Oleh: Tapa Imbani )*
Pengantar
Tuntutan dan keinginan Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia) dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.
Atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari).
Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional Papua (KNP) yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua.
70 orang Papua terdidik ini kemudian melahirkan Manifesto Politik yang isinya:
Menentukan nama Negara : Papua Barat
Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua
Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora
Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.
Lambang Negara Papua Barat : Burung Mambruk
Semboyan : One People One Soul
Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”.
Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia[1].
Sejak saat itu, setiap tanggal 1 Desember oleh Rakyat Papua Barat memeringatinya sebagai hari kemerdekaan negara Papua Barat.
Orang Papua dan 1 Desember
Setiap tahun rakyat Bangsa Papua Barat memperigati hari manifesto politik yang dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Bagi rakyat Papua Barat yang mendiami wilayah Tanah Papua dari Sorong – Merauke, 1 Desember merupakan hari wajib yang harus dirayakan. Pada momen ini, bagi orang Papua merupakan hari kemerdekaan. Hingga 1 Desember 2019, sudah 58 tahun Papua merdeka. Tentunya, setiap orang Papua sudah mengetahui bahwa hari ini merupakan hari bersejarah yang harus dirayakan. Tanpa diajar lewat sekolah, setiap orang Papua sadari bahwa Papua telah merdeka 1 Desember 1961. Namun kemerdekaan tersebut telah dirampas oleh Indonesia lewat perselingkuhan dengan Amerika Serikat, Belanda dan PBB demi kepentingan ekonomi dan kepentingan menjajah Papua.
Tanggal 1 Desember bagi orang Papua adalah kalender penting dalam perjuangan Papua yang terus diperingati setiap tahun. Momen bersejarah pada 1961 untuk kali pertama Parlemen Papua Barat, di bawah administrasi Belanda, mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol pengakuan status berdirinya negara Papua Barat. Sejak itu bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan Bendera Belanda, hingga Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua Barat kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962, lalu ke pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. UNTEA adalah mekanisme internasional yang melibatkan PBB untuk menyiapkan satu jajak pendapat apakah rakyat Papua memilih memisahkan diri atau integrasi dengan Indonesia[2].
Jadi kalau anda bertanya pada setiap anak Papua yang rambutnya keriting dan kulitnya hitam tentang 1 Desember, sudah pasti anda mendapat jawaban bahwa 1 Desember adalah hari kemerdekaan Papua. Kesadaran ini tumbuh alami dalam setiap batin orang Papua.
Bermula dari kesadaran bahwa 1 Desember adalah hari kemerdekaan Papua, setiap anak Papua terus bertanya, mengapa di Papua ada dua hari kemerdekaan. Secara nasional orang Papua yang bekerja di dalam lembaga negara Indonesia dan orang yang tinggal di Papua dengan merayakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun. Sementara mayoritas orang Papua di dalam negeri maupun di luar negeri memperingati hari kemerdekaan pada 1 Desember sebagai hari kemerdekaan negara Papua Barat. Anak-anak muda Papua juga terus mempertanyakan dan mempelajari kenapa 1 Desember tidak diakui oleh negara Indonesia sebagai hari kemerdekaan.
Dalam mencari jawabannya, anak Papua mulai mempelajari berbagai gejolak yang terjadi di masa lampau. Gejolak perebutan Papua dengan tidak melibatkan orang Papua, gejolak perebutan Papua lewat cara kekerasan yang dilakukan sejak 19 Desember 1961, gejolak politik berkepanjangan yang menyebabkan ratusan ribu orang Papua mati – ditembak, dibunuh, disiksa, diculik- dengan berbagai cara.
Dalam perjalanan mencari jawaban tersebut, orang Papua menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan orang Papua di dalam indonesia adalah hasil dari perkawinan paksa untuk kepentingan ekonomi Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB yang melakukan perselingkuhan internasional.
Dalam mencari jawaban atas pertanyaan itu pula, anak-anak muda Papua mulai memahami keberadaan mereka sebagai manusia di Indonesia tidak dihargai. Dalam jalan mencari jawaban itu pula anak-anak Papua memahami bahwa mereka bukan siapa-siapa di Indonesia. Mereka adalah bangsa yang berbeda dan mereka adalah bangsa merdeka yang kemerdekaannya telah dirampas dan diperkosa demi kepentingan ekonomi global. Dalam perjalanan itu pula anak-anak Papua memahami kenapa sejarah Papua yang sebenarnya tidak ada di dalam kurikulum sekolah di Indonesia.
Perjalanan-perjalanan ini membawa kesadaran bersama di kalangan anak muda dan orang tuan Papua merasa bahwa orang Papua adalah ras melanesia yang kemerdekaannya telah dirampas Indonesia demi kepentingan ekonomi.
Kalau anda bertemu dengan orang Papua yang tinggal di pelosok dan bertanya tentang lagu kebangsaan indonesia, hari kemerdekaan indonesia, mereka akan ambigu dan anda tidak akan mendapat jawaban. Sebaliknya, jika anda bertanya, Papua kapan merdeka, dan lagu kebangsaannya apa, sudah tentu mereka akan jawab Papua merdeka 1 Desember dan lagu kebangsaannya adalah Hai Tanahku Papua. Meskipun hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah, dengan kesadaran bersama sebagian bangsa yang pernah merdeka, sebagai bangsa yang berbeda dengan bangsa melayu, sampai kapan pun mereka akan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.
Dalam perjalanan panjang 58 tahun orang Papua dipaksa untuk berada dan dipaksa untuk bergabung dengan indonesia, orang Papua mengetahui dan mempelajari, kemudian memunculkan sebuah kesadaran bersama bahwa keberadaan indonesia di tanah Papua adalah ilegal. Keberadaan indonesia di tanah Papua adalah untuk menduduki, memaksa dan menjajah orang Papua di tanah Papua yang penuh dengan susu dan madu.
Situasi yang Tidak Biasa
Hari ini, setiap orang Papua di Tanah Papua melihat dan menyaksikan sambil merekam dalam ingatan mereka bahwa tahun ini Papua penuh dengan aparat TNI dan Polri di berbagai pelosok tanah Papua.
Di Jayapura, setiap anda naik angkot atau kendaraan pribadi, akan anda jumpai pos-pos brimob di mana-mana. Hari ini juga anda juga saksikan bahwa aparat terus dikirim ke Tanah Papua. Dari TNI hingga Brimob. Hari ini juga anda melihat dan mengikuti bahwa ada latihan militer di Papua. Anda juga barang tentu sudah tahu bahwa ribuan masyarakat Nduga harus mengungsi dari rumah mereka sendiri ke daerah lain. Menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri karena keberadaan aparat, karena konflik bersenjata.
Hari ini anda juga masih saksikan bahwa ratusan anak-anak Nduga tidak sekolah, masa depan mereka suram, hari ini pulang anda saksikan bahwa ribuan mahasiswa Papua telah pulang tanah air karena rasisme, karena diancam dan merasa terancam di tempat mereka belajar.
Bahkan, Pdt. Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi swasta beberapa waktu lalu mengatakan saat ini orang Papua merasa bahwa orang Papua adalah warga kelas dua di tanah Papua[3].
Bercerita dan mengungkapkan situasi di tanah Papua, tidak cukup dengan tulisan sepanggal, tidak cukup juga dengan hanya coretan di wall sosial media.
Tidak lama ini, seorang anak muda Papua mengungkapkan fakta yang ia saksikan dalam sebuah catatan yang juga diterima penulis. Kurang lebih dalam catatan itu ia mengungkapkan dua hal, pertama, kehadiran aparat yang berlebihan di tanah Papua dan kehadiran aparat membuat ketakutan yang luar biasa untuk masyarakat Papua.
“Setiap sudut kota Tanah Papua Patroli dan Swiping oleh Gabungan Anggota TNI/Polri katanya persiapan menyambut dan menghadapi Tanggal 1 Desember 2019. Setahu saya Tanggal 1 Desember 2019 adalah hari minggu pertama masa Adven atau masa penantian kedatangan Bayi Yesus dalam Kandang Domba di Betlehem yang hina,” tulisnya.
Pemuda ini juga mempertanyakan, sweping dan Patroli/berjaga-jaga karena Tuhan yesus datang ke dunia pada tanggal 1 Desember itu dan dunia mau Kiamat ka? Atau ka tanggal 1 Desember itu hari apa?
“Saya liat Masyarakat ketakutan, was-was, dan tidak tenang dan juga masyarakat tidak boleh pergi kesini dan ke situ (OAP) dan juga ada masyarakat (Sopir Taxi) yang diperintahkan dan memberikan imbauan untuk tidak mengantarkan masyarakat lain (OAP) dari dan ke tempat tertentu,” ungkap pemuda itu.
Kalau soal 1 Desember 2019 sebagai Hari HUT OPM dan kita hadapi dengan dengan Sweping dan patroli yang bisa membuat takut masyarakat Tanah Papua berarti secara tidak langsung kita mengakui HUT OPM yang di maksud. Tetapi sungguh sakit hati melihat masyarakat kita yang hidupnya dipenuhi oleh ketakutan, ketidaknyamanan, keragu-raguan, was-was dll.
Apa yang diungkapkan pemuda Papua ini merupakan sebuah ungkapan ketakutan luar biasa yang juga dialami semua orang Papua di seluruh Tanah Papua.
Theo Hesegem, pembela HAM Pegunungan Tengah pada wall facebooknya mengungkapkan demikian.
Menurut saya bahwa sebenarnya, orang Papua berteriak minta merdeka dengan berapi-api hingga sampai mulut berbusa juga tidak mungkin saat itu juga Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua merdeka atau tidak ada ditangan Pemerintah Indonesia, kalau pemerintah RI menyetujui untuk Papua diberikan kebebasan lepas sari NKRI atau dijadikan sebagai sebuah negara tergantung kepada Pemerintah. Tetapi belum ada persetujuan dari pemerintah RI tidak mungkin juga Papua lepas dari NKRI begitu saja.
Saya heran mungkin bagian ini yang elit dan pejabat tinggi di Jakarta tidak mengerti atau paham, petinggi di jakarta sangat sibuk datang ke Papua. seolah-olah Papua sudah mau lepas dari NKRI. Sehingga pasukan banyak-banyak dikirim ke Papua.
Sedangkan saya ketahui negara yang berdaulat, untuk memerdekakan pemberontak adalah ada di tangan negara yang berdaulat bukan pemberontak.Sedangkan Bangsa indonesia selalu mengatakan Papua adalah bagian dari NKRI.
Sangat sedih sebelumnya di Papua tidak seperti begini, sekarang semua elit berfokus perhatikan di Papua dan berkantor di Papua pertanyaannya ada apa di Papua?
Menurut kita situasi ini biasa-biasa tetapi menurut Internasional sangat luar biasa. Karena kehadiran TNI/ POLRI sangat berlebihan di Papua, macam orang mau referendum, semua sudut hampir ada TNI / POLRI kondisi ini membuat masyarakat Papua rasa takut dan panik serta mengalami trauma.
Kehidupan Masyarakat tidak tenang karena TNI/POLRI datang dari rumah ke rumah. Pemerintah juga tidak sadar bahwa pengiriman pasukan akan berdampak pelanggaran HAM, semua pihak perlu ketahui bahwa Pelanggaran Ham di Papua banyak negara di beberapa Dunia mendukung dan mendesak kepada pemerintah indonesia untuk tuntaskan kasus Dugaan Pelanggaran ham di Papua
Apa yang diungkapkan Theo Hesegem dan pemuda Papua yang penulis sebut di atas adalah pengungkapan rasa resah, gelisah dan takut dengan kondisi yang tidak biasa. Kondisi itu ada di depan mata dan sedang terjadi di atas Tanah Papua. Semua orang Papua saat ini tentunya merasakan kondisi dengan berbagai pertanyaan di pikiran mereka. Barangkali, juga didiskusikan di lingkungan, nduni, honai dan pilamo mereka beberapa hari ini.
Saya sebut ini adalah kondisi yang tidak biasa. Karena meskipun sebelum-sebelumnya mengalami kondisi yang sama, tetapi kondisi yang sedang terjadi dan sedang menjadi tontonan kita bersama saat ini adalah kondisi yang berbeda.
Situasi yang saya maksudkan di sini adalah saat pejabat negara berkantor di Papua, ini kondisi tidak biasa yang dipaksakan jadi biasa, ketika ada aparat dengan senjata lengkap lalu lalang di jalan, ketika rombongan pasukan dengan senjata lengkap membawa bendera merah putih dan patroli di jalan-jalan, ketika pasukan militer terus dikirim ke Papua dengan alasan keamanan, ketika ada razia di jalan-jalan pada malam dan menjelang subuh, ini semua adalah kondisi tidak biasa yang mungkin belum pernah Orang Papua lalui dan alami. Tetapi, hari ini kondisi ini dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang biasa.
Kondisi yang tidak biasa ini menimbulkan keresahan, ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa di hati setiap orang Papua saat ini. Kondisi yang hampir sama dengan kondisi di daerah berbahaya.
Meskipun kehadiran negara lewat aparatnya ini membawa jargon mengamankan Papua, sesungguhnya kehadiran negara lewat aparat keamanan telah menghadirkan ketakutan luar biasa.
Para Petinggi Negara Berkantor di Papua
Panglima TNI dan Kapolri telah tiba di Tanah Papua sejak beberapa hari lalu. Kehadiran mereka, sudah tentu dengan pengamanan yang super ketat. Keamanan yang super ketat itu tentunya dari aparat keamanan indonesia sendiri[4].
Sejak Agustus lalu, aparat yang dikirim ke Tanah Papua lebih dari 6000an yang terdiri dari TNI dan Polri. Mereka kemudian disebar di berbagai daerah di tanah Papua. Pengiriman mereka dengan tujuan untuk mengamankan situasi. Situasi dimana orang Papua protes rasisme yang sudah berdarah daing dalam akal dan budi orang Indonesia.
Tidak lama ini, Mabes TNI Kerahkan 4 Batalyon Kostrad Latihan di Papua[5]. Pengiriman pasukan tidak berhenti di situ, saat Mahfud MD datang ke Wamena, ribuan personil Brimob dikirim ke Wamena[6].
Kehadiran aparat di tanah Papua saat ini, bukan memberikan keamanan, apalagi sedang siap-siap untuk merayakan Natal. Justru kehadiran mereka di tanah Papua memberikan kegelisahan dan ketakutan luar biasa akan akan berujung pada trauma berkepanjangan dalam hati orang Papua.
Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham Indonesia juga dikabarkan [mungkin sudah] akan berkantor di Papua pantau HUT manifesto politik rakyat Papua Barat yang oleh Indonesia disebut HUT OPM[7].
OPM sendiri lahir tahun 1965 sedangkan manifesto politik rakyat Papua Barat dideklarasikan pada 1 Desember 1961 di Hollandia. 1 Desember yang orang Papua peringati adalah hari lahirnya manifesto politik pada 1 Desember 1961 itu, bukan hari lahirnya OPM. Untuk memahami ini saja Indonesia sudah salah. Artinya? You knowlah…
Negara bukan fokus untuk menyelesaikan persoalan rasisme yang sudah berakar dalam watak orang Indonesia terhadap orang Papua. Belum lagi stigma-stigma buruk terhadap orang Papua yang terus didengungkan ke publik.
Pada posisi ini, negara tidak sedang menyelesaikan masalah. Terutama masalah yang berkaitan dengan orang Papua. Mulai dari masalah rasisme, stigma negatif yang sudah terbangun lama, diskriminasi yang sudah berakar dan masalah politik yang menyebabkan konflik berkepanjangan di tanah Papua.
Akibatnya, yang menjadi korban adalah orang Papua sendiri. Ditembak, dibunuh, diculik, ditangkap dan di penjara sudah menjadi barang biasa bagi orang Papua ketika bersuara tentang ketidakadilan yang sedang orang Papua alami.
Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Indonesia menginginkan kekayaan alam Papua saja, bukan menerima orang Papua sebagai warga negara yang punya hak hidup yang sama dan sejajar dengan warga melayu di Indonesia.
Penutup
Pada akhir tulisan ini, sesuai dengan judul yang saya pilih, saya mau sampaikan bahwa HUT manifesto politik orang Papua ke-58 pada tahun 2019 ini sangat meriah. Meriah karena petinggi militer berkantor di Papua, menteri Koordinator Hukum dan HAM ikut pantai, bersamaan dengan itu ribuan pasukan militer sedang berada di seluruh tanah Papua. Mereka sedang berada di tanah Papua untuk merayakan 1 Desember sebagai hari manifesto politik orang Papua.
Untuk Rakyat Papua, KNPB sudah mengeluarkan seruan bahwa 1 Desember 2019 adalah hari minggu, maka semua orang Papua wajib merayakan HUT manifesto politik orang Papua dengan cara berkumpul, berdoa dan melakukan ibadah bersama[8].
Demikian halnya, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP dalam negeri juga telah instruksikan kepada rakyat Papua untuk rayakan peringatan hari HUT manifesto politik orang Papua Barat dengan doa bersama[9].
Meskipun dengan kondisi seperti ini, orang Papua wajib bersyukur karena 1 Desember 2019 jatuh pada hari minggu. Sehingga orang Papua bisa berdoa dengan cara dan gaya masing-masing di tempat ibadah. Salah satu nilai plusnya adalah kehadiran aparat dan petinggi negara di Papua memberikan nilai positif untuk memberitahukan kepada dunia bahwa beginilah indonesia memperlakukan Papua.
Kehadiran petinggi militer, kehadiran militer dalam jumlah ribuan, kehadiran Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Ham di Indonesia adalah satu nilai positif yang mesti disambut baik. Karena mereka hadir untuk merayakan manifesto politik Papua Barat ke-58.
Selamat HUT Manifesto Politik Orang Papua ke-58
)* Penulis adalah anak Papua dan tinggal di Papua
Referensi:
[1] https://suarapapua.com/2019/11/29/manifesto-politik-Papua-1-desember-1961/
[2] https://tirto.id/perayaan-1-desember-dan-kekerasan-di-Papua-cAYJ
[3] https://suarapapua.com/2019/09/06/benny-giay-orang-Papua-bukan-monyet-di-hadapan-tuhan/
[4] https://nasional.tempo.co/read/1277021/kapolri-dan-panglima-tni-pantau-langsung-pengamanan-hut-opm
[5] https://nasional.tempo.co/read/1277728/mabes-tni-kerahkan-4-batalyon-kostrad-latihan-di-Papua
[6] https://kabarPapua.co/1-100-tni-polri-siaga-jelang-kedatangan-mekopolhukam-di-wamena/
[7] https://cnnindonesia.com/nasional/20191129211659-20-452827/terbang-ke-Papua-mahfud-md-akan-pantau-hut-opm
[8] https://suarapapua.com/2019/11/28/ini-seruan-knpb-peringati-hut-manifesto-politik-bangsa-Papua-ke-58/
[9] https://www.jubi.co.id/ulmwp-serukan-peringatan-kelahiran/
