JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sejumlah rekomendasi dihasilkan dari focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Papua Languange Institute (PLI) di Swissbel Hotel, Kota Jayapura, Sabtu (25/1/2020) lalu.
Rekomendasi dari kelompok pertama yang membahas soal konflik Nduga dan Intan Jaya, terdiri dari tujuh point. Sedangkan, enam point lainnya dari kelompok kedua yang membahas seputar revisi Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus).
FGD bertajuk “Mencari solusi penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dan bermartabat”, berlangsung alot, setelah masing-masing narasumber menyampaikan pendapatnya dan hasil pembahasan dalam kelompok diskusi.
Baca Juga: PLI akan Gelar Diskusi Terfokus untuk Cari Solusi Persoalan Papua
Hasil diskusi dari dua kelompok menelorkan rekomendasi ke berbagai pihak untuk ditindaklanjuti.
Berikut rekomendasi dari kelompok satu:
- Menarik kembali seluruh pasukan TNI/Polri dari Nduga, Intan Jaya, dan seluruh Papua sesuai janji Presiden Joko Widodo tanggal 1 April 2019 di Jayapura.
- Mengedepankan upaya persuasif, dialogis untuk menyelesaikan konflik Nduga dan Intan Jaya dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti Gereja, LSM, dan pemerintah.
- Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan lembaga-lembaga gereja, LSM lokal dan tingkat nasional.
- Melakukan upaya hukum di tingkat nasional dan internasional.
- Melakukan penyadaran rakyat (Papua, Indonesia dan Internasional) melalui pemberian informasi, aksi kemanusiaan di semua forum tentang situasi kemanusiaan di Papua secara khusus Nduga dan Intan Jaya.
- Merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, kabupaten Nduga dan Intan Jaya untuk segera mengembalikan masyarakat pengungsi Nduga dan Intan Jaya ke kampung halamannya supaya dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya.
- Peserta FGD sepakat untuk membentuk tim kerja yang dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi FGD ini.
Rekomendasi dari kelompok dua:
- Meminta Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat untuk bertemu dengan para Bupati/Walikota untuk mendukung proses revisi UU Otsus.
- Kepada anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan hasil FGD ini ke MRP RI, pemerintah dan menteri terkait dalam hal revisi UU Otsus untuk dikembalikan sesuai mekanisme pasal 77 UU Otsus.
- Kepada DPRP PB dan MRP PB untuk membentuk pansus atau panitia lainnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan revisi UU Otsus.
- Kepada gubernur Papua dan Papua Barat agar memfasilitasi uji publik atas revisi UU Otsus.
- Bagi pemimpin gereja agar menindaklanjuti hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat di Sorong tahun 2018.
- Kongres Rakyat Papua perlu dilaksanakan sebagai wahana bagi rakyat Papua untuk membicarakan semua hal yang terkait dengan Otsus Papua.
Baca Juga: Operasi Militer dan Depopulasi Orang Asli Papua
Samuel Tabuni, direktur PLI, menggarisbawahi pentingnya upaya mencari solusi penyelesaian terhadap berbagai permasalahan selama puluhan tahun di Tanah Papua.
Hal ini sangat penting karena rangkaian konflik yang terjadi sejak awal proses integrasi akibat salah pendekatan pemerintah. Lebih gemar mengedepankan militeristik, tak terhitung korban jiwa, dampak psikologi dan minimnya rasa memiliki terhadap segala kebijakan termasuk sulit meyakinkan masyarakat Papua akibat trauma masa lalu bahkan situasi memprihatinkan masih berlanjut di Nduga, Intan Jaya serta beberapa peristiwa tragis lainnya.
Berangkat dari gencarnya diskusi lepas di sosial media, PLI kemudian mencoba memfasilitasi untuk mendiskusikan secara langsung dari berbagai perspektif.
“Rekomendasi dari kegiatan diskusi ini sangat penting supaya ada solusi yang bisa dilakukan di Tanah Papua,” ujarnya.
Baca Juga: Pempus Didesak Tarik Militer dari Nduga
Para tokoh yang hadir dalam forum ini sepakat agar pasukan ditarik dan lebih mengedepankan komunikasi dialogis dengan melibatkan semua stakeholder Papua duduk bersama pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.
Sebelumnya, sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Doren Wakerkwa, Asisten I Setda Papua, menegaskan perlunya pandangan berbagai pihak sebagai masukan untuk mencari sejumlah solusi terhadap masih berlanjutnya konflik hingga saat ini.
Untuk itu, pemerintah provinsi Papua mengapresiasi gagasan PLI dan pihak lain menyiapkan FGD dalam rangka membahas bersama seluruh persoalan dan solusi penyelesaiannya.
Baca Juga: TNI/Polri dan TPNPB Baku Tembak di Sugapa, Intan Jaya
FGD ini dihadiri pemerintah provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Anggota DPR Papua, DPR RI, akademisi Uncen, Unipa Manokwari, Dewan Adat Papua, pimpinan Gereja, juga para aktivis, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta pihak lainnya.
Haris Azhar, mantan ketua KontraS yang juga pegiat HAM, bersama Dr. Adriana Elisabeth dari LIPI, sebagai narasumber dengan moderator Emir Chairullah, jurnalis senior Media Indonesia.
Pewarta: Markus You
