JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Presiden Daerah Otonomi Bougainville, Hon. Dr. John Momis telah meminta Pemerintah Nasional Papua Nugini untuk bersama-sama membentuk komisi perjanjian untuk mengawasi proses konsultasi yang dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville.
Dia membuat panggilan ini ketika menyampaikan pidatonya di upacara Pengumuman Referendum Bougainville di Arawa, Jumat (13/12/2019) yang dihadiri oleh Perdana Menteri PNG, Hon. James Marape dan delegasinya.
Baca juga: Menang Referendum, TPNPB OPM Sampaikan Selamat Kepada Rakyat Bougainville
“Sebuah komisi perjanjian harus dibentuk bersama di bawah Pemerintah Nasional dan Hukum Autonomous Bougainville Government (ABG) dengan perwakilan dari kedua pemerintah dan jaminan tentang keterlibatan inklusif dari semua pemangku kepentingan Bougainville,” kata Momis sebagaimana release yang diterima redaksi suarapapua.com, Sabtu (14/12/2019).
Dia menambahkan bahwa hasil dari proses konsultasi akan menjadi kesepakatan tentang jalan ke depan yang diambil dalam perjanjian antara pemerintah nasional dan pemerintah transisi Bougainville.
“Kami siap untuk melibatkan Pemerintah Nasional dalam semangat kolaborasi untuk menangani masalah-masalah pasca referendum dengan harapan mencapai perdamaian abadi dengan menyepakati hasil yang dinegosiasikan,” kata Presiden Momis.
Baca juga: Globalisasi Pendidikan dan Keterlibatannya Di Papua
Sementara itu Hon. James Marape mengakui Bougainvilleans atas pilihan yang mereka buat dan meyakinkan mereka tentang komitmennya untuk bekerja dengan pemerintah di lapangan untuk memastikan bahwa semua proses diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan.
“Ini adalah tantangan besar, tetapi kita masing-masing harus bekerja bersama dan mengambil kepemilikan dalam memastikan bahwa masa depan orang-orang kita, kepentingan bersama, dan rasa hormat adalah hal yang penting di masa depan,” kata Hon. James Marape.
Pewarta: Elisa Sekenyap
