PON XX dalam Duka Nestapa Rakyat Papua

10
143

Oleh: Alleb Koyau)*

WAKTU Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Indonesia 2020 di Papua sudah tinggal beberapa bulan lagi. Geliat persiapan dan pematangan berbagai venue pun hampir rampung pembangunannya dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat. Ada yang sudah mencapai 75 persen, adapula sudah mencapai 55 persen, atau ada pula pembangunan arena besar yang telah mencapai 85 persen menurut laporan pemerintah. Semua persiapan sudah nampak matang dan sudah akan selesai. Tinggal menunggu finalisasi akhir kekurangan yang ada.  Dalam narasi-narasi penyampaikan semua progres pembangunan oleh pemerintah (pusat dan daerah) ada kesan bangga, senang, puas dan hebat yang terungkap pada ekspresi  wajah (mood) para pejabat tersebut.

Mereka menganggap penyampaian informasi seputar perkembangan pembangunan fisik (benda-benda mati) dalam mendukung pelaksanaan PON itu akan dengan senang hati, sambil terheran- heran dan bangga bakal diterima oleh seluruh rakyat Papua yang membaca dan mendengarnya. Mereka berekspektasi demikian, tanpa sedikit pun berupaya memahami psikologis (jiwa) dan perasaan rakyat Papua selama ini. Lebih utamanya pasca amuk masa yang oleh Jakarta diklaim sebagai ‘kerusuhan dan anarkisme’ yang didalangi oleh pejuang kemerdekaan Papua (KNPB dan ULMWP). Atau tanpa pernah berusaha mendengar seruan yang berasal dari hasil olah pikir, hati, iman dan nurani rakyat. Jakarta bersama anteknya pemerintah daerah, terus secara nyata mendiskriminasi dan mengabaikan apa domain prioritas kebutuhan dan harapan rakyat saat ini.

Apa benar demikian adanya?  Sebagai argumentasinya, kita bisa lihat mengapa proses penegakan hukum atas pelaku dan pelanggar HAM tidak pernah dilihat dan diselesaikan secara serius-sebagaimana niat dan kekeriusaan pemerintah  membangun venue PON. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengabaikan aspek yang lebih penting  dan mendasar yakni soal kemanusiaan. Tidak ada keseriusan pemerintah menangani masalah pembunuhan, penganiayaan akibat kekerasan aparat, pembungkaman, pembatasan akses jurnalis, teror, kriminalisasi aktivis dan jurnalis, penembakan di luar prosedur hukum dsb. Juga kehancuran alam dan hutan yang dilakukan dalam skala besar oleh penguasa dan mafia yang bernostalgia dibelakang-belakang  rakyat. Otonomi Khusus pun diperkosa sendiri oleh Jakarta yang diskriminatif, tamak dan berwatak kolonial ini.

Pemerintah Indonesia bersama antek-anteknya di daerah melanggar Hak Asasi Manusia rakyat pada tingkatan yang sangat luar biasa, sistematis, terstruktur dan masif. Mereka sepertinya melihat pembangunan infrastruktur sebagai satu-satunya opsi untuk menutup semua persoalan pelanggaran HAM. Pintu penuntasan pelanggaran HAM seolah sudah lama ditutup bersamaan dengan perginya para perintis HAM dan Demokrasi di Indonesia.

Benar, pemerintah sedang menyangkal fakta  di Papua tidak ada manusia Papua yang harus dihargai sisi, nilai dan hakikat kemanusiaanya,dimana hal itu sesungguhnya telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku secara universal. Dimana Undang-Undang Tuhan pun melarang tegas pembunuhan, pencurian, perampokan, eksploitasi, pengekangan,  pengancaman, teror, intimidasi, penganiayaan dsb. Hukum adat juga demikian, melarang mengambil barang milik orang lain, tidak boleh membunuh, tidak boleh menipu, tidak boleh masuk wilayah orang tanpa izin, tidak boleh serakah, tidak boleh pelit, tidak boleh egois, tidak boleh ini itu dst. Namun, perlakuan pemerintah ini menyiratkan bahwa keberadaan manusia Papua berdasarkan status dan hak-hak sulung sebagai pemilik tunggal kekayaan alam yang melimpah  sudah disangkal bahkan dianggap tidak pernah berlaku dalam sistem hukum Negara Indonesia.

Orang Papua dalam kacamata Jakarta dan kaki tangannya (Boneka) menurut Victor Yeimo, beranggapan bahwa koeksistensi dan derajatnya tidak  sama, tidak lebih dari subhuman dan bahkan hewan yang tidak berguna dan rendahan. Oleh karenanya hampir semua aspirasi rakyat Papua dalam konteks yang luas diabaikan dan tidak pernah didengarkan sejak lama.

Kita musti jujur bahwa saat ini, rakyat sakit hati, frustasi, kecewa dan tidak respek lagi terhadap penguasa Jakarta. Dan itu fakta. Bukan hanya sekedar asumsi.  Rakyat hari ini sedang tertekan, diintimdasi, dikekang, diawasi dan digerogoti pagi, siang, sore sampai malam. Begitu seterusnya sehari-hari. Sudah tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi kedamaian di hati, tidak ada lagi rasa segan, menghargai atau bahkan mencintai antar satu dengan yang lain. Lebih-lebih terhadap negara republik Indonesia. Kebencian yang bercampur emosi, jengkel dan muak hari ini melandasi pikiran dan segenap jiwa rakyat Papua. Peristiwa amuk masa pada bulan Agustus –September lalu adalah klimaksnya yang spontanitas. Keputusan  penguasa Jakarta memberlakukan opsi pendekatan militer sebagai reaksi atas kasus amuk masa bukannya  akan membuat rakyat Papua semakin simpati, melainkan lebih memperuncing rasa kebencian dan dendam bagi keluarga korban yang semakin mendalam terhadap pemerintah.

Dengan melihat psikologis dan dinamika demikian, lantas apa yang mesti dipahami oleh rakyat Papua dalam memandang pelaksanaan PON ini:

  1. PON Hanyalah Wujud Legitimasi Pendudukan Indonesia

Jakarta menggenjot pembangunan  sarana-prasarana PON dalam waktu kurang dari 3 tahun, dimana  jangka waktu itu relatif singkat. Apa motif dasarnya? Jelas bahwa PON hanya sebagai legitimasi bahwa pemerintah pusat benar-benar sedang membangun Papua. Papua telah maju di dalam NKRI, Papua sudah dijadikan prioritas pembangunan, Papua sudah ada gedung canggih, Aku Papua, Aku NKRI dst. Semua narasi-narasi utopis itu hanya alat legitimasi untuk terus menguasai dan menjajah Papua.

Dengan berlangsungnya PON, maka Jakarta akan memiliki bahan kampanye kepada negara-negara dunia bahwa Papua aman-aman saja. Buktinya perhelatan iven nasional terbesar saja sudah terlaksana dengan meriah, aman dan sukses. Di samping itu, akan mengajak investor nasional dan asing masuk untuk terus menerus menghancurkan alam Papua dan menyedot uang OTSUS kembali ke pusat. Hal-hal inilah yang sudah jelas menjadi motif terselubung dibalik semangat pembangunanisasi ala kolonial dalam sejarah. Hal serupa saat ini sedang dilakukan oleh Jakarta terhadap Papua.

2. PON Papua akan Berlangsung Dalam Pengawasan Ketat Militer Indonesia

Pelaksanaan PON Papua sangat mungkin dijaga ketat oleh militer. Hal tersebut erat terkait dengan sikap fobia dan paranoid sebagaimana yang kerap ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia selama ini di Papua. Perhelatan PON akan menjadi penentu baik-buruknya reputasi Indonesia di kancah dunia. Kegagalan PON dapat berakibat tetap rendahnya kepercayaan internasional terhadap situasi keamanan di tanah Papua.

Jika berhasil dan sukses harapan Jakarta adalah akan merubah paradigma tersebut dan Indonesia akan dianggap berhasil menanggani seruan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, maka kelancaran pelaksanaan PON  dari awal-akhir akan menyita perhatian serius pemerintahan Jokowi. Segala kekuatan militer yang ada, terutama untuk pengamanan akan dilangsungkan secara maksimal dan ketat. Itu harga yang jelas. Dalam posisi itu, rakyat Papua tetap berada dalam pengawasan dan intaian inteligen. Apapun bisa terjadi terhadap orang Papua saat-saat itu. Oleh karenanya rakyat Papua perlu waspada dan tetap menjaga diri dan keluarga.

3. Pon Sebagai Pesta Seremonial Tak Berefek Positif Untuk Rakyat Papua

Pelaksanaan PON 2020 diklaim akan berdampak pada naik/terangkatnya martabat orang Papua. Pertanyaannya martabat apa? Martabatnya siapa? Penguasa, Pemerintah, mafia, TNI/POLRI? Jika pemerintah  Indonesia paham dan bijaksana diberkati oleh Tuhan, tidak tamak, tidak buta, tidak pura-pura bisu, tuli, keji dan jahat.

Mestinya pahami bahwa berbicara martabat,  itu erat dengan  nilai esensial tentang kemanusiaan. Nilai kemanusiaanlah yang menjadi penentu bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap martabat  kelompok  bangsa manusia itu sedang, sudah dan akan dilakukan oleh negara. Bukan justeru mengadakan kegiatan olahraga dengan  ilusi mengangkat harkat dan martabat manusia bangsa dan rakyat Papua. Pemerintah tak perlu ragu menunjukkan kapasitas dan eksistensinya hari ini sebagai penjajah modern bagi rakyat Papua. Sebab, dari hal ini saja telah menjadi sangat terang benderang.

Percayalah dalam sejarah, sebuah bangsa yang sedang dijajah tidak akan pernah bangsa tersebut  martabatnya dihargai, dihormati dan dipandang setara dari penjajahnya.  Jakarta mau menggelar seribu kali PON di Papua pun tidak akan pernah mengangkat nilai, harkat dan martabat manusia Papua. Harkat dan martabat manusia  Papua itu akan dianggap dihargai  dan diangkat hanya apabila terdapat penghormatan dan penghargaan yang besar atas manusianya. Bagi Indonesia jika ingin mengangkat hargat dan  martabat manusia cukup tuntaskan pelanggaran HAM yang mandek sejak 1962 dan  berikan penentuan nasib sendiri.  Itu saja sudah cukup.  Sangat cukup. Jika tidak, maka ilusi naiknya harkat dan martabat rakyat Papua melalui PON (Kitorang Bisa!) hanyalah wacana absurb, utopis sebagai dalil pengusaha-penguasa melanggengkan penindasan dan pemusnahan rakyat Papua lewat hegemoni pembangunanisme yang juga pasti bias pendatang.

Apabila Kita  segenap komponen orang Papua adalah manusia yang memiliki akal budi, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, mestinya paham bahwa nilai dan kemanusiaan  kita dalam sudut pandang Indonesia ada pada tataran kata jenis binatang yang pernah disematkan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya- Semarang  pada Agustus lalu, yaitu “Monyet”.

Lalu kita harusnya sadar bahwa dalam perspektif kolonialisme, bangsa yang  telah dianggap rendah dan sudah dilabeli, distigma dan didiskriminasi martabatnya, tidak akan pernah  dipandang sebagai manusia seutuhnya. Dan oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu hanya melalui satu jalan yakni: rakyat Papua harus bersatu dan  berjuang untuk bebas dan merdekadari penjajahan penguasa Indonesia sebagai bangsa yang  layak berdiri sendiri sebagaimana bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.

Hanya itu satu-satunya solusi pasti untuk mengangkat mensejajarkan harkat dan martabat orang Papua sebagai bangsa manusia ciptaan bapa surgawi: Allah bangsa Papua Yang Maha Kekal.

Selamat menjalani Masa Adven !*

)* Penulis adalah  Aktivis Mahasiswa Papua