Pempus Didesak Tarik Militer dari Nduga

12
82

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Situasi di kabupaten Nduga dan Intan Jaya, Papua, akan segera pulih jika pemerintah segera menarik kembali pasukan militer.

Hal ini mengemuka dalam aksi perkabungan memperingati setahun konflik Nduga, yang dilaksanakan Komunitas Kaki Abu di Kota Sorong, provinsi Papua Barat, Jumat (24/1/2020) malam.

“Papua darurat militer. Sudah satu tahun Nduga belum aman. Pasukan bersenjata harus segera ditarik kembali supaya Nduga, Intan Jaya, dan seluruh Papua kondusif,” ujar Leonardo Ijie, koordinator aksi perkabungan di Kota Sorong.

Menurutnya, aksi ini bertujuan mengingatkan kepada seluruh orang Papua termasuk pemerintah tentang darurat militer dengan konflik berdarah di kabupaten Nduga.

“Nduga hilang dari pandangan media, bahkan dari kita orang Papua. Sampai hari ini Nduga berduka, dan kami pun berduka. Itu yang menjadi alasan bagi kami lakukan aksi perkabungan,” ujarnya.

Sejak awal Desember 2018 terjadi kontak senjata di Nduga, situasi masih berlanjut bahkan operasi militer terus berlangsung. “Sudah banyak korban jiwa. Papua berduka hingga saat ini darurat militer di Nduga,” beber Leo.

“Orang di Nduga bagian dari kita. Kalau kami tidak bersuara, publik dan dunia  tidak akan pernah tahu telah terjadi pelanggaran HAM, hak berdemokrasi dan eksodus besar-besaran,” lanjutnya.

Untuk itu, diharapkan segera ada kebijakan presiden Joko Widodo menyikapi situasi darurat militer di Tanah Papua. “Segera hentikan operasi militer dan tarik kembali pasukan militer organik maupun non-organik. Militer penting untuk negara, tetapi tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua,” tegasnya.

Terjadi pengungsian ke hutan lantaran warga sipil merasa ketakutan, sementara pemerintah pusat dan daerah belum atasi situasi ini. “Kami akan terus aksi sampai kondisinya benar-benar aman seperti dulu,” tutup Leo.

Perlunya upaya penanganan serius terhadap berbagai persoalan Papua termasuk tragedi kemanusiaan di Nduga, dikemukakan Samuel Tabuni, direktur Papua Language Institute (PLI).

Samuel mengungkapkan hal ini saat forum group discussion (FGD) bertajuk “mencari solusi penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dan bermartabat.”

“Kondisi Papua sampai hari ini masyarakat belum merasakan adanya solusi dari rangkaian masalah yang terus terjadi sejak proses integrasi, dan itu memang harus dibicarakan dari berbagai perspektif agar kemudian dilakukan upaya-upanya,” kata Samuel, Sabtu (25/1/2020) di Kota Jayapura.

Karena itu, FGD menurutnya diadakan untuk menyamakan persepsi dalam melihat keseluruhan persoalan di Tanah Papua.

Pewarta: SP-CR12
Editor: Markus You