DOB di Papua: Alternatif Penyelesaian Masalah di Papua?

0
153

Oleh: Melyanus Bidana)*

Adanya wacana pembentukan provinsi baru di beberapa wilayah di Papua menjadi isu hangat yang  diperdebatkan di pelbagai kalangan orang asli Papua. Pembicaraan mengenai pembentukan provinsi tersebut mulai gencar dibicarakan ketika sekelompok orang Papua yang menamakan diri tokoh-tokoh Papua yang menemui Peresiden Joko Widodo di Stana Negara.

Dalam pertemuan tersebut salah satu poin yang disampaikan ke Presiden adalah meminta untuk membentuk provinsi baru di beberapa wilayah di Papua. Berawal dari itu muncul banyak perdebatan dalam pelbagai pihak. Di kalangan orang asli Papua terbagi menjadi dua kelompok.

Ada sekelompok orang Papua yang pro terhadap pembentukan provinsi baru dan sekaligus sebagai penggagas ide terbentuknya provinsi baru tersebut. Ada pula sekelompok besar masyarakat bahkan sebagian tokoh intelektual asli Papua menolak adanya rencana pembentukan provinsi baru di Papua.

Dari pihak kontra terhadap pembentukan provinsi baru tersebut melihatnya sebagai salah suatu strategi mengancam populasi penduduk asli Papua, sebab dilihat dari jumlahnya lebih sedikit dibanding penduduk non Papua yang mendiami di Papua.

Berdasarkan pada jumlah populasi penduduk serta dinamika sosial yang terjadi di Papua, mencerminkan pembentukan provinsi baru sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mendesak karena dampaknya bagi orang asli Papua tidak terlalu signifikan. Pertimbangan lain adalah jika pembentukan provinsi baru itu terjadi maka, akan berpotensi terjadinya ekslusi sosial (teralienasi) bagi penduduk asli setempat. Pertimbangan ini bertitik tolak dari realitas konkret yang sedang terjadi dan akan terjadi jika tidak ditanggapi dan diatur secara baik. Sedangkan, dari pihak pro terhadap pembentukan provinsi baru, melihatnya bahwa adanya pembentukan provinsi baru sebagai solusi untuk mengoptimalkan ketimpangan sosial yang sedang terjadi sekarang ini dan membuka akses untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tak terjangkau di pelosok-pelosok tanah Papua, serta membuka peluang bagi orang asli Papua untuk bisa memimpin daerahnya.

Apa yang dikonsepkan dan diperjuangkan oleh sekelompok orang (sekelompok elit lokal) Papua untuk membentuk provinsi baru itu ada baiknya jika ide dasarnya lahir dari masyarakat kecil. Selagi belum ada niat atau aspirasi dari masyarakat kecil untuk membentuk provinsi baru, sebaiknya tidak perlu, karena provinsi baru itu dibentuk untuk memberdayakan masyarakat kecil. Pembentukan provinsi tersebut tidak membantu masyarakat kecil maka tidak perlu, sebab adanya pembentukan provinsi baru dapat melahirkan masalah baru atau memperumit masalah yang sedang dihadapi dan digumuli oleh orang asli Papua selama ini.

Apabila pembentukan provinsi baru dianggap salah kebutuhan mendesak maka sebelum mengajukan aspirasi perlu melakukan kajian-kajian ilmiah tentang dampak positif dan negatif dari terbentuknya provinsi baru tersebut. Apa bila dikaji secara baik dan menemukan tendensi-tendensi positif yang dominan maka disepakati bersama untuk menindak lanjutinya, karena hal itu demi kebaikan bersama tidak hanya untuk sepihak. Sebaliknya yang ditemukan dominan pada tendensi negatif maka, dibatalkan demi kebaikan bersama, jika tetap menindak lanjutinya maka melahirkan masalah baru serta mempersulit diri sendiri dan terutama generasi selanjutnya. Tanpa dikaji secara baik mengenai dampak pembentukan provinsi baru tersebut maka, bisa dikatakan pembentukan daerah otonom baru di Papua melahirkan masalah-masalah baru dan upaya mempersulit kehidupan orang asli Papua pada masa kini dan akan datang.

Pernyataan ini tidak bermaksud mendiskreditkan para pihak yang berupaya memperjuangkan pembentukan provisi baru, tetapi tetap menghormati niat baik mereka sebagai wujud kepeduliannya untuk memperjuangkan nilai kesejahteraan bersama bagi semua warga masyarakat. Akan tetapi yang perlu dikritisi adalah melihat situasi Papua masa kini dapat mencerminkan apa yang akan terjadi ke depan sesudah pembentukan beberapa provinsi baru di Papua. Maka, ada baiknya juga terhadap sikap sekelompok besar masyarakat asli Papua yang menolak wacana pembentukan beberapa provinsi baru di Papua.

Adanya penolakan dari sekelompok masyarakat ini tentu akan terjadi ketegangan antara masyarakat yang menolak dengan para pihak (kelompok elit lokal Papua) yang mendukung pembentukan provinsi baru tersebut, sehingga perlu ditangani secara baik agar tidak merugikan sesama.

Oleh karena itu, pemerintah pusat juga dengan bijak untuk mengambil keputusan terhdap usulan pembentukan beberapa provinsi baru di Papua. Pemerintah pusat mengambil keputusan secara sepihak maka tentu dapat merugikan pihak lain terutama masyarakat akar rumput. Sebab, adanya aspirasi pembentukan beberapa provinsi di Papua hanya berdasarkan kehendak bebas sekelompok orang, bukan merupakan kemauan semua orang asli Papua.

Selain mengkaji dan menganalisis dampak-dampak yang akan terjadi sesudah terbentuknya provinsi baru, perlu juga merumuskan tujuan yang jelas.

Apa tujuan yang hendak tercapai dengan adanya pembentukan Provinsi baru itu? Pembentukan provinsi baru diperuntukkan kepada siapa? Apa jaminannya bagi masyarakat asli Papua serta keutuhan alam ciptaan lainya. Apa indikator yang menunjang pembentukan provinsi baru tersebut?

Apa bila semuanya sudah jelas dan memberi jaminan kepada orang asli Papua, maka bisa dipertimbangkan selanjutnya, namun relatif dan tergantung kesepakatan dari kedua bela pihak. Namun, tujuannya hanya untuk membuka akses pembangunan dan menjaga keamanan di beberapa wilayah yang dianggap rawan di Papua, sebagaimana diisukan pemerintah, maka sebaiknya tidak perlu ada provinsi baru, mencari alternatif lain untuk mengatasi keresahan pemerintah itu pada tataran pemerintahan yang ada saat ini.

Ataukah dengan pembentukan beberapa provinsi di Papua dapat menjamin keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Papua? Apakah pembentukan provinsi baru itu sebagai sebuah harapan yang dikehendaki masyarakat?

Jika, benar dan aspirasi pembentukan provinsi baru lahir dari harapan, kecemasan dan kegelisahan masyarakat asli Papua, maka, amat tepat untuk diusulkan lalu membentuk provinsi baru.  Namun, sejauh belum ada dan aspirasinya hanya lahir dari sekelompok orang dan kepentingan sekelompok orang tertentu maka, bukanlah menjawab harapan, kegelisahan dan kecemasan rakyat asli Papua. Apa yang menjadi harapan, kegelisahan dan kecemasan bagi rakyat Papua sekarang ini bukanlah pemekaran provinsi baru tetapi pada aspek-aspek lain. Meskipun dari pihak-pihak yang memperjuangkan pembentukan provinsi baru menyebutnya sebagai solusi terbaik untuk mengentaskan ketimpangan sosial yang terjadi di Papua, atau salah satu upaya untuk menginklusi orang asli Papua dalam pelbagai aspek kehidupan. Sedangkan, pada pihak lain (kontra), menyebutnya sebagai upaya terselubung untuk mengekslusi sosial bagi orang asli Papua.

Dari pihak pro pembentukan provinsi baru maupun pemerintah pusat bermaksud baik bahwa pembentukan provinsi baru bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan demi menjangkau yang tak terjangkau dan menjamin keamanan bagi setiap warga yang hidup di Papua. Dilihat dari tujuan ini baik adanya, namun sebaiknya bukan membentuk provinsi baru tetapi memberdayakan potensi yang sudah ada baik SDM, SDA serta mengedepankan rasa hormat terhadap eksistensi kemanusiaan orang Papua sebagai secitra dengan sesama yang lain. Bukanlah mengabaikan nilai kemanusiaanya lalu dianggap sebagai objek yang kemanusiaan esensialnya disangkal, ditindas, dieksploitasi, dilumatkan, dirusakan, dipertontonkan dan dipermainkan (bdk. Arvind P. Nirmal: Seri Verbum, 48), namun perlu dihormati dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaannya.

Apa bila wacana pembentukan provinsi baru itu terjadi karena atas desakan sepihak maka yang bersangkutan secara langsung terlibat memperpanjang sejarah (pathos/penderitaan) bagi manusia asli Papua selama ini. Atau mengutip istilah Amartya Sen sedang berupaya untuk menciptakan situasi deprivasi kapabilitas (Amartya Sen 1999, 8), bagi orang asli Papua.

Menurut Sen hal ini terjadi multi dimensi seperti aspek kurangnya pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan dan gizi buruk, kurangnya keamanan pribadi, isolasi sosial, kualitas hidup, tidak memiliki daya beli dan pekerjaan. Pandangan Amartya Sen di atas dikorelasikan dengan realitas sosial di Papua sekarang sangatlah relevan.

Oleh karena itu yang perlu diperjuangkan dalam konteks Papua saat ini adalah upaya meretas ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi sekarang ini. Bukanlah mencari solusi dengan cara-cara instan, seperti pembentukan provinsi baru yang melahirkan masalah baru pula dan tidak menyelesaikan masalah yang sudah ada, seperti masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Yang dikwatirkan adalah adanya pembentukan provinsi baru lebih mempersulit masalah-masalah mendasar di atas karena membuka arus transmigrasi secara luas sehingga semua lini kehidupan dikuasai oleh orang non Papua dan mempersempit akses kehidupan bagi orang asli Papua.

Kemungkinan lain adalah dengan terbukanya lapangan kerja yang luas, berpotensi membuka ruang bagi derasnya arus transmigrasi yang menyebabkan orang asli Papua semakin tersisih dari tanah leluhurnya. Populasi penduduk semakin hari semakin menurun dan kemudian menjadi suku minoritas di atas tanah leluhurnya sendiri. Meningkatkan angka pengangguran bagi orang asli Papua karena pusat-pusat perkartoran didominasi oleh orang non asli Papua. Angka kemiskinan semakin tinggi karena pusat-pusat ekonomi dan perbelanjaan dikuasai oleh orang non Papua, serta tidak mempunyai daya jual yang tinggi. Hak-hak politik dipasung, sehingga orang-orang asli Papua yang terlibat dalam dunia politik kalah saing dengan para politikus non Papua. Calon kepala-kepala daerah di beberapa kota hendak mengusung calon bupati atau wali kota, calon wakilnya dipasang orang dari non Papua sebagai strategi untuk memenangkan pemilihan karena pemilih mayoritasnya adalah penduduk non Papua.

Beberapa kabupaten kota di Papua kursi legislatif didominasi oleh orang non Papua. Situasi ini sudah terjadi di depan mata sehingga ini menjadi tolok ukur bisa tidaknya pembentukan provinsi baru di Papua.

Dilihat dari beberapa indikator yang disebutkan di atas dapat mengantar setiap pribadi orang untuk menentukan bisa tidaknya pembentukan provinsi baru di Papua. Tentu tidak semua orang dengan jelih melihat dinamika sosial yang terjadi di Papua. Terlebih mereka yang sudah rasa nyaman dengan hidupnya, tidak berani keluar dari dirinya untuk melihat sesama yang menderita. Mereka yang sudah nyaman dengan hidupnya itu tidak menyadari bahwa Papua sedang dalam proses degradasi nilai kemanusiaan. Maka, para pihak pemangku kepentingan di Papua ini duduk bersama berdialog untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Papua yang telah mulai proses terdegradasi itu. Bukan masing-masing berdiri sendiri untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya.

Bagi para elit lokal Papua yang berjuang untuk membentuk provinsi baru, jika masih merasa diri sebagai bagian dari orang Papua setidaknya menyadari dirinya sebagai manusia bermartabat daripada menjual dirinya serata generasi orang asli Papua kedepan hanya sekedar mencari popularitas diri serta jabatan semata. Jika masih mencintai orang Papua dan alam Papua sebaiknya tidak harus ada pemekaran. Boleh berjuang untuk memekarkan sekian banyak provinsi, tetapi jangan lupa bahwa provinsi ada di Papua karena ada orang asli Papua. Papua bukanlah tanah kosong yang harus diisi orang dari luar tetapi ada pemiliknya, sehingga provinsi tersebut dibentuk untuk memanusiakan orang Papua bukan bertujuan untuk mendehumanisasi kemanusiaan orang asli Papua.

)* Penulis adalah Maha Siswa Pasca Sarja STFT Fajar Timur  Abepura-Jayapura