JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge menyatakn mudur dari jawabatannya sebagai Wakil Bupati Kab. Nduga, Papua pada 24 Desember lalu.
Suara Papua melakukan konfirmasi terkait pernyataan tersebut kepada Nimiangge, Kamis (26/12/2019) lewat telepon genggamnya. Ia menyatakan pernyataan mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati adalah benar adanya.
“Saya lahir satu kali. Dan saya mundur satu langsung [dari jabatannya sebagai wakil bupati]. Saya tidak mau bergabung dengan orang Indonesia,” tegasnya.
Ia mengakui, hingga saat ini masyarakat di wilayah Nduga belum merasa aman, dari kampung hingga distrik. Ia menyatakan mundur, karena pihaknya telah berusaha dan sudah bertemu sampaikan persoalan Nduga kepada semua petinggi negara. Namun, dari pertemuan ke pertemuan tidak pernah membuahkan hasil dan tidak pernah membawa perubahan untuk masyarakat Nduga.
“Begini, kita sudah ketemu dengan kementerian, kita juga ketemu dengan DPR-RI, kita sudah ketemu dengan Pangdam XVII Cenderawasih, kita sudah ketemu Kapolri. Tetapi pembicaraan kami itu tolak belakang,” terangnya.
Meskipun telah melakukan berbagai pertemuan dengan para petinggi negara Indonesia, ia merasa negara tidak menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Nduga.
“Kami ini perpanjangan tangan [pemerintah pusat] di daerah ini. Bupati dan wakil bupati di sini adalah tangan kanan dan tangan kiri presiden, tapi apapun yang kami bicara itu macam boneka yang bicara begitu. [negara] Tidak respon,” tegas Nimiangge.
Sehingga, menurut Nimiangge, salah satunya jalan yang mulus adalah harus mengundurkan diri.
“Dari pada orang lain yang atur lebih baik undurkan diri. Kami ini sudah sakit hati pa! Kalau kami menjadi bupati dan wakil bupati itu membangun rakyat, mensejahterahkan rakyat dan membangun rumah sendiri. Tujuannya di situ. Bukan kami mengangkat mayat sana sini, menguburkan masyarakat kami yang ditembak oleh negara lewat aparatnya [korban] di atas sakit hati. Bukan itu,” tegasnya lagi.
Aparat Ganggu Keamanan Natal
Nimiangge mengatakan, dirinya gerah dan tidak terima dengan perlakuan negara terhadap warga Nduga sejak akhir 2018 lalu hingga saat ini memasuki dua tahun. Ia protes perlakuan anggota TNI yang diduga menembak mati sopir truk, Hendrik Lokbere.
“Sopir saya yang selalu membantu masyarakat ditembak pada 24 Desember. Saya tidak terima. Saya sakit hari. Apalagi tanggal 23, 24 dan 25 Desember ini hari Tuhan. Tapi tanggal 24 saya kubur jenazah sopir saya. Negara tidak boleh ganggu saya.”
“Suasana natal begini baru kelaukan negara republik Indonesia seperti ini maka saya harus mundur dari jabatan. Saya sudah bicara di publik dan saya sudah bicara sampaikan seperti itu [mundur dari jawabatannya sebagai wakil bupati]. Jadi sekarang solusinya itu bapak presiden [Jokowi] sebagai kepala negara dan kepala wilayah pemegang papua ini harus selesaikan masalah Nduga,” tegasnya kepada suarapapua.com dari Nduga, Papua.
Nimiangge menegaskan, persoalan yang sedang terjadi dan dihadapi masyarakat Nduga harus diselesaikan oleh Jokowi sebagai kepala negara sebab persoalan Nduga terjadi sejak 2018 dan kini memasuki dua tahun.
Penembakan Terhadap Hendrik Lokbere
Ia menceritakan, sebelum ditembak mati, Hendrik [korban yang diduga ditembak mari oleh TNI] antar masyarakat mengangkut kayu, makanan dan batu untuk bakar. Jadi Hendrik itu ditembak mati oleh militer Indonesia. Pada saat itu [Hendrik] membantu masyarakat di jalan trans Nduga.
“Dalam suasana Natal begini baru kelakuan negara Indonesia seperti ini. Maka saya harus mundur dari jabatan. Saya sudah bicara di publik dan saya sudah bicara sampaikan seperti itu [mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati],” bebernya.
Untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dan sedang dihadapi masyarakat Nduga saat ini, menurut Nimiangge adalah Jokowi harus turun tangan.
“Jadi sekarang solusinya itu bapak presiden [Jokowi] sebagai kepala negara dan kepala wilayah pemegang papua ini harus selesaikan persolan di sini,” bebernya.
Menanggapi mundurnya wakil bupati Nduga tersebut, seperti dikutip dari tempo.co, Kementerian Dalam Negeri akan mengkonfirmasi kabar pengunduran diri Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Papua, Wentius Nimiangge dari jabatannya. Pembinaan Bupati/ Walikota menurut Kemendagri berada di bawah Pemerintah Provinsi sehingga harus dilakukan konfirmasi ke Gubernur terlebih dahulu.
“Nanti kami cek kepada Gubernur atau Pemprov Papua sebagai pembinanya,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Rabu 25 Desember 2019.
Pewarta: Arnold Belau
