Pemkab Jayawijaya Berkomitmen Rembuk Stunting

0
69

WAMENA, SUARAPAPUA.com— Pemerintah kebupaten Jayawijaya lakukan aksi ketiga rembuk stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di  kabupaten Jayawijaya yang dilakukan OPD terkait, kepala kampung dan kepala distrik untuk program 2020 pada Kamis (4/12/2019) lalu di Wamena

Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan,  organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama kepala distrik dan kepala kampung dapat bekerja sama untuk menurunkan stunting di Jayawijaya untuk program di  tahun 2020 nanti.

“saya harap OPD terkait, kepala distrik dan kepala kampung harus bisa membantu fasilitasi kegiatan stunting di kampung – kampung maupun distrik yang ada, khususnya bagi 20-an kampung untuk di program 2020 nanti,”, ujar Banua kepada wartawan usai pembukaan kegiatan stunting di gedung Ukumearik Asso.

Menurutnya, hal ini penting agar kedepan bagaimana SDM Jayawijaya dari awal harus diperhatikan, dimulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia dua tahun.

“Kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah kampung kita saring dana, untuk melihat ibu – ibu hamil hamil dan harus benar – benar dijaga sampai kelahiran hingga anak berusia dua tahun, karena masalah stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan saja,” ucapnya.

Bupati menambahkan, jika pembiayaan stunting di program 2020 nanti di setiap OPD telah dimasukkan, selain pemerintah daerah pun mempunyai dana tambahan khusus untuk bagaimana penekanan ke kepala  kepala kampung bahwa ada dana delapan persen dari dana kampung untuk program tersebut.

“Ada  sekitar 70-80 juta rupiah per kampung dan pemerintah juga akan dorong ini, sehingga 20-an kampung yang menjadi program cegah stunting di 2020 nanti benar – benar terlaksana dengan baik,” kata bupati Banua.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya, dr. Willy Mambieuw mengaku program aksi pertama dan kedua penurunan stunting telah mencapai 100 persen di tahun 2019.

“Stunting di 2019 ini memang sudah 100 persen yang masih dalam bentuk penggalangan komitmen, sedangkan untuk realisasinya baru di lakukan di 2020 untuk 20-an lokasi khusus yang telah di tentukan,” ucap Willy.

Menurutnya, aksi ketiga dilakukan dengan penandatanganan sinergitas antara lintas OPD, di mana masing – masing OPD bertanggung jawab juga untuk penanggulangan stunting. Selain itu, akan dilakukan MoU antara pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi sebagai salah satu yang harus di laporkan adalah komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan stunting untuk 2020.

“Jadi yang kita bicara ini untuk 2020, supaya masing – masing OPD saat penyusunan restra dimasukkan juga beberapa kegiatan yang menunjang   kegiatan stunting,” katanya.

Pewarta: SP-CR13

Editor: Arnold Belau