DEKAI, SUARAPAPUA.com— Memperingati hari HAM sedunia, ratusan masyarakat Yahukimo turun jalan mendesak pemerintah Indonesia selesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang hingga kini tidak pernah diselesaikan.
Koordinator Aksi Hari HAM Seduni di Yahukimo, Yali Nare kepada suarapapua.com mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk memperingati hari HAM menyuarakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di teritori West Papua pada 10 Desember kemarin.
“Kami solidaritas pelanggan HAM di Yahukimo turun jalan untuk menyuarakan pembantaian, pembunuhan, yang dilakukan oleh TNI POLRI di Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Biak Berdarah, Paniai Berdarah, Abepura Berdarah dan Pembunuhan besar-besaran di Nduga,” jelasnya.
Yali meminta kepada pemerintah, Indonesia dalam hal ini Presiden untuk segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Selain itu, rakyat Yahukimo meminta kepada pemerintah pusat agar menarik seluruh pasukan militer TNI Polri dan BKO Brimob yang ditugaskan di seluruh tanah Papua.
“Keberadaan TNI POLRI dan BKO Brimob di berbagai daerah di Papua membuat rakyat Papua trauma. Kami di Yahukimo sendiri, mulai jam tujuh malam keatas masyarakat dilarang untuk beraktifitas. Itu sama saja dengan menjajah kami, sehingga kami minta dengan hormat pasukan militer yang ada di seluruh tanah Papua ditarik,” tegasnya.
Salah satu anggota solidaritas pelanggaran HAM yang namanya tidak ingin dimediakan mengatakan, saat ini OAP banyak yang meninggal dunia dengan keterangan penyakit yang tidak jelas. Sehingga, ia meminta kepada pemerintah kabupaten Yahukimo untuk kembali mengontrol semua petugas kesehatan yang ada di RSUD Dekai.
“Yang kerja sekarang itu lulusan kesehatan tapi kebanyakan kerja tidak sesuai tahapan proses menjadi seorang dokter atau perawat,” katanya.
Menurutnya, untuk memeriksa pasien harus dengan tahapan sesuai Pendidikan. Namun kenyataannya yang terjadi di RSUD Dekai tidak seperti itu. Sehingga ia berharap, untuk kedepan dokter dan perawat di RSUD Dekai harus sesuai tahapan Pendidikan.
Solidaritas pelanggan HAM Rakyat Papua meminta pemerintah Indonesia untuk selesaikan pelanggaran HAM di Papua, bebaskan semua tahanan politik, bertanggungjawab untuk nasib mahasiswa eksodus, tinggalkan pos Brimob di Aula Pendidikan Yahukimo dan menolak DOB di Tanah Papua.
Pewarta : Ruland Kabak
Editor: Arnold Belau
