Oleh: Octovianus Mote)*
Wentius Nimiange, Wakil Bupati Nduga mengundurkan diri sebagai Protes atas kekerasan hati Pemerintah Kolonial Indonesia dibawah kepemimpinan Djoko Widodo yang terus bantai rakyat papua mulai dari Nduga kini melebar ke seluruh wilayah pegunungan tengah, tanpa pandang bulu.
Masih segar dalam ingatan kita, gubernur dan seluruh pimpinan DPRP, MRP berdiri dibelakang pimpinan daerah Ndugama meminta Presiden Republik Indonesia untuk hentikan operasi militer di Nduga. Mereka mengirim Tim Pencari Fakta, keluarkan laporan, mengemis kepada Joko Widodo agar tarik pasukan, hentikan operasi militer karena yang korban adalah rakyat kecil yang sama sekali tidak bersalah. Gubernur Papua, Lukas Enembe, deklarasi natal 2018 sebagai natal duka bersama rakyat Nduga yang lari, masuk hutan selamatkan diri di wilayah sekitarnya.
Ingat saudara saudari, Gubernur Enembe didukung sejumlah bupati, Pimpinan DPRP DAN MRP mereka ke Jakarta, bukan hanya bicara di media, mereka ke Istana Negara Republik Indonesia, ketemu Presiden negara kolonial ini meminta agar hentikan operasi militer, tarik pasukan dan percayakan kepada pimpinan daerah bantu selesaikan konflik.
Apa jawaban Joko Widodo terhadap pimpinan daerah Papua yang memenangkan dirinya dalam pemilu lalu? Ignorant, tidak perduli dan malah bertindak sebaliknya. Lihat apa yang dia lakukan sebagai jawabannya:
- Ketika ia berkunjung ke Wamena, ia sama sekali tidak berkunjung melihat masyarakat Nduga yang ketika itu hampir setahun hidup dalam tenda pengungsian di kota wamena yang Presiden Kolonial Indonesia ini berkunjung. Ia cuma melihat bangunan pasar yang dibakar massa yang hingga saat ini belum jelas pelaku dan mastermindnya. Sekedar basah basih pun tidak, Djoko Widodo hanya ketemu sejumlah orang papua yang sudah lolos seleksi intel Indonesia bukan rakyat orang asli papua.
- Beberapa hari menjelang Natal 2019 Pemerintahaan Djoko Widodo mengirim pasukan tambahan guna memperluas wilayah konflik di Kabupaten baru. Yakni seluruh wilayah adat Lapago dan Meepago, seluruh wilayah pegunungan tengah, lebih dari 10 kabupaten. Bukan saja pasukan ditambah, lakukan operasi militer tetapi juga memekarkan polres, kodim baru di kabupaten kabupaten tersebut.
Hadapi semua ini, Wentius Nimiange memberikan contoh nyata kepada Bangsa Papua, Dunia how to be seorang pemimpin. Ia mundur wakili pemerintah yang bukan saja tidak mempercayai dirinya melainkan terus membantai rakyatnya. Jawabannya hanya satu, LAWAN tetapi lawan secara damai. Ia memilih menjadi sama dengan rakyat yang menderita di bawah colonialisme Indonesia.
Tanggapan pemerintahan Joko Widodo ini mengejutkan kita? Tidak. Karena yang kita hadapi sejak 1 Mei 1963 adalah pemerintah kolonial. Kebijaksanaan ini justru mendemonstrasikan keaslian penjajah, bahwa Indonesia adalah penjajah. Your attitude, behavior and policy speak itself walau berusaha menutup dengan aneka omong kosong. Fakta bicara melebihi kata kata.
Kepada rakyat Bangsa Papua, let us joint perang yang Wentius Nimiange sudah mulai di Ndugama. Kita bangkit perang total secara damai lawan kolonial Indonesia dengan bergabung dalam Mogok Nasional sejalan dengan program KNPB.
Kepada pimpinan daerah yang lain, meletakkan jabatan kolonial adalah suatu tindakan mulia karena yang memilih anda sebagai pemimpin adalah rakyat Papua bukan pemerintah Kolonial Indonesia.
Let’s stand up di tahun 2020, sama sama kita bangkit atas dasar Iman kita. Kita maju dengan doa dan puasa bersama laskar malaikat Tuhan Yesus yang kelahirannya telah kita rayakan, kita bebaskan Papua, wujudkan keinginan Tuhan Allah Bapak di surga, Papua Tanah Damai.
)* Penulis adalah Wakil Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
