AUCKLAND, SUARAPAPUA.com — Akhirnya, suara mayoritas Daerah Otonomi Bougainville, PNG dalam pergelaran referendum yang dilaksanakan 23 November hingga 7 Desember 2019 telah memilih merdeka dengan suara terbanyak 176.928 dari total 181.067 suara.
Sementara, 3043 orang memilih untuk tetap tinggal sebagai daerah otonomi yang lebih luas dari PNG dan dan surat suara informal sebanyak 1.096.
Hasil pemungutan suara kemerdekaan wilayah itu diumumkan hari ini, Rabu (11/12/2019) di Buka Bougainville oleh Komisi Referendum Bougainville atau Bougainville Referendum Commission (BRC).
Baca juga: Perhitungan Suara Akhir Referendum Bougainville Akan Dilakukan Selasa Siang
Di Hutjena Hall di Buka, Ketua Komisi Bertie Ahern mengumumkan bahwa 176.928 dari total 181.067 orang memberikan suara untuk kemerdekaan.
Pemungutan suara berlangsung selama dua minggu, dengan pemilih diminta untuk memilih antara Bougainville yang melanjutkan otonomi di dalam PNG atau opsi kedua, yaitu memilih menjadi sebuah negara mandiri yang merdeka.
Suara mayoritas yang sangat besar untuk opsi 2 dicapai dalam jumlah pemilih yang besar, dengan lebih dari 85 persen dari mereka yang terdaftar memberikan suara.
Referendum yang telah lama dinanti-nantikan adalah ketentuan akhir dari kesepakatan perdamaian Bougainville pada 2001, yang mengikuti perang saudara yang berkepanjangan.
Untuk lebih lanjut bagaimana memberlakukan perolehan suara terbanyak untuk merdeka atau tidak, hasil akhirnya harus disahkan oleh parlemen nasional PNG.
Baca juga: Solomon Islands dan Indonesia Tandatangani Kerangka Kerjasama Pengembangan
Suatu gugus tugas bersama yang dibentuk antara pemerintah PNG dan Otonomi Bougainville adalah untuk melakukan konsultasi mengenai hasil akhir setelah selesainya referendum.
Ada ketidakpastian di kedua belah pihak tentang berapa lama proses ini akan berlangsung, meskipun kabinet PNG dipahami sedang mempertimbangkan proses hingga sepuluh tahun untuk kemungkinan transisi menuju kemerdekaan.
Menteri PNG Urusan Bougainville, Mr.Puka Temu mengatakan kepada mereka yang hadir bahwa kedua pemerintah akan mematuhi pedoman perjanjian perdamaian, yang tidak menentukan kerangka waktu untuk proses konsultasi.
Mr.Puka mengatakan dia tidak akan mempresentasikan hasilnya kepada parlemen sampai setelah konsultasi telah dilakukan.
“Ini adalah pengumuman politik transformasional,” katanya, bahwa mendesak Bougainville untuk memberikan waktu kepada PNG untuk memproses hasilnya.
Sementara itu, Mr.Ahern, mantan perdana menteri Irlandia memberikan penghormatan kepada orang-orang Bougainville atas partisipasi mereka yang antusias dan damai dalam proses tersebut.
Dia berharap Pemerintah Bougainville dan PNG bersama-sama secara baik dalam “perjalanan berkelanjutan” mereka untuk mengkomandoi tahap selanjutnya dari proses ini.
Sumber: radionz.co.nz
Editor: Elisa Sekenyap
