Jakarta Semakin Sulit Tangani Masalah Papua

4
1515

Oleh: Paskalis Kossay)*

Sepertinya Pemerintah Indonesia sekarang pada kebingungan dalam penyelesaian masalah Papua. Terlihat dengan jelas munculnya beragam konsep, gagasan dan komentar yang dilontarkan para pejabat pemerintah belakangan ini terkesan kontradiktif dengan kondisi rill keamanan rakyat didaerah konflik.

Akhir-akhir ini tampil seorang purnawirawan Jenderal TNI, A.M Hendropriyono, mengomentari penanganan masalah Papua. Jenderal ( Purn ) TNI yang mantan Kepala BIN itu melihat masalah Papua sangat kritis mengancam perpecahan keutuhan bangsa.

Baca Juga: Pesan Moral Terbuka untuk Jend. Purn. Hendro Priyono

Karena itu ia mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam untuk perhatian serius membantu Panglima TNI memperkuat pasukan didaerah konflik. Dia juga mendesak pemerintah, supaya segera ditetapkan keberadaan OPM sebagai organisasi pemberontak atau organisasi teroris. Alasannya, TPN OPM banyak membunuh rakyat.

ads

Tidak lama kemudian, Hendropriyono kembali melontarkan, semua Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat diambil sumpah kesetiaan terhadap NKRI harga mati.

Situasi berbeda dengan usulan dan komentar Hendropriyono di Jakarta, komentar terbalik terjadi didaerah Nduga, dimana Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyatakan mundur dari jabatannya secara spontan didepan massa rakyat Nduga.

Baca Juga:  Operasi Militer: Kejahatan HAM dan Genosida di Papua

Alasannya, ia kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tidak bisa merespon aspirasi dan desakan daerah untuk ditarik seluruh pasukan TNI/POLRI dari Nduga. Akibatnya penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil terus berjatuhan.

Terakhir penembakan terhadap Hendrik Lokbere ajudan pribadi dan sopir Wakil Bupati Wentius Nimiannge. Sebelumnya pada bulan November lalu penembakan terhadap lima warga sipil, tiga perempuan dan dua anak dibawah umur dikubur ditengah hutan dalam satu liang lahat.

Selain penembakan liar yang terus terjadi, ada sekitar 250 warga sipil Nduga yang meninggal ditempat pengungsian karena sakit atau tekanan psikologis oleh keadaan yang semakin tidak menentu harapan hidup masa depannya.

Selain pengorbanan jiwa, pengorbanan materialpun turut mempengaruhi hilangnya masa depan kehidupan rakyat Nduga. Seluruh fasilitas umum pelayanan sosial dan ekonomi ditinggalkan, rakyat mengungsi ke daerah lain .

Baca Juga:  Kura-Kura Digital

Kondisi yang semakin memprihatinkan inilah yang menyebabkan para tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Nduga, termasuk pengunduran diri Wakil Bupati supaya pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI/POLRI non organik dari Nduga.

Namun apa respon pemerintah? Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kebijakan penyelesaian masalah Papua tetap seperti yang ada sekarang dengan pendekatan kesejahteraan, jika sewaktu-waktu diperlukan dengan pendekatan keamanan. Soal pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, dinilainya hal biasa sebagai manuver politik, di Jawapun terjadi hal demikian, kata Mahfud MD.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan, permintaan penarikan pasukan dari Nduga, apakah menjamin keamanan warga disana. Menurut Tito, jika terjadi penarikan pasukan, akan menimbulkan ancaman keamanan bagi warga sipil.

Dari perspektif kedua Menteri diatas, rupanya cara melihat konflik di Nduga dan juga di Papua pada umumnya jauh beda dengan kondisi rill keamanan warga sipil di Papua. Rakyat Papua justru menjadi korban karena pendekatan represif aparat keamanan Indonesia. Banyak rakyat Papua mati dibunuh karena dicurigai antek separatis OPM. Hal ini membuat konsolidasi kelompok sakit hati semakin bertambah dan pada akhirnya membenci pada negara.

Baca Juga:  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tanah Papua Harus OAP, Aspirasi Lama

Baca Juga: Manuver Politik Baru Versi Hendropriyono Tentang Konflik Papua

Peristiwa berdarah pada karyawan PT Istaka  Karya 2 Desember 2018 lalu itu seharusnya tidak menjadi rujukan untuk mempertahankan keberadaan pasukan TNI/POLRI di Nduga. Pemerintah pusat mestnya dengan bijak mempertimbangkan nasib masa depan hidup ribuan warga Nduga yang masih terkatung-katung ditempat pengungsian.

Selain perspektif berbeda kedua Menteri tersebut diatas, situasi Papua akan semakin runyam ketika usulan Hendropriyono ditelan mentah-mentah oleh pemerintah sekarang. Perspektif Hendropriyono adalah perspektif inteljen, yang memberi warning supaya pemerintahan sekarang bisa dicari solusi yang bijak.

Karena itu solusi bijaknya adalah menarik pasukan TNI/POLRI yang non organik dari Nduga kemudian segera laksanakan langkah – langkah kebijakan strategis yang telah dibahas di BAPPENAS beberapa waktu lalu.

)* Penulis adalah politisi Papua

Artikel sebelumnyaMasyarakat Kampung Ndugusiga Mengungsi
Artikel berikutnyaDamai Itu Ladang Bagi Penjajah