BOVEN DIGOEL, SUARAPAPUA.com— Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel mendukung wacana pemekaran DOB Papua Selatan.
Maret Klaru, Ketua LMA Kabupaten Boven Digoel menjelaskan lima suku besar di Boven yang terdiri dari Awyu, Kombay, Koroway, Mandobo dan Muyu yang termasuk dalam wilayah pemekaran provinsi Papua Selatan mendukung program pemerintah pusat.
“Ya kami dari masyarakat adat punya kerinduan sekali pemekaran provinsi Papua Selatan”, kata Klaru kepada Suarapapua.com di ruang kerjanya, Senin, (18/11/2019).
Ia menambahkan, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Merauke harus sepakat termasuk Timika untuk satukan persepsi dan kekuatan yang kuat untuk mendorong pemekaran papua selatan yang sudah berjuang lama hingga hari ini.
“Perjuangan sudah hanya belum sepakat satukan pendapat untuk mendorong perjuangan pemekaran itu,” ujarnya.
Ia berharap, para elit-elit politik yang selama ini jalan masing-masing itu bersatu dalam mendorong pemekaran yang sudah berjuang lama,
“Kami masi tertinggal dalam perkembangan pembangunan di daerah lain, kami kan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah untuk bersaing dengan mereka,” katanya.
Dikutip dari Jubi.co.id, Tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, memberikan apresiasi kepada DPRD Merauke atas langkah cepat yang diambil. Sehingga hari ini dialog dilangsungkan, sehubungan dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS).
Saat ini, ada pekerjaan besar sedang bergulir yakni pembentukan PPS setelah pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tito Karnavian.
“Saya ingin menjelaskan secara detail agar jangan sampai ada pandangan bahwa restu pembentukan PPS, karena pertemuan 61 tokoh Papua dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Jakarta. Sesungguhnya bukan. PPS adalah restu 17 tahun dari penantian panjang sejak 2002 hingga 2019,” katanya.
Jadi kalau ada anggapan yang selalu menanggapi bahwa PPS untuk menutupi rasis, sebenarnya tidak. Itu di luar rasis maupun yang dilakukan tim 61 ketika dialog bersama Jokowi.
“Kita berjuang sejak tahun 2002 silam. Olehnya, semua harus tahu bahwa Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke, bukan produk instan dari keterpaksaan politik negara,” tegasnya.
Pewarta: SP-CR07
Editor: Arnold Belau
