JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni menegaskan masalah yang terjadi di Intan Jaya antara TNI/Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sejak Desember 2019 bukan saja tanggungjawab pemerintah Kab. Intan Jaya, tetapi tanggungjawab semua pihak, termasuk pemerintah provinsi Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Tabuni untuk menanggapi pernyataan Doren Wakerkwa, Asisten Bidang Pemerintah provinsi Papua yang meminta agar Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni untuk segera melakuan pendekatan kepada para warga sipil Intan Jaya yang pasca terjadinya kontak senjata antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata.
“Saya harapkan [Bupati Intan Jaya] bangun komunikasi, koordinasi yang baik, supaya masalah tidak timbul seperti di daerah lain,” ujar Doren kepada wartawna di Jayapura pada 1 Februari 2020 lalu.
Menanggapi pernyataan tersebut, Tabuni menjelaskan, kasus Intan jaya bukan hanya tanggungjawab bupati. Apalagi untuk berhadapan dengan pihak-pihak yang bersebrangan.
“Pemerintah provinsi jangan ngombong sembarang begitu. Karena masalah intan jaya ini bukan masalah perang suku. Ini masalah berhadapan dengan orang-orang yang saling bersebrangan. Kalau kondisinya seperti ini, semata-mata bukan tanggungjawab kepala daerah. Karena ini konflik bersenjata,” tegasnya kepada suarapapua.com pada 2 Februari 2020 lalu via telepon genggamnya saat menghubungi Suara Papua.
Dia menjelaskan, akibat dari konflik bersenjata ini timbul korban di pihak masyarakat. Korban yang Tabuni maksudkan adalah adanya warga yang mengungsi karena takut.
“Fokus kami adalah menangani pengungsi atau masyarakat yang menjadi korban ini. Kami lakukan tugas kami sejauh ini dengan baik. Kalau konflik yang libatkan mereka yang bersebarangan ini tidak bisa hanya pemerintah kabupaten yang turun tangan.”
“Ini harus mendapat perhatian dari semua pihak. Kalau masalah biasa antara masyarakat dengan masyarakat kami bisa tangani dan kami bisa atasi. Mereka memang tidak mau dikompromi,” tegas Tabuni.
Pewarta: Arnold Belau
