JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Wentius Nimiange Wakil Bupati Nduga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati Priode 2017-2022.
Sikapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Nduga dan Mahasiswa Nduga meminta agar Surat Keputusan (SK) Kabupaten Nduga juga dikembalikan ke Pusat, karena dinilai kehadiran Kab. tidak membawa manfaat untuk masyarakat.
Baca Juga: Wakil Bupati Nduga Undurkan Diri
Hal itu diungkapkan Armin Tabuni dari Koalisi Masyarakat Sipil Nduga sekaligus om dari Hendrik Lokbere, sopir yang ditembak di Nduga beberapa hari lalu pada Selasa (24/12/2019), di asrama Ninmin, Abepura Jayapura Papua saat natal bersama, dan duka untuk Hendrik Lokbere.
“Wakil bupati ada di Nduga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saat rakyat dibunuh dan mengungsi dia pernah sampaikan kepada pusat agar militer ditarik, namun sampai saat ini pembunuhan terus terjadi. Dia lepas jabatan kami dukung, tapi kami mau harus satu paket [kebalikan SK Kabupaten NDuga],” tegas Armin.
Kata dia, dari tahun 2018 bulan Desember hingga sekarang penembakan terhadap warga sipil terus terjadi, padahal upaya Pemda untuk penyelesaian sudah sampaikan kepada pemerintah pusat, bahkan kepada presiden Jokowi.
“Negara hadir hanya untuk tiga tujuan utama, yakni menyejahterakan rakyat, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dan bangun SDM. Sehingga kami mendukung wakil bupati lepas jabatan dan bupati juga harus lepas bahkan semua jajarannya harus melepaskan jabatannya dan kembalikan SK,” katanya.
Kata dia, pilihan itu tetap karena, wakil bupati tahu situasi yang terjadi, siapa yang mencabut nyawa manusia selain Tuhan yang berhak menciptakan dan mencabut.
“Pembunuhan dari militer Indonesia masih di lakukan, dimana anak saya Hendirk Lokbere hari Jumat ditembak. Maka kalau wakil bupati kembalikan garuda, harus Bupati dan DPRD dan seluru ASN lepaskan pakaian, supaya kabupaten mulai dari nol kembali,” kata Tabuni.
Sementra itu, Beny Murib, mahasiswa Nduga di Jayapura mengatakan, Hendrik telah dimakamkan di Keneyam.
“Kami disini melakukan duka bersama tetapi kami juga melakukan natal bersama. Kami mendukung sikap wakil bupati, kami mahasiswa sebelumnya pernah sampaikan agar SK kabupaten dikembalikan. Sekarang wakil lepaskan jabatan kami mau bupati DPRD dan semua ASN lepaskan jabatan. Selanjutnya SK dikembalikan,” katanya.
Menurutnya, kabupaten hadir karena masyarakat bagaimana kalau masyarakatnya habis ditangan aparat siapa yang akan menikmati pembangunan dan fasilitas yang disiapkan tersebut.
“Jadi dengan tegas kami meminta agar semua perpanjangan tangan dan pemerintahan dihentikan dan kembalikan SK,” tegas Murib.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
