.
“Terus terang saya merasa sedih sekali dengan situasi pendidikan yang saat ini terjadi di daerah Yahukimo ini. Sebagai orang tua, saya merasa sangat rugi anak saya tidak belajar,” ucapnya kepada suarapapua.com, Senin (18/11/2019).
Pahabol berharap KBM segera diaktifkan karena pendidikan sangat penting bagi masa depan anak-anak Yahukimo.
“Tidak boleh ada yang menghambat masa depan anak-anak kami. Saya mau pesan kepada pemerintah daerah agar segera menyikapi hal ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Esau Miram, anggota DPRD Yahukimo, mengatakan, lumpuhnya pendidikan tersebut karena belum ada jaminan keamanan bagi para siswa dan guru-guru.
Sekretaris Komisi C bidang Pendidikan dan Kesehatan ini minta pemerintah daerah bersama DPRD segera mengundang para guru untuk duduk bersama mencari solusi mengatasi macetnya pendidikan di Yahukimo.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
