Oleh: Pakalis Kossay)*
Sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, perhatian kepada Papua dan juga Papua Barat mulai terlihat. Dalam periode pertama terhitung sudah 11 ( sebelas ) kali Jokowi mendatangi Papua dan Papua Barat.
Dalam kunjungannya ke Papua, Jokowi sampai masuk kedaerah pelosok ( terpencil ) seperti, Kabupaten Jayawijaya inspeksi jalan trans Wamene-Yuguru naik motor trail, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat.
Dalam beberapa kali perjalanan ke Papua dan juga Papua Barat, Jokowi tetap melakukan blusukan salah satu ciri khas pendekatan Jokowi kepada rakyat. Dan juga memberikan janji serta arahan kepada rakyat.
Dalam aspek pembangunan fisik, dalam kepemimpinan Jokowi belum ada program terobosan baru, selain melanjutkan program lama jaman Presiden SBY, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Misalnya jalan – Jayapura baru tembus pada awal 2018. Jalan Manokwari-Sorong, Manokwari-Fak Fak, dan lain – lain.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur pelabuhan dan bandara pun menjadi perhatian Jokowi. Beberapa bandara di Papua sudah dibangun dan sudah dimodernisasi sistem pelayanan publik (pelanggan). Misalnya bandara kota Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, Wamena , Timika dan Merauke.
Pembangunan dalam aspek ekonomi, dalam kepemimpinan Jokowi dibangun beberapa sarana dan prasarana pasar, seperti pasar induk Sentani Kabupaten Jayapura, pasar mama-mama Papua di Kota Jayapura. Selain itu menurunkan harga satuan BBM satu harga dengan daerah lain di seluruh Indonesia.
Dalam aspek pembangunan SDM, sepertinya belum banyak berubah. Masih seperti pola lama. Orang Papua harus berteriak dulu baru ada perhatian. Misalnya dalam hal penerimaan CPNS, penerimaan calon Mahasiswa ikatan dinas, seperti IPDN dan lain – lain belum ada perhatian khusus soal pengembangan SDM. Demikian pula dalam aspek kesehatan belum nampak terobosan baru.
Selain pembangunan fisik dan non fisik, yang paling memprihatinkan bagi orang Papua adalah pembangunan aspek politik, keamanan, demokrasi, hukum dan HAM. Tidak ada kebijakan khusus dari Jokowi untuk penyelesaian masalah politik, keamanan, hukum dan HAM.
Jokowi sengaja membiarkan masalah politik, keamanan, hukum dan HAM berkembang didaerah tanpa dikendalikan oleh negara. Oleh karena itu, kita tidak heran , dalam kepemimpinan Jokowi, isu Papua merdeka sudah berkembang jauh sampai keluar negeri. Eskalasi keamanan masih terus meningkat tajam. Operasi militer terus bergerak . Pelanggaran HAM terus meningkat dari tahun ketahun.
Rakyat sipil yang adalah orang asli Papua tetap menjadi korban politik, hak demokrasi disumbat, sikap represif aparat keamanan semakin meluas sehingga menimbulkan benturan pelanggaran HAM dan rasa trauma warga sipil orang asli Papua.
Sepertinya Jokowi tidak memiliki grand desain khusus untuk membangun Papua. Maka Jokowi lebih cenderung berorientasi hal-hal praktis sekedar datang tunjuk muka pada rakyat dari pada datang dengan agenda mendasar untuk penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dan tuntas.
Oleh karena Jokowi tidak memiliki konsep dasar membangun Papua, maka sangat mudah diintervensi oleh pihak lain. Hal ini sedang dialami Jokowi. Kebijakannya pada Papua , ada kelompok lain sering diintervensinya. Sehingga tidak nampak kemauan baik Jokowi dalam menangani masalah krusial dan mendasar, seperti dalam aspek politik, keamanan, demokrasi, hukum dan HAM.
Masalah-masalah tersebut dibiarkan berkembang menjadi beban negara. Apa lagi ketika eskalasinya meningkat justru berpengaruh luas mengancam disintegrasi bangsa. Namun Jokowi tak perduli dengan ancaman tersebut malah memperkuat posisi dengan menambah kekuatan militer dan polisi. Hal ini yang sedang terjadi di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya dan beberapa daerah lain di Papua.
Dalam memasuki tahun baru 2020, Jokowi mestinya evaluasi baik , kebijakannya terhadap Papua. Kebijakannya mesti komprehensif dan menyeluruh dalam semua aspek. Jika perlu dalam penanganan aspek politik, keamanan, hukum dan HAM mesti ditempuh dengan pendekatan khusus. Lebih dikedepankan dialog, persuasif dan demokratis. Sehingga masalah-masalah krusial yang membebani negara ini secara bertahap dapat diselesaikan. Semoga.
)* Penulis adalah Politisi Papua
