RUU Otsus Masuk Prolegnas, LP3BH: Alasan Apa dan Siapa yang Usulkan?

0
183

MANOKWARI, SUARAPAPUA.com— Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinusi mempertanyakan alasan apa dan siapa yang mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belum lama ini kepada pemerintah.

“Pertanyaan saya didasarkan pada amanat Pasal 77 UU Otsus. Pasal 77 disebutkan Usul perubahan atas Undang Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya kepada suarapapua.com di Manokwari, Sabtu, (7/12/2019) kemarin.

Menurutnya, rakyat Papua memiliki hak utama dalam mengusulkan perubahan atas UU Otsus tersebut. Karena itu muncul banyak pertanyaan.

Yan mempertanyakan, siapa yang mengusulkan perubahan saat ini? Siapa yang mengajukan RUU Otsus hingga masuk dalam Prolegnas? Apakah MRP dan DPRP maupun MRPB dan DPR PB mengetahui pengajuan RUU Otsus tersebut? RUU Otsus tersebut apakah pernah disosialisasikan kepada seluruh komponen rakyat Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat? Apakah pernah ada konsultasi publik yang dilakukan untuk mengumpulkan aspirasi rakyat Papua terkait usulan perubahan dalam RUU tersebut?

“Kami mendesak MRP, MRPB, DPRP dan DPR PB untuk segera mendesak Pemerintah Pusat serta DPR RI untuk menunda dan atau mengeluarkan RUU Otsus Papua dan Papua Barat tersebut dari Prolegnas guna dilakukan kajian ilmiah bersama rakyat Papua,” tegasnya.

Menurutnya, melakukan kajian dan evaluasi penerapan UU Otsus di Papua sejak 2001 hingga saat ini jauh lebih penting daripada mengajukan dan masukkan RUU Otsus dalam Prolegnas.

“Pemerintah Indonesia harus hargai hak-hak politik orang Papua yang sudah jelas tersirat di dalam UU Otsus, khususnya dalam konteks perubahan terhadap undang-undang yang  diatur dalam Pasal 78 tersebut,” ucapnya.

Dikutip dari tirto.id, RUU Otonomi Khusus Tanah Papua masuk dalam daftar prolegnas 2020. Berikut draft UU yang masuk dalam prolegnas 2020:

Sebanyak 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020 yaitu:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber

2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang RKHUP

6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan

7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba 14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)

30. RUU tentang Kefarmasian

31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua

33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 38. RUU tentang Ketahanan Keluarga

39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

40. RUU tentang Profesi Psikologi

41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK

48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

50. RUU tentang Daerah Kepulauan

Pewarta : SP-CR14

Editor: Arnold Belau