JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat menyatakan tidak ada yang istimewa pada Hari HAM sedunia yang biasanya dirayakan setiap tanggal 10 Desember.
Ketua I KNPB Pusat, Warpo Wetipo mengatakan, bagi KNPB namanya hari pelanggaran ham itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan tidak ada artinya sama sekali. Karena meskipun tiap tahun memeringati hari HAM, di Papua pelanggaran HAM ada dan terus berjalan.
“Kami sedang hidup bersama pelanggaran HAM, dilahirkan dalam suasana pelanggaran HAM, dibesarkan dalam suasana pelanggaran HAM dan mati juga dalam suasana pelanggaran HAM,” tegas Wetipo kepada suarapapua.com pada Selasa (10/12/2019) di Kota Jayapura.
Ia membeberkan, darah dan daging, tulang-belulang, watak, jiwa, karakter dan mental orang Papua dibentuk di dalam suasana Pelanggaran HAM. Termasuk keringat, air mata dan darah, serta nyawa pun melayang bersama Pelanggaran HAM.
“Itulah kenapa saya bilang bahwa bagi KNPB hari HAM itu tak ada yang istimewa. Bagi kami hari HAM adalah hari duka nasional. Karena banyak tokoh nasional gugur dalam bulan Desember. Dalam bulan Desember adalah bulan Kematian bagi Bangsa Papua Barat, walaupun Bagi Orang Kristen mengi-maninya sebagai bulan kelahiran,” tegasnya lagi.
Menurutnya, KNPB bukan melawan agama. Namun, kenyataan dan realitas hidup orang Papua demikian.
“Karena itulah OAP mati banyak atas nama Agama, Damai, Natal, Kasih, yang di bungkus dengan kemunafikan dan kejahatan negara (Serigala berbulu domba),” Katanya.
Warpo menambahkan, KNPB secara nasional sudah umumkan bahwa Desember adalah hari bulan duka. Dan KNPB Pusat sudah perintahkan kepada semua pengurus KNPB Wilayah dan Konsulat tentang jadwal kerja selama bulan Desember dari 28 November lalu.
Sebelumnya KNPB sudah keluarkan tanggal-tanggal penting pada bulan Desember, antara lain:
- Tanggal 1 Desember adalah hari manifesto politik Negara Papua Barat dan sudah rakyat merayakan – sukses.
- Tanggal 5 – 9 Desember 2019 adalah memberikan dukungan doa dan puasa pada Pertemuan ACP, MSG dan juga dukungan kepada BRA dan Rakyat dalam rangka perhitungan suara Paskah Referendum Di Bogainville.
- Tanggal 10 Desember 2019 adalah Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia.
- Tanggal 14 Desember hari proklamasi negara melanesia barat (Bintang 14)
- Tanggal 16 Desember adalah hari duka_perkabungan versih Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terhadap tokoh nasional KNPB dan juga tokoh nasional lainnya yang telah Gugur di medan perlawanan seperti, (Erik Logo, Musa Tabuni, Huber Mabel, Dany Kogoya, Victor Kogoya, Teriyoly Weya, Tonny Kobak, Yaly Gombo, Martinus Yohame, Kantius Heselo, Jengky Gobay, Nita Wenda, Sam Lokon dan masih banyak kawan” lainnya Termasuk duka Lainnya di tanah air. Terutama mengenang jasa parah pahlawan Nasional bangsa Papua Barat, seperti: Alm. Thom Wainggay, Arnol C. Ap, Kelly Kwalik, Thadius Yogy Magay, Yawan Wayeni, Permenas Awom, Mandacan, Yustinus Murib, Opinus Tabuni dll Di harapkan lakukan Serentak Secara Organisasi.
- Tanggal, 19 Desember 2019 adalah hari awal dari pelanggaran HAM terbesar dan juga hari aneksasi terhadap Bangsa Papua Barat di teritori West Papua.
- Tanggal, 20 -26 Desember 2019 adalah hari natal bagi umat nasrani di Papua.
- Tanggal, 31 Desember 2019 adalah Hari perubahan nama Irian Jaya, Menjadi Papua (West Papua) oleh Presiden Gusdur.
- Tanggal 31 Desember 2019 adalah Hari Kunci Tahun, meninggalkan 2019 dan Menyambut Tahun baru 2020.
- Tanggal 1 Januari 2020 dan seterusnya adalah: Tahun Baru – semangat Baru.
Dikutip dari Jubi.co.id, Majelis Rakyat Papua atau MRP atelah meluncurkan buku tentang konflik di Kabupaten Nduga di Hotel Horison, Kota Jayapura, Papua, Senin (9/12/2019). Buku “Kekerasan tak Berujung di Nduga” itu diluncurkan menjelang Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati masyarakat internasional setiap 10 Desember. Buku itu merupakan hasil investigasi MRP terhadap situasi yang dialami para pengungsi konflik bersenjata Nduga.
Murib menyatakan buku itu berisi catatan tentang tentang konflik bersenjata di Nduga yang menyebabkan menewaskan puluhan orang dan membuat ribuan warga sipil mengungsi sejak Desember 2018.
“MRP memberi judul bukunya ‘Kekerasan tak Berujung di Nduga’,” kata Murib.
Ia menyatakan hingga kini para warga sipil yang mengungsi belum dapat kembali ke Nduga. Para pengungsi itu hidup secara tidak layak di sejumlah kantong pengungsian, dan kehilangan akses terhadap sejumlah layanan dasar ataupun pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Kondisi para pengungsi itu diabaikan pemerintah.
“Melalui buku itu MRP ingin mengajak publik untuk kembali melihat situasi HAM di Nduga,” kata Murib.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
