Desak PBB dalam Bayang Kepentingan Imperialis dan Kolonialis

1
158

Oleh: Victor F Yeimo)*

PBB terus didesak untuk mengambil tindakan terhadap konflik West Papua. Hari ini (11/10), Koodinator Resident PBB di Papua New Guinua (PNG), Gianluca Rampolla didesak dengan Petisi 14.900 rakyat PNG yang menghendaki intervensi PBB dalam persoalan West Papua.

Petisi diserahkan di kantor perwakilan PBB oleh Gubernur NCD Powes Parkop, Gubernur Oro Gary Juffa, & Pendeta Roger Joseph, Dewan Gereja PNG. Gianluca Rampolla menyampaikan bahwa sebagai perwakilan PBB yang ada di PNG, dirinya bekerja sama dengan pemerintah PNG dan siap melanjutkan petisi ke Komisi HAM PBB.

Rampolla juga mengatakan bahwa PBB bekerja sama dengan pemerintah PNG siap menerima pengungsi West Papua bila menyeberang ke PNG. Dia mengatakan Komisi HAM PBB terus meminta Indonesia untuk selesaikan konflik West Papua secara dialogis.

Sementara itu, Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet yang sementara berada di Australia bertemu Veronica Koman, pengacara HAM yang jadi buronan Indonesia karena getol membela HAM Papua. Veronika menyampaikan situasi Papua, kekerasan militer, pembredelan ruang ekspresi dan penangkapan aktivis.

Pada wawancarai secara eksklusif di TV SBS tentang West Papua, Michelle mengatakan bahwa sampai saat ini Indonesia tidak memberikan akses bagi PBB ke West Papua dan itu semakin sulit bagi Indonesia, apalagi ada kerusuhan. Tetapi mari kita berharap bahwa Indonesia akan kongkritkan sebisa mungkin. Tetapi, menurut Michelle, komisi kami tidak mesti kesana tetapi melalui misi yang lebih teknis.

Sementara itu, mari kita simak juga! Diatas penderitaan bangsa Papua, penguasa kolonial dan kapitalis terus memantapkan kerja sama. Kemarin (8/10), bos Freeport, Richard Adkerson dan Jokowi bertemu, dimana Indonesia sejak September lalu menaikkan kuota ekspor dari 198.200 ton hingga 700 ribu ton setelah Bos Freeport menjanjikan tambang terbuka hingga 2041, serta bantuan 2 triliun oleh PT. FI untuk pembangunan smalter di Gresik.

Menurut data tahun 2018, sehari Freeport hasilkan 240 kg emas. Kalau pake rata-rata harga emas dunia Rp. 680.000/gram, maka 163,200 miliyar sehari. Kalau seminggu (x7) Rp. 1,142,400,000,000 (satu triliun lebih). Artinya, demi hasil sebesar itu membuat kolonial Indonesia dan Freeport milik imperialis Amerika Serikat tidak peduli penderitaan bangsa Papua.

Itulah alasan para jenderal Polri dan TNI berlomba-lomba mendapatkan posisi dan proyek-proyek pengamanan alat vital, sehingga mindset kapitalis itulah yang mengharuskan mereka mengatur siasat kekacauan, membunuh kekuatan perjuangan orang Papua demi majikan imperialis dan penguasa kolonialisme yang memberi jaminan hukum bagi kepentingan perampokan besar-besaran di West Papua.

Saat ini, isu konflik politik West Papua dikaitkan ke konflik Sara. Kaum fundamental muslim didatangkan ke West Papua dan dipaksa agar muslim radikal ada dalam konflik Papua. Media nasional mulai diarahkan pada skenario pembentukan isu tentang radikalisme muslim. Sehingga isu anti teroris tetap menjadi jualan isu (alat tawar menawar) Indonesia dengan negara-negara imperialis, dalam hal mengamankan dukungan pada kolonialisme Indonesia di West Papua.

Karena itu, memang penderitaan bangsa Papua, dengan korban kemanusiaan yang banyak dan berkepanjangan terjadi karena watak negara-negara imperialis yang melihat emas West Papua dibanding manusianya. PBB, Indonesia dan dunia tahu Indonesia rebut West Papua dengan rekayasa, tetapi itu tidak lagi penting ketika kerjasama kuras emas Papua diprioritaskan.

Apakah itu pertanda kematian bangsa Papua dalam kesunyian. Tidak! Itu pertanda bahwa orang Papua mesti bersatu dan berdiri bersama untuk berjuang. Karena pusat kekuatan perlawanan ada dalam segenap rakyat West Papua. Saat rakyat sadar, bersatu dan melawan, penindas akan semakin terancam mundur, dan kedaulatan atas ekonomi, sosial, dan politik seutuhnya berada dalam genggaman rakyat West Papua.

Sayang Rakyat!
Rakyat Pejuang, Pejuang Rakyat!

Monyet Buronan
Bersama Kawan-kawan nyamuk

)* Penulis adalah Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat