JAYAPURA, JUBI/SUARAPAPUA.com— Hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 untuk Papua yang awalnya direncanakan akan diumumkan pada Desember 2019, kemungkinan besar bakal tertunda dan baru akan diumumkan pada Januari 2020.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda, mengatakan dua minggu lalu hasil CPNS sudah diserahkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) kepada Menpan-RB, dan dilanjutkan kepada masing-masing kabupaten/kota dan provinsi, hanya saja karena harus direvisi makanya pengumuman tertunda.
“Masih ada beberapa kabupaten yang belum memasukkan hasil revisi kepada Menpan-RB, sehingga hasilnya belum bisa diumumkan bulan ini,” kata Wenda di Jayapura, Senin (16/12/2019).
Ia menjelaskan dalam surat Menpan-RB meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan revisi atau memperbaiki kesalahan serta kekurangan pada seleksi CPNS 2018.
Revisi yang dimaksud adalah untuk mengevaluasi jika ada yang melebihi formasi atau ada kekurangan, dan batas waktu yang diberikan Menpan-RB adalah satu minggu.
“Kami telah mengundang seluruh kepala BKD kabupaten/kota untuk menyepakati dan melakukan revisi, dan hasilnya sudah diserahkan kepada Menpan untuk ditindaklanjuti. Namun, sampai saat ini masih ada beberapa kabupaten yang belum menyerahkan, sehingga Pemprov Papua masih menunggu hasil resmi dari Menpan,” ujarnya.
“Kami tidak mengetahui secara pasti daerah mana, tapi Menpan menyampaikan ada beberapa daerah yang belum memasukan hasil revisinya,” sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paniai, Denci Meri Nawipa, meminta peserta tes CPNS formasi 2018 di wilayahnya untuk tidak mempercayai pengumuman hasil tes yang marak beredar di media sosial.
Menurut ia, sampai hari ini hasil tes CPNS 2018 belum ada. Artinya, masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
“Yang beredar di media sosial itu berita bohong (hoax), karena hasil tes yang akan dikeluarkan nanti bukan hanya untuk Paniai saja, tetapi seluruh Papua dan Papua Barat yang akan diserahkan ke BKN kemudian diserahkan ke daerah,” kata Nawipa.
Sumber: Jubi.co.id
