MANOKWARI, SURAPAPUA.com— Timotius Daud Yelimolo, aktivis muda dari Papua Barat meminta agar pemerintah [Gubrnur, DPR PB, MRPB, bupati dan wali kota] bersinergi untuk sejahterakan rakyat Papua dari kampung ke kota.
Timotius menjelaskan, penggunaan dana Otsus sejak 2001-2019 menurut data dari Kementerian Keuangan RI, per 2018 total anggaran Otsus untuk Papua tembus angka 105 Triliun Rupiah. Sementara Papua Barat sejak 2009-2018 total dana Otsus mencapai 19 Triliun Rupiah.
Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dipublis media Indonesia per tanggal 21 Januari 2018, Anggaran Otsus untuk Provinsi Papua Barat mencapai 8,0 Triliun. Belum lagi ada yang namanya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua Barat mencapai 1,6 Triliun.
“Kalau dilihat dengan cermat, dengan dana Otsus yang besar itu harusnya ada peningkatan per kapita dari masyarakat Papua di Papua Barat. Tapi itu tidak terlihat,” katanya kepada media ini beberapa waktu lalu di Manokwari.
Peningkatan yang dimaksud, kata Timotius, adalah ada kemajuan dan persaingan di pasar oleh mama-mama Papua, ada peningkatan signifikan bagi Penguasa Asli Papua, Pendidikan dan Kesehatan pun akan terlihat baik jika kualitas pelayanan publik oleh pemerintah berjalan baik.
Menurutnya, hal utama yang selalu menjadi kendala adalah Gubernur, DPRPB, dan MRPB serta Bupati dan Walikota belum sepenuhnya bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu, lemahnya penegakan supremasi hukum dalam amanah Undang-undang Otsus hingga penggunaan dana Otsus belum sepenuhnya mencapai sasaran.
Ia berharap agar dengan kurung waktu berapa tahun lagi akan berakhir, diharapkan pemerintah dapat bergandengan tangan dengan pemerintah, dan juga masyarakat agar sama-sama bertanggung jawab untuk membangun daerah.
“Saya sangat mendukung program Pemerintah karena baik adanya, hanya saja ada beberapa hal teknis yang harus kita bicarakan bersama-sama secara bermartabat dengan menarik sebuah benang merah. Mengapa rakyat belum sejahtera,” tanya Timo.
Dikutip dari beritagar.id, Pemerintah Pusat menjanjikan akan mempercepat proses evaluasi dana otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan pembahasan evaluasi itu akan dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Tanah Papua.
“Yang paling penting otsus dan dana otsus memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Tanah Papua, bagi kesejahteraan, kemakmuran, bagi perbaikan-perbaikan sumber daya manusia (SDM),” kata Jokowi, usai menerima perwakilan pelajar sekolah dasar dari Provinsi Papua, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Dalam penuturannya, Jokowi menyebut evaluasi akan dilakukan secara total, dengan turut mempertimbangkan pelaksanaannya selama 20 tahun terakhir. “Apa yang masih bisa diperbaiki, mana yang perlu kita perbaiki,” tukasnya.
Pewarta: SP-CR14
Editor: Arnold Belau
