DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Pendidikan adalah elemen terpenting dari pembangunan. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Dogiyai dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan kepala pengawas TK/SD di kabupaten Dogiyai, Marius Butu, pada Kamis (16/1/2020) lalu dari Moanemani, Dogiyai.
“Beberapa sekolah tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM), terutama di kampung-kampung dan di tiga distrik. Ada SD yang berkelas enam dengan 3 ruang kelas. Ada SD berkelas enam memiliki satu guru saja, dan beberapa sekolah yang lain dipertahankan oleh tenaga honorer saja,” urai Butu saat diwawancarai suarapapua.com.
Butu merinci, ada tiga distrik dari total 10 distrik di kabupaten Dogiyai yang penyelenggaraan pendidikannya sangat sulit dan karena itu selama ini belum terkontrol.
“Tiga distrik ini adalah distrik Kamu Selatan, Piyaiye dan Sukikai Selatan. Pendidikan di tiga distrik ini kami pengawas tidak tahu pasti, dinas pendidikan juga pasti tidak ikuti. Jadi mereka jalan sendiri, tidak ada kontrol dan pengawasan,” urainya.
Pengawas Sekolah distrik Piyaiye, Yonas Kegou, saat diwawancarai suarapapua.com beberapa waktu lalu membenarkan hal ini. Menurutnya, bila dibandingkan antara tiga distrik yang ada, Distrik Sukikai Selatan dan Distrik Kamu Selatan sama sekali tidak terkontrol. Walau demikian, Kegou mengakui, di Distrik Piyaiye pun banyak sekolah saat ini ada nama walaupun dengan KBM yang pincang.
“Kondisi pendidikan di Sukikai Selatan lebih parah dari Piyaiye. SD-SD di sana hanya bisa dikunjungi dengan pesawat atau jalan setapak yang memakan waktu sampai seharian. Tidak ada pengawas sekolah juga di Sukikai Selatan, saya tidak tahu pasti kondisi pendidikan di sana,” kata Kegou.
Sementara itu, pengawas pendidikan Distrik Mapia Barat, Yohanes Tebai, juga senada dengan Butu dan Kegou, bahwa ada banyak sekolah yang komposisi dan kualitas guru sangat memprihatinkan.
“Ada sekolah yang kepala sekolahnya tidak di tempat karena di Moanemani saja, atau ke Nabire dan tidur bangun di sana. Urus dana BOS dan terima gaji lancar, tapi tidak tunjukan muka di sekolah. Sekolah dipertahankan satu-dua orang guru honor. Itu pun sementara saja karena kalau tidak diperhatikan kesejahteraannya, nanti tidak akan aktif juga. Di Sukikai Selatan, di Piyaiye, Mapia Barat, Mapia Tengah, yang terjadi sama semua. Ini sangat merugikan anak-anak. Yang aneh, nanti tiap tahun anak-anak muridnya naik kelas dan lulus ujian 100 persen,” urai Butu dengan nada prihatin.
Sekolah-Sekolah yang Butuh Perhatian Dinas Pendidikan
Lebih lanjut, Butu bersama tujuh orang pengawas pendidikan di tujuh distrik dan satu pengawas sekolah tingkat SMP-SMA di kabupaten Dogiyai merinci sekolah-sekolah dengan KBM pincang dan, butuh perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai.
Di Mapia Tengah, SDN Abaugi, SDN Diyeugi, SDN Atou dan SMPN Modio perlu diperhatikan. Di Mapia Barat, SD YPPK Tuguda, SDN Degeadai, SD YPPGI Kitakebo, SDN Abouyaga dan SD YPPK Yegoukotu perlu mendapatkan perhatian dinas secara serius. Di Piyaiye, SDN Yegeiyepa, SDN Idedua, SDN Deneiode, SDN Tibaugi, SDN Egipa, SDN Saikonai, SDN Unito, SD YPPK Bidau dan SDN Iyago perlu mendapatkan. Di Distrik Mapia, SD YPPGI Maagode, SDN Dawaikunu, SDN Uwotakaida dan SDN Gopouya perlu diperhatikan. Di Kamu Utara, SD Yametadi, SD Pugatadi, SD YPPGI Uwaakotopa, perlu perhatian serius juga.
Sementara di Kamu Timur, SD YPPGI Siloam, SDN Bokaibutu dan SD Nuwa perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Kinerja Pemda Dikritisi
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kabupaten Dogiyai, Yustinus Agapa, yang juga pengawas sekolah Distrik Kamu Utara, menilai pihak dinas pendidikan mesti memperbaiki kinerjanya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Marius Butu, dan Ignasius Tagi, pensiunan pengawas sekolah Distrik Mapia.
“Waktu saya menjadi pengawas, ada perintah langsung dari Dinas Pendidikan untuk turun kunjungi sekolah-sekolah tiap tiga bulan sekali. Sehingga kami biasa jalan sampai ke SD terpencil di wilayah kerja kami. Untuk kondisi sekarang ini, saya mau bilang, Dinas Pendidikan yang matikan pendidikan. Menurut pengamatan saya sejauh ini, rapat dengan staf dan bawahan saja tidak ada di kantor. Evaluasi hasil supervisi pengawas saja tidak ada. Mungkin surat perintah perjalanan dinas untuk pengawas turun supervisi dan monitoring sekolah-sekolah juga tidak ada, jadi semua sekolah liar,” tutur Ignasius yang pensiun tahun 2015 ini.
Marius Butu juga menambahkan, hingga memasuki tahun 2020 ini, Kurikulum K-13 bahkan belum diimplementasikan secara menyeluruh di sekolah-sekolah di kabupaten Dogiyai. Ada pula hak-hak para guru yang harusnya diterima di tahun 2019 juga, menurutnya, bahkan hingga awal tahun 2020 ini belum diterima para guru di Kabupaten Dogiyai.
Untuk itu, sebagai kepala pengawas sekolah di kabupaten Dogiyai meminta agar bupati dan Kepala Dinas Pendidikan membuka ruang bagi evaluasi pendidikan.
“Bapak Bupati Yakobus Dumupa, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Yudas Tebai, tolong buka forum evaluasi pendidikan kabupaten Dogiyai. Libatkan DPRD bidang pendidikan, Bappeda, Inspektorat, Dinas Keuangan juga. Kita bahas pendidikan di kabupaten ini,” ajak Butu.
Sementara itu, Yustinus Agapa meminta bupati dan dinas pendidikan agar serius memperhatikan pendidikan di distrik-distrik yang termasuk dalam kategori sangat memprihatinkan.
“Bapak Bupati, bapak Kepala Dinas Pendidikan, tolong perhatikan secara khusus penyelenggaraan pendidikan di Distrik Sukikai Selatan, Piyaiye, Mapia Barat dan Kamu Selatan. Angkat pengawas sekolah, dan fasilitasi pengawas yang ada ini dengan fasilitas yang memadai agar bekerja awasi, kontrol dan jalankan pembinaan-pembinaan,” urai pengawas Kamu Utara yang biasa bekerja juga secara sukarela mengawasi pendidikan di Distrik Kamu.
Akses ke Sekolah, Kualitas Guru dan Problem TK PAUD
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai, melalui Buletin Dogiyai Bahagia (DB) edisi VI (Oktober 2019) memaparkan kendala-kendala pembangunan pendidikan di kabupaten Dogiyai. Untuk distrik Kamu Selatan, Mapia Barat, Piyaiye dan Sukikai Selatan, menurutnya, ada kendala dalam menjangkau sekolah dari tempat tinggal siswa masing-masing. Oleh karena itu, Tebai menginginkan sebuah sekolah terpadu berpola asrama.
“Kendala jarak. Waktu habis untuk belajar habis di jalan. Untuk menghilangkan kendala ini, solusinya harus dibuatkan semacam asrama; satu atap SD dan SMP. Siswa yang diasramakan adalah siswa kelas IV ke atas,” kata Tebai kepada Buletin DB.
Menurut Tebai, ongkos transportasi untuk ke distrik-distrik yang disebutkan di atas, mahal. Sekolah-sekolah di sana tidak bisa dikontak menggunakan telepon seluler. Jaringan internet juga tidak ada, sehingga arus informasi keluar atau masuk juga terhambat.
Mengenai kualitas guru, Tebai mengakui bahwa untuk para guru, kepala sekolah, para pengawas, perlu ada peningkatan kapasitas.
“Mestinya ada pelatihan peningkatan kapasistas. Proses ini ada ketentuannya, ada seleksi. … pengembangan kapasitas ini penting, baik guru, kepala sekolah, pengawas. Selama ini kendalanya di dana saja,” urai Tebai.
Tebai juga menilai, di Dogiyai ada beberapa TK/PAUD yang selama ini sebenarnya tidak menjalankan KBM dengan baik.
“Baru kemarin kami melakukan pemetaan. TK/PAUD selama ini banyak dana (bantuan dana) operasional jalan selama ini. Tapi ada TK/PAUD tertentu yang hanya nama saja. Aktivitas TK/PAUD tidak berjalan,” urainya.
Pewarta: Bastian Tebai
Editor: Arnold Belau
