Laporan Wartawan Suara Papua dari Wamena
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Raga Kogoya, aktivis kemanusiaan di Nduga mengatakan, sudah setahun masyarakat Nduga terusir dan harus mengungsi dari rumah dan tanah mereka sendiri sejak 4 Desember 2018 hingga 4 Desember 2019.
Ia menceritakan, sejak itu termasuk anak sekolah juga yang ikut bubar, empat SMP dan satu SMA kemudian 11 SD. Saat itu mereka ada yang persiapan ujian, tetapi mereka bubar dan ikut lari ke hutan. Sebagian besar masih bertahan di hutan.
“Saya dengan teman-teman relawan kumpulkan mereka. Dan data yang ada di tangan kami sebanyak 1000 lebih. Dan mereka ini mau ujian, saat ini kami tim relawan ditolak. Kami berusaha hubungi pemerintah Nduga, dalam hal ini kepala dinas pendidikan dan Sekda, tetapi mereka tidak mau mendengar kami,” jelas Raga menceritakan.
“Saya kewalahan saat ini. Tidak ada yang menolong kami untuk meluluskan anak-anak SD kelas enam, SMP kelas tiga dan SMA kelas tiga. Saya tidak hitung, mereka yang mau naik kelas,” ujar Raga.
Ia berharap kepada pemerintah Nduga dan Jayawijaya untuk melihat anak-anak pengungsi konflik Nduga yang terlantar pendidikannya. Mereka sangat membutuhkan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.
“Saya mengharapkan pemerintah Nduga dan Jayawijaya, kalo bisa datang lihat kami, karena ini manusia. Karena ada manusia, maka ada pemerintah dan lain sebagainya. Jadi, saat ini, anak-anak dilantarkan. Lebih khusus untuk Nduga, mereka bawa sekolah, nama sekolahnya, guru-gurunya, tetapi anak-anaknya dilantarkan,” ungkapnya kesal.
Sampai saat ini, masih ada masyarakat dan anak-anak sekolah di hutan, sementara tenaga pengajar ditarik semua ke Kenyam, ibu kota kabupaten Nduga.
“Satu kali saya pergi, bawa anak-anak juga dari hutan, terus kedua kali bawa juga. Tetapi saat ini mereka tidak bisa sekolah karena guru-guru tetap yang mengajar mereka ditarik kembali. Ada di daerah Keneyam,” kata Raga.
Dari data yang ada, yang mengungsi bukan 11 distrik saja. Kalau kita bicara Nduga, 31 distrik ini memang lumpuh total. Baik pendidikan maupun kesehatan.
“Anak-anak tidak sekolah. Saya berharap, kalo bisa berusaha mereka kasih lulus anak-anak ini sekolah atau datang jemput mereka, supaya mereka juga bisa sekolah dengan yang lain.”
“Kalo di sini ada 1030 anak. Kami tim relawan mengajar, tetapi untuk membuat mereka punya raport, mau kasih naik kelas atau kasih lulus mereka, kami tidak punya kekuatan hukum. Hanya kami mempersiapkan mereka dan guru-guru. Pemerintah sangat abaikan nasib anak-anak Nduga. Mereka tidak mau buka tangan untuk melayani anak-anak ini,” bebernya.
Raga sempat berpikir untuk titipkan, tetapi ia benar-benar sadari bahwa mereka (anak-anak pengungsi) masih trauma. Apalagi kejadian tanggal 23 September kemarin, mereka malah lebih takut lagi.
“Yang kami ajar di sini adalah anak-anak dari 31 distrik di Nduga yang kena dampak langsung. Di Nduga ujian tetap jalan, tetapi anak-anak di pengungsian yang kami kumpulkan ini tidak bisa ikut ujian,” kata Raga.
Karena anak-anak jadi korban, sehingga relawan berusaha untuk telepon ke bupati Nduga.
“Dia bilang, ok. Nanti kami akan rapat dan kami bicara, saya telepon Sekda, itu saya sudah bicara jadi bicara dengan kepala dinas. Kepala dinas, saya telepon, kepala dinas tidak mau angkat telepon. Mereka tidak mau angkat telepon saya,” ungkapnya.
Raga mengharapkan supaya pemerintah Nduga dan Jayawijaya datang ke pengungsian untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak pengungsi yang terabaikan nasib pendidikannya baik yang SD kelas enam, SMP kelas tiga dan SMA kelas tiga.
“Kami kewalahan untuk mereka. Karena tahun besok mereka harus ujian,” katanya.
Dolia Umbruangge, seorang relawan Nduga di Wamena mengatakan, tim relawan dan pengungsi Nduga berpikir bahwa sesuai dengan firman Tuhan, tidak harus berpikir itu kalau ketika kita bersenang-senang, tetapi ketika kita berduka pun firman Tuhan mengajarkan bahwa bahwa harus bersyukur.
Tim relawan mencatat 4 Desember 2018 awal terjadi penyerangan dari pihak TNI/Polri. Dampak selama setahun sangat dirasakan para pengungsi dari Nduga.
“Hitungan kami sebagai manusia itu sudah genap satu tahun. Walaupun dihitung itu tanggal satu Desember itu sudah genap satu tahun pengungsi Nduga. Tetapi kita ambil keputusan bahwa kami lakukan ibadah tanggal 4 Desember 2019 dan kami dengan keterbatasan kami persiapkan untuk kami beribadah,” terangnya.
Saat peringati setahun pengungsi Nduga, ada anak-anak sekolah sebagian datang, mewakili pengungsi juga ada yang datang, terus dari solidaritas, teman-teman yang merasakan apa yang dirasakan pengungsi Nduga datang untuk sama-sama lakukan ibadah.
“Dan kami lakukan pasang lilin untuk mereka 238 orang yang gugur. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu. Itu datanya falid karena mereka yang meninggal di Wamena, Kuyawagi dan beberapa daerah yang kalo meninggal mereka laporkan ke kami,” ungkapnya.
Tetapi sebagian besar para pengungsi tidak pernah laporkan. Yang dihitung dan didata adalah yang dilaporkan terdata di tim relawan maupun tim kemanusiaan Nduga.
Sebenarnya hari ini pengungsi Nduga mau datang ibadah, tetapi mereka takut karena di Nduga tanggal 29 ada kontak senjata. Jadi tanggal 20 serangan dari pihak TNI/Polri di Alguru, terus tanggal 29 di Mugi . Ini membuat para pengungsi tambah trauma dan dalam pikiran mereka itu masih trauma.
Sehingga, kalau tetap mengakomodir untuk ibadah atau berkumpul itu juga masih ada tekanan atau situasi yang hari ini kita lihat di Papua, apalagi para pengungsi. Itu alasan mereka tidak datang.
“Kami sudah menyampaikan ke gereja bahwa hari ini kami akan pemasangan lilin, tetapi mereka masih trauma. Mereka bilang kami takut jadi tidak bisa datang hadir untuk ibadah,” ujarnya.
Kata Umbruangge, relawan berharap agar biar satu tahun ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi Papua dan kabupaten Nduga, Timika, Asmat mungkin tidak lebih kritis untuk menangani para pengungsi ini, tetapi berharap kedepan setelah tanggal empat ini pemerintah pusat sampai dengan daerah-daerah lebih melihat untuk penanganan pengungsi Nduga.
“Pemerintah jangan melihat dari satu sisi, artinya jangan melihat dari politiknya saja, tetapi lihatlah dari kemanusiaan. Karena kami rasakan bahwa satu tahun ini memang tidak ada penanganan dari pemerintah,” tegasnya.
Selama relawan ada di sini, relawan tangani itu bantuan hanya dari gereja-gereja lokal dan solidaritas serta mahasiswa.
Selama satu tahun ini, sekolah dan kesehatan memang tidak ditangani oleh pemerintah.
”Dan kami harap, untuk kedepan pemerintah lebih jeli kalo dibilang Nduga aman.”
Hari ini, intelektual satu dua orang yang mengatasnamakan intelektual Nduga, lalu jalan di rumah makan serta dengan Pangdam dan lain-lain, bahwa mau turun natal di Nduga itu pembohongan besar. Karena di Nduga masih perang dan masyarakatnya tidak ada.
“Kami pesan untuk DPRP dengan pemerintah bisa lebih kritis untuk menangani para pengungsi ini dan dilihat dari nilai kemanusiaan,” katanya.
Selama satu tahun konflik Nduga, para pengungsi tidak diperhatikan, terabaikan dan dilupakan oleh negara. Padahal kami tahu bahwa konflik Nduga atau kontak senjata yang terjadi di Nduga itu atas perintah siapa? Presiden tidak menangani dan melihat Nduga.
Negara ada karena rakyat kabupaten juga karena ada masyarakat, tetapi hari ini kita lihat bahwa apa gunanya kasih kabupaten Nduga jika masyarakatnya tidak diperhatikan seperti ini? Itu pertanyaan kami. Negara harus lebih jelih melihat dan menangani pengungsi.
238 orang yang meninggal sebagian gugur dengan peluru, sebagian meninggal karena kelaparan di tempat-tempat pengungsian, terus sebagian meninggal, tetapi tidak tahu sakit apa. Karena beberapa kali tim relawan jalan walaupun besiknya bukan orang kesehatan, tetapi kami jalan karena nurani kemanusiaan.
“Yang kami temukan keluhan mereka hanya sakit kepala, panas dan muntah-muntah. Itu paling lama satu minggu, tetapi paling cepat itu tiga hari, setelah itu orangnya meninggal. Dan ini belum diketahui pihak medis. Sebagai orang awam kesehatan, kami belum bisa pastikan sakit, penyakit apa,” kata Ubruangge.
Mungkin orang pendatang khususnya orang di luar dari Papua katakan bahwa itu karena pengaruh asap.
“Tetapi kami ini lahir besar di honai, kami biasa dengan asap itu. Dan kami belum pernah alami sakit yang seperti itu, hanya sebentar batuk, sedikit lagi langsung meninggal, ini kami belum pernah alami,” katanya.
Negara harus bertanggungjawab atas 238 orang yang meninggal ini dan harus mengutus dokter atau orang untuk menganalisa sakit ini apa. Itu yang kami harapkan, karena Nduga dalam pengungsian.
“Untuk daerah lain kami tidak tahu, tetapi kami relawan ini tenaga terbatas, jadi kami lebih fokus di sini. Kalo para pengungsi yang sakit, itu memang mereka mau ke rumah sakit atau ini itu memang kewalahan besar. Karena diminta itu KTP, kartu keluarga, semacam itu, sementara mereka hanya menyelamatkan diri. Barang-barang ini mereka tidak bawa keluar. Sehingga memang itu satu halangan yang kadang mereka tidak ke rumah sakit, karena ditanya barang-barang itu,” tutur Dolia.
“Kadang kami relawan harus dampingi. Karena itu memang kalo tidak bisa baru kami dampingi, lalu minta tolong, itu pun bayar. Contoh konkrit, salah satu ibu yang tangannya patah, saat dia selamatkan salah satu tukang bangunan di daerah Yigi, dia selamatkan bawa lari dan dia jatuh itu kami di sini bayar Rp 5.000.000 untuk biaya pengobatan,” katanya.
Nduga: Air Mata Darah yang Diabaikan dan Dilupakan Penguasa
Lenus Gwijangge, kepala distrik Yigi, Nduga menjelaskan peristiwa yang terjadi tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan hari ini tanggal 4 Desember 2019. Kita keluar dari 11 distrik, itu mulai tanggal 4 karena TNI/Polri mulai penyisiran di daerah Mbua sampai Yigi.
Saat itu masyarakat sebagian besar tidak tahu bunyi bom atau senjata, tentara juga tidak kenal. Maka langsung tanggal 4 Desember itu penyisiran di distrik Yigi dan salah satu kampung di kampung Mam, ada dua orang, Rabu Linmbik dengan adiknya Keril Linmbik, mereka langsung tembak.
“Akhirnya, masyarakat yang ada di situ semua keluar,” katanya.
Ia menceritakan, faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengungsian dalam skala besar itu karena masyarakat sangat ketakutan.
“Masyarakat berpikir jangan-jangan kalo mereka lihat kami atau tangkap itu mereka langsung tembak, jadi semua masyarakat yang ada di Yigi, Mugi, Mapenduma dan sekitarnya, termasuk 11 distrik itu semua keluar,” tutur Lenus.
“Keluarnya bukan kemana, tetapi pengungsi ke hutan-hutan, dan gua-gua. Mereka juga banyak korban, sampai sekarang di daerah sana masih kosong di daerah distrik Yigi, Ninggal, Mapenduma, Kageyem, Mugi, Mam, itu semua kosong. Ada yang bilang di sana aman itu, omong kosong,” tegasnya.
“Saya ini kepala distrik Yigi, jadi saya punya masyarakat hari itu, termasuk saya melarikan diri masuk hutan dan saya juga keluar sama-sama dengan mereka,” ungkapnya.
Akibat bom dan tembakan oleh aparat TNI/Polri, masyarakat setempat melarikan diri di berbagai tempat melalui jalur hutan menempuh ke daerah Mbon-Mbon sampai ke Kuyawagi, sampai di Wamena. Dan masih ada juga di hutan-hutan.
“Jadi kalau ada orang bilang bahwa distrik-distrik itu aman dan masyarakat ada itu omong kosong. Lebih bagus mereka pergi lihat dengan mata, kepala mereka sendiri. Rumah-rumah mereka dibakar, maka sekarang saya berpikir kalo nanti kembali ke sana tinggal dimana? Rumah saja sudah dibakar aparat keamanan,” tutur Lenus.
“Di Yigi tidak ada orang, di gereja dan dimana-mana, rumput naik semua, kosong. Tidak ada yang tinggal.”
“Sekitar bulan Juli 2018, kami bawa bama, tetapi masyarakat sudah bubar, tidak ada orang. Beberapa orang yang kita kumpul, tetapi mereka tidak bisa tinggal di sana. Karena intinya mereka ketemu TNI/Polri langsung babat (tembak) langsung, sehingga masyarakat sampai saat ini tanggal 4 Desember 2019, masih di luar,” tuturnya lagi.
Sangat disayangkan kondisi masyarakat pengungsi Ndugama akibat dipersulit dengan masyarakat saya sebagian besar itu meninggal karena sakit, lapar, kena hujan(dingin). Sekitar bulan Januari sampai Februari itu ada banyak meninggal.
“Itu kami pikir pasukan militer buang bom itu mungkin dia punya racun, waktu itu banyak meninggal anak-anak kecil,” katanya.
Untuk kondisi kesehatan anak usia bayi, anak dan dewasa, hingga saat ini tidak bisa dipastikan akibat keberadaan masyarakat menyebar di berbagai daerah yang berbeda.
“Kami pihak pemerintah sulit untuk mengetahui dan memastikan jumlah sakit yang diderita,” ujarnya.
Hingga laporan ini diterbitkan, sudah seribuan anak-anak Nduga usia sekolah tidak sekolah dan dilaporkan bahwa 238 orang telah mengungsi dalam satu tahun ini.
Laporan Jurnalis SP SP-CR13 dari Wamena
